Myanmar dan negara-negara lain di dunia akan terus “tercekik” inflasi dan krisis multidimensi selama sistem ekonomi kapitalisme masih dijadikan sandaran, bahkan kondisi ini akan terus berulang tanpa bisa dicegah.
Oleh. Sartinah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Perang AS-Iran berdampak luas pada banyak negara di dunia. Dampak nyata dari perang tersebut adalah melonjaknya harga energi, adanya gangguan rantai pasok global karena penutupan Selat Hormuz, dan terjadinya gejolak inflasi. Gejolak inflasi menjadi salah satu sebab melonjaknya angka kemiskinan. Salah satu negara yang ikut terdampak dari perang yang melibatkan AS dan Iran tersebut adalah Myanmar.
Guncangan perang di Timur Tengah telah menyebabkan inflasi Myanmar melonjak hingga nyaris 25 persen. Bank Dunia pun disebut telah memangkas perkiraan pertumbuhan Myanmar untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2026 dengan alasan lingkungan eksternal yang kurang menguntungkan. Prospek pertumbuhan ekonomi Myanmar 2026-2027 dipangkas menjadi dua persen dari tiga persen yang diperkirakan sebelumnya. (kumparan.com, 17-6-2026)
Hal ini tentu menimbulkan beragam pertanyaan. Mengapa perang AS-Iran menyebabkan instabilitas ekonomi Myanmar? Benarkah pula bahwa perang AS-Iran makin memperparah dampak perang saudara di wilayah tersebut? Bagaimana pandangan Islam tentang negara mandiri yang stabil dalam seluruh aspek, termasuk ekonominya?
Instabilitas Ekonomi Myanmar
Ekonomi adalah urat nadi setiap negara. Ini karena ekonomi digunakan untuk mendanai seluruh fungsi pemerintahan, menjaga kedaulatan, dan menjamin kesejahteraan rakyat. Tanpa kestabilan ekonomi, berbagai tanggung jawab negara (contohnya, membiayai fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan) sulit terealisasi. Kondisi ini pada akhirnya memicu krisis sosial dan politik.
Ketidakstabilan ekonomi akibat perang juga membelit Myanmar. Di antara beberapa dampak perang AS-Iran terhadap ekonomi Myanmar adalah:
Pertama, konflik Iran memicu lonjakan inflasi. Perang Iran memicu lonjakan harga energi di Myanmar. Mahalnya biaya energi dan guncangan eksternal telah mengakibatkan inflasi tahunan hingga menembus angka 24,6 persen di wilayah itu. Akibat inflasi, tingkat kemiskinan pada 2025 menembus angka 29,9 persen. Jumlah tersebut bahkan lebih tinggi jika dibandingkan sebelum terjadinya kudeta tahun 2021.
Ekonom Bank Dunia Kemoh Mansaray menyebut bahwa lonjakan harga energi yang telah menghidupkan tekanan inflasi mengakibatkan daya beli rumah tangga menurun. Di sisi lain, banyak keluarga yang sebelumnya sudah hidup dalam ekonomi yang sangat terbatas dan tingkat kemiskinan tinggi juga makin tercekik. Salah satunya dialami oleh seorang warga di Yangon yang kesulitan membeli makanan dan menyekolahkan anak-anaknya. Ia mengaku terpaksa mengorbankan pendidikan anak-anaknya demi bisa bertahan hidup. (inilah.com, 17-6-2026)
Kedua, perang Iran memicu krisis bahan bakar parah di Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara yang menggantungkan bahan bakarnya pada impor. Bahkan, ketergantungan terhadap impor minyak dapat dikatakan sangat tinggi, yakni 90 persen. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan tersendatnya jalur utama distribusi minyak dari Teluk Persia ke Asia. Akibatnya, Myanmar mengalami krisis minyak.
Ketiga, adanya kebijakan pembatasan transportasi. Untuk mengantisipasi kelangkaan energi akibat gangguan rantai pasok global, pemerintah Myanmar memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan bahan bakar minyak (BBM). Untuk penggunaan kendaraan pribadi diberlakukan aturan ganjil-genap berdasarkan pelat nomor, sedangkan pembelian BBM dilakukan dengan sistem barcode dan QR code untuk mencegah penimbunan dan memastikan distribusi secara merata. Sayangnya, kebijakan ini memicu antrean panjang di berbagai SPBU di Myanmar.
