Saat gejolak kemanusiaan terjadi di tanah Syam hingga hari ini, sebanyak 50 negara muslim di seluruh dunia tak bisa membebaskannya karena terbelenggu nasionalisme yang mematikan ukhuwah islamiah.
Oleh. Ayunin Maslacha
(Kontributor NarasiPost.Com & Aktivis Muslimah)
NarasiPost.Com-Sepetak Bumi para Nabi yang diberkahi itu bernama Syam, dikenal sebagai tanah yang subur, tidak hanya menumbuhkan berbagai tumbuhan, tetapi juga harmoni sosial dengan keberagaman agama dan etnis. Saat itu, konflik komunal skala besar sangat jarang terjadi, sebab Kekhilafahan Utsmaniyah menerapkan sistem Millet yang memberikan otonomi hukum dan keagaaman sendiri bagi kaum nonmuslim. Kehadiran negara membumi di tengah perbedaan penduduk, dekret sultan memberi hak dan ruang bagi tempat peribadahan agama apa pun.
Sultan Abdul Hamid II membangun jalur kereta api Hijaz yang menghubungkan Damaskus dengan Madinah, mempermudah rakyatnya melaksanakan ibadah haji, memperkuat ekonomi Syam, serta integrasi politik dan militer kala itu. Inilah dedikasi tinggi seorang pemimpin yang mengajak rakyatnya tunduk pada Allah. Syam istimewa juga karena adanya jalur Sutra Kuno, di mana menjadikan Damaskus dan Aleppo sebagai pusat perdagangan dunia yang menghubungkan jalur Sutra Asia dengan Eropa.
Awal Keruntuhan Kekhilafahan Utsmaniyah
Senja kala Kekhilafahan Utsmaniyah terjadi tatkala Triumvirat Young Turks mengadopsi mentah-mentah konsep nasionalisme sekuler dari Prancis dan taktik militer dari Jerman. Hal ini karena kebijakan modernisasi pendidikan kedokteran dan sekolah militer. Kekhilafahan saat itu mendatangkan pengajar, kurikulum, dan penasihat militer dari Eropa, khususnya Prancis dan Jerman. Hingga para intelektual muda Turki saat itu menganggap sistem Kekhilafahan yang berbasis syari'at Islam sebagai penyebab utama kemunduran Utsmaniyah. Pada saat Sultan Abdul Hamid II memperketat sensor politik untuk menjaga kedaulatan negara, gerakan ini melarikan diri ke Paris dan Jenewa. Hingga terbentuk CUP (Comittee of Union and Progress). (britannica.com, 3-6-2026)
Pada tahun 1908, CUP melakukan pemberontakan militer di Balkan dan mengancam kedaulatan negara jika Sultan Abdul Hamid II tidak mengembalikan Konstitusi 1876 (Undang-undang yang membatasi kekuasaan Sultan). Kekuatan Sultan rapuh sebab elite militer tidak berpihak padanya, ini membuatnya terpaksa membentuk parlemen dan menyetujui sistem monarki agar tidak terjadi pertumpahan darah. Hal ini membuat sultan tidak memiliki kewenangan luas, sedangkan kendali pemerintahan mulai disusupi kader-kader Triumvirat Young Turks.
Pada 31 Maret 1909, aksi massa besar-besaran turun ke jalan menuntut pengembalian penerapan syariat dan pembubaran CUP. CUP kemudian mengirim pasukan gerak cepat dari Salonika untuk merebut Istanbul. Setelah menduduki parlemen, CUP mengeluarkan resolusi penurunan takhta sultan dan memaksa Syekh al-Islam mengeluarkan fatwa untuk menggulingkan sultan dengan tuduhan mendalangi kontra kudeta berdarah tersebut. Setelah semua kerusuhan terjadi, Sultan Abdul Hamid II diasingkan ke Selatana (Thessaloniki) dan CUP menunjuk Sultan Mehmed V sebagai Khalifah boneka. Dari sinilah mulai terjadi pelucutan syariat Islam di berbagai lini kekuasaan Utsmaniyah.
Baca juga: palestina urusan kita
Pada 1914, Triumvirat Young Turks membawa masuk Kekhilafahan Utsmaniyah ke Perang Dunia I dengan memaksa Sultan Mehmed V mengeluarkan fatwa jihad global, sebab mereka memiliki ambisi Pan-Turkisme (Nasionalisme Turki) dan terobsesi memanfaatkan perang untuk memperluas wilayah Kekhilafahan ke arah timur, menembus Asia Tengah hingga Siberia untuk menyatukan seluruh bangsa berdarah Turkik yang dikuasai Rusia.
Ambisi ini disebabkan oleh adopsi mereka terhadap kurikulum Barat yang menganggap kejayaan Eropa terletak pada sekularisme dan nasionalisme. Mereka menganggap suku-suku non-Turki dalam Kekhilafahan sebagai subordinat yang harus tunduk pada budaya Turki. Hal ini melahirkan keretakan internal yang dimanfaatkan Inggris untuk menghasut penguasa lokal Makkah, Syarif Husein melalui korespondensi rahasia (McMahon - Hussein Correspondence), hingga melahirkan Revolusi Arab 1916-1918.
Pengkhianatan Sykes-Picot
Kekhilafahan Utsmaniyah kalah dalam Perang Dunia I. Sebelumnya, arsip perjanjian rahasia Sykes-Picot (1916) berhasil dibongkar dan dipublikasikan kelompok Komunis pimpinan Vladimir Lenin saat Revolusi Bolshevik di Rusia 1917. Perjanjian ini menghendaki pembagian wilayah Kekhilafahan Utsmaniyah di Timur Tengah, khususnya wilayah Syam dan Irak yang terbelah dan menjadi jajahan pengaruh Barat setelah itu. Zona utara dikuasai Prancis atas kendali wilayah Suriah bagian Utara, Lebanon, serta Cicilia (Turki Selatan). Zona Selatan dikuasai Inggris atas kendali wilayah Yordania, Irak bagian Selatan, serta Pelabuhan Haifa dan Acre. Kemudian di bawah kendali administrasi internasional yakni Palestina sebab status sucinya bagi banyak agama.