Keempat, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Akibat inflasi, pertumbuhan ekonomi Myanmar mengalami perlambatan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi melambat ke angka 2 persen, padahal sebelumnya target pertumbuhan berada di angka 3 persen. Perlambatan tersebut mengakibatkan melonjaknya biaya hidup (seperti biaya transportasi, logistik, produksi), menurunnya daya beli masyarakat (dengan mengurangi pengeluaran dasar seperti kesehatan dan pendidikan), dan menyebabkan beratnya tekanan fiskal (defisit dan utang yang membengkak).
Meski ekonomi Myanmar saat ini disebut mulai menunjukkan tanda-tanda kestabilan, Bank Dunia menyebut bahwa proses tersebut masih berjalan pada level yang sangat rendah. Ini artinya, stabilitasi ekonomi di Myanmar masih membutuhkan waktu yang panjang karena dihadang berbagai hambatan.
Myanmar dan Perang Saudara
Pada 1 Februari 2001, Myanmar mengalami sebuah peristiwa kelam. Pemerintahan sipil terpilih di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi digulingkan oleh junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Kudeta oleh junta militer dilatarbelakangi beberapa faktor, di antaranya sengketa pemilu, perebutan kekuasaan, dan trauma politik.
Terkait sengketa pemilu, misalnya, militer menuduh bahwa pemilu November 2020 telah diwarnai kecurangan besar. Militer juga menganggap pemerintahan sipil gagal mengatasi gerakan etnis minoritas dan berupaya menguasai hegemoni politik yang sejak lama sudah dikuasai. Berbagai anggapan dan tuduhan terhadap pemerintahan sipil itulah yang pada akhirnya menggerakkan militer untuk menggulingkan kekuasaan.
Baca juga: asean-bersatu-atasi-krisis-myanmar-mampukah
Namun, kepemimpinan junta militer yang disebut otoriter dan represif telah memicu munculnya gelombang perlawanan domestik yang masif. Perlawanan tersebut datang dari Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) dan aliansi kelompok etnis bersenjata. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan situasi perang saudara di berbagai wilayah di Myanmar.
Satu hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa setiap eskalasi kekerasan dan krisis yang membelit suatu negara, rakyatlah yang paling banyak menjadi korban. Perang saudara Myanmar telah mengakibatkan terjadinya krisis kemanusiaan akut. Ribuan korban berjatuhan dan jutaan warga lainnya terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka.
Penolakan terhadap kepemimpinan junta militer juga memicu terjadinya demonstrasi massal dan memunculkan kecaman dari dunia internasional. Gelombang protes pun bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pegawai negeri dan tenaga medis. Mereka menolak bekerja di bawah kendali junta militer. Lantas, bagaimana kondisi ekonomi Myanmar setelah kudeta?
Meskipun kudeta sudah berlalu lima tahun, konflik antara militer dan kelompok-kelompok perlawanan sipil masih terus berlanjut. Hal ini makin meruntuhkan ekonomi Myanmar. Setelah terjadinya kudeta militer pada 2021, hampir setengah dari penduduk Myanmar terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang minim (2 sampai 3 persen) tidak banyak membantu memulihkan kontraksi ekonomi yang sebesar dua digit.
Banyak bukti yang menunjukkan memburuknya ekonomi Myanmar. Bukti tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sosial, seperti menurunnya pengeluaran publik untuk kesehatan dan pendidikan. Hal serupa juga terjadi pada upah dan pendapatan. Bahkan, survei yang dilakukan pada tahun 2023 menyebut bahwa setengah dari semua rumah tangga pedesaan mengungkapkan kekhawatiran tentang minimnya akses terhadap makanan dan gizi. (eastasiaforum.org, 27-2-2024)
Bencana Kapitalisme
Tak ada asap jika tidak ada api yang menjadi penyebabnya. Pun demikian dengan kondisi krisis ekonomi suatu negara, tentu ada penyebab utama dan pendukungnya. Banyak faktor yang menjadi pemicu datangnya krisis ekonomi sebagaimana disebutkan sebelumnya. Namun, jika dilakukan telaah secara mendalam akan diketahui bahwa pangkal utama terjadinya inflasi dan krisis ekonomi adalah diterapkannya sistem kapitalisme.
Di bawah sistem kapitalisme, inflasi dan krisis ekonomi tidak hanya terjadi satu atau dua kali. Namun, krisis tersebut akan menjadi siklus berulang selama sistem kapitalisme masih memimpin dunia. Setidaknya ada dua faktor krusial yang menjadi penyebab berulangnya siklus krisis ekonomi.
Pertama, Pergerakan ekonomi kapitalisme yang ditumpu oleh sektor nonriil sebagai basis utamanya. Basis sektor nonriil adalah ekonomi yang digerakkan oleh utang, spekulasi (perjudian), bunga, dan uang kertas (fiat money). Jika sektor nonriil menjadi tumpuan, ekonomi akan mudah tumbuh, berkembang, dan terus menggelembung, tetapi di dalamnya tidak berisi alias kosong. Dalam perspektif ekonomi, kondisi seperti ini dikenal sebagai gelembung ekonomi (economic bubble). Gelembung seperti ini sewaktu-waktu dapat mengalami ledakan hebat hingga mengalami kehancuran. Ledakan inilah yang disebut krisis ekonomi.
Kedua, penggunaan mata uang kertas. Penggunaan mata uang kertas yang tidak dijamin oleh komoditas berharga lainnya (seperti emas, dll.) rentan mengalami krisis. Hal ini telah dialami oleh banyak negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia yang mata uangnya masih bergantung pada dolar AS. Kuatnya kendali AS atas negara-negara miskin dan berkembang menyebabkan mata uang yang masih bertumpu pada dolar cenderung tidak stabil.
Negara mana pun di dunia yang masih berkiblat pada dolar AS, ibarat pepatah klasik, “bagai makan buah simalakama”. Artinya, negara-negara tersebut mengalami kondisi dilematik atau serba salah karena setiap pilihan yang diambil sama-sama mendatangkan akibat buruk. Contohnya saja dalam kebijakan moneter AS terkait suku bunga. Jika AS dan negara-negara besar menurunkan suku bunga, hal ini bisa menyebabkan inflasi. Sebaliknya, jika AS menaikkan suku bunga, resesi justru akan terjadi. Inilah bencana yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Selama sistem ini masih dijadikan sandaran, krisis ekonomi masih akan terus berulang.
Membangun Ekonomi Islam
Jika krisis ekonomi global dalam sistem kapitalisme bersifat siklik (akan terus berulang secara rutin), berbeda halnya dengan Islam. Perbedaan ini terjadi karena Islam adalah agama dan sistem khas yang dirancang langsung oleh Sang Pencipta. Islam bahkan pernah menguasai dan memimpin peradaban dunia tanpa mengalami krisis siklik. Satu hal yang pasti, bahwa Islam menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat.
Sistem ekonomi Islam hanya bertumpu pada satu sektor saja, yaitu sektor riil. Sektor riil yang dijalankan berupa perdagangan, pertanian, industri, dan investasi (syirkah). Dengan hanya bertumpu pada sektor riil, Islam sekaligus ingin menegaskan bahwa aktivitas perekonomian di sektor nonriil adalah haram.
Pengembangan ekonomi di sektor riil akan menghasilkan pertumbuhan yang sesungguhnya, bukan pertumbuhan ekonomi semu sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah ketika pertumbuhan produksi barang dan jasa memang yang dibutuhkan masyarakat secara nyata. Bukan kebutuhan semu yang didorong oleh aktivitas utang sebagaimana yang dilakukan sistem kapitalisme.
Di sisi lain, Islam menegaskan tentang pentingnya peran negara dalam menegakkan aturan-aturan ekonomi. Negara (Khilafah) adalah pelaksana hukum syariat yang harus memastikan seluruh aturan dalam ekonomi Islam dapat diikuti dan ditaati oleh masyarakat. Dengan ketakwaan yang sudah dibangun oleh sistem, masyarakat akan memiliki kesadaran dan keikhlasan untuk menjalankan berbagai aktivitas ekonomi yang telah ditetapkan oleh syariat. Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR. Bukhari)
Sistem Moneter Tahan Krisis
Ekonomi dalam Islam ditopang oleh sistem moneter yang tahan terhadap krisis. Ini karena sistem moneter dalam Islam menggunakan mata uang berbasis emas. Dalam Muqaddimah ad-Dustur Pasal 167, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa mata uang negara adalah emas dan perak, baik yang dicetak maupun tidak. Selain dua mata uang tersebut, negara tidak boleh memiliki mata uang lainnya.
Mata uang emas dan perak telah membuktikan kestabilan dan ketahanannya terhadap krisis. Setidaknya ada beberapa alasan yang menyebabkan sistem mata uang emas mampu menghasilkan ekonomi yang stabil.
Pertama, mata uang emas memiliki kesamaan nominal (nilai yang tertulis pada mata uang) dan intrinsik (nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang). Kesamaan nilai yang ada pada mata uang emas mampu mencegah terjadinya manipulasi. Meski demikian, negara tidak akan semaunya mencetak uang sebagaimana yang dilakukan negara-negara saat ini. Pencetakan mata uang emas dilakukan dengan melihat ketersediaan fisik dari emas dan perak, bukan berdasarkan keputusan politik.
Kedua, sistem mata uang emas memiliki kurs yang stabil antarnegara. Kondisi ini dapat meminimalisasi terjadinya permasalahan perdagangan global. Pada saat yang sama, para importir bisa berhenti khawatir jika barang yang dibelinya akan melonjak disebabkan mata uang negaranya lemah. Kekhawatiran ini tidak akan terjadi. Hal yang sama juga akan dirasakan para pengekspor. Dengan kestabilan tersebut, pertumbuhan ekonomi akan terjadi.
Ketiga, penerapan sistem mata uang emas akan mendorong negara untuk menjaga kekayaan emas dan perak yang dimilikinya. Kekayaan tersebut tidak akan diberikan dan dipindahkan pada negara lain, kecuali menjadi harga bagi komoditas yang diperbolehkan oleh syariat Islam.
Selain itu, Khilafah menetapkan beberapa kebijakan lainnya yang dapat mengantarkan pada kestabilan ekonomi. Beberapa kebijakan tersebut, di antaranya memberlakukan mata uang dinar dan dirham (emas dan perak), menghentikan percetakan mata uang kertas, menghilangkan berbagai hambatan pajak yang berkaitan dengan emas, dan lainnya.
Bukti nyata kestabilan mata uang emas dan perak, salah satunya dapat disaksikan pada masa Rasulullah saw. Pada saat itu, Rasulullah saw. pernah memberikan uang 1 dinar kepada sahabatnya untuk membeli hewan kurban. Uang 1 dinar yang diberikan Rasulullah saw. tersebut bisa membeli dua ekor kambing. Saat ini, 1 dinar (yang setara 4,25 gram emas) masih tetap setara dengan nilai dua ekor kambing yang memiliki kualitas terbaik.
Demikianlah gambaran sistem ekonomi Islam. Berbagai kebijakan negara yang berlandaskan syariat Islam terbukti mampu mewujudkan ekonomi yang kuat dan tahan terhadap krisis. Dengan menerapkan sistem ekonomi yang ditopang oleh sistem politik Islam, tidak ada kekhawatiran terjadinya krisis ekonomi siklik seperti yang terjadi di Myanmar. Tak hanya itu, di bawah naungan sistem Islam, kesejahteraan rakyat merupakan sebuah keniscayaan.
Khatimah
Myanmar dan negara-negara lain di dunia akan terus “tercekik” krisis multidimensi selama sistem ekonomi kapitalisme masih dijadikan sandaran. Kondisi ini akan terus berulang dan menjadi momok di banyak negara. Namun, krisis tersebut tidaklah bersifat abadi selama pangkal penyebabnya dicabut atau dihilangkan. Satu-satunya cara memutus krisis siklik ini adalah dengan kembali pada Islam dan menerapkan seluruh syariatnya.
Wallahualam bissawab.[]