Kedudukan Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I, secara sepihak melahirkan Deklarasi Balfour. Hal ini menarik dukungan para tokoh Yahudi berpengaruh di Amerika Serikat dan Rusia agar negaranya membantu memenangkan Inggris dalam peperangan, sebab Inggris berjanji akan mendirikan tanah air Yahudi.
Padahal sebelum Perang Dunia I meletus, pada tahun 1907 negara-negara Dunia termasuk Inggris menyepakati Konvensi Den Haag yang mengatur tentang hukum pendudukan militer, di mana hukum tersebut menempatkan militer Inggris sebatas pengelola sementara, bukan mengambil alih kepemilikan atas tanah yang diduduki, apalagi diberikan pada pihak yang tidak berhak sama sekali. Sehingga secara hukum, wilayah Yerusalem saat itu masih di bawah kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah.
Kecurangan Barat Menguasai Tanah Syam
Tanah Syam akhirnya berhasil dikuasai Barat dengan memanipulasi hukum internasional, seperti memasukkan klausul Deklarasi Balfour dalam Resolusi San Remo (1920) dan Sistem Mandat Liga Bangsa-Bangsa (1922). Atas landasan ini, terjadi ekspansi dan migrasi besar-besaran komunitas Yahudi ke Palestina, merebut hak penduduk aslinya.
Selain ambisi Zionisme Kristen di kabinet Inggris, mereka juga memosisikan komunitas Yahudi sebagai agen proksi strategis. Komunitas ini didesain sebagai benteng penyangga imperialisme Barat atas Terusan Suez yang tak lain merupakan nadi perdagangan Inggris ke India. Sebab, Inggris berpikir tak mungkin mempertahankan pasukan militer mereka dalam jumlah besar selamanya di Palestina.
Dalam kacamata geopolitik, penempatan komunitas Yahudi di tanah Syam merupakan tembok pembatas yang memisahkan wilayah Arab yang dikuasai Inggris dan Prancis, serta untuk memastikan Kekhilafahan Islam tidak akan pernah bersatu lagi di wilayah Syam.
Gejolak Utsmaniyah Pasca Kalah PD I
Pasca kalah Perang Dunia I, para tokoh intelektual CUP melarikan diri ke luar negeri karena dianggap bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Di tengah kerentanan masyarakat Utsmaniyah, muncullah tokoh Perwira Militer, Musthafa Kemal Atarturk yang merupakan anggota CUP, memimpin peperangan kemerdekaan Turki (1919-1923) hingga berhasil memenangkannya.
Sebab itu, ia memiliki legitimasi politik dan militer di mata rakyat Utsmaniyah hingga mengalahkan pengaruh khalifah. Ia kemudian diangkat sebagai Presiden di saat bersamaan Utsmaniyah berubah menjadi Republik Turki pada 29 Oktober 1923. Hingga puncaknya pada 3 Maret 1924, kapasitasnya sebagai Presiden mendesak Majelis Agung Nasional Turki untuk menghapus sistem Khilafah secara permanen melalui Undang-Undang Nomer 431.
Tanpa perisai Kekhilafahan Islam, perlawanan terus terjadi di seluruh tanah Syam untuk melawan agresi militer Barat. Rakyat Palestina tak henti berjuang, menuntut penghentian imigrasi Yahudi. Namun, Inggris meresponnya dengan mengeksekusi para ulama dan pemimpin pejuang, membunuh, memperkosa, serta melucuti senjata yang dimiliki rakyat Palestina.
Pergantian Penjajah Pasca PD II
Pada 1947, Inggris bangkrut dan memutuskan mundur, menyerahkan tongkat estafet kepentingan imperialis Barat kepada Amerika Serikat sebagai salah satu pemenang Perang Dunia II. Sebagai penyumbang finansial terbesar bagi PBB, satu hak veto AS adalah penentu arah geopolitik dunia. Kemudian di tahun yang sama, PBB mengeluarkan Resolusi 181 untuk membagi Palestina menjadi dua negara; Palestina dan Yahudi.
Namun, pasukan Zionis tetap melakukan operasi militer agresif untuk mensterilkan wilayah yang akan didirikan negara Israel. Tepat pada 14 Mei 1948, Negara Israel berdiri di atas tanah rampasan. Hal ini memicu perang Arab-Israel 1948 yang menjadi klimaks dari tragedi Nakba, di mana terjadi pembantaian massal di 500 desa Palestina, juga lebih dari 700.000 warga Palestina diusir paksa dari rumahnya.
Syam kini terbagi-bagi. Lebanon dengan krisis ekonomi dan militernya. Suriah dengan krisis berkepanjangan di segala sisi. Palestina menjadi pusat konflik terbesar selama satu abad lebih, dan Yordania diperlakukan sebagai benteng stabilitas utama oleh Barat di tanah Syam. Ini semua karena tanah Syam merupakan wilayah vital yang berada di persimpangan benua, di mana tatkala kekuasaan Islam muncul di sana maka hegemoni Barat terancam.
Sejarah panjang ini membawa kita pada masa sekarang, di mana kelemahan kaum muslimin terus terjaga dengan perpecahan dan adu domba. Saat gejolak kemanusiaan terjadi di tanah Syam hingga hari ini, sebanyak 50 negara muslim di seluruh dunia tak bisa membebaskannya karena terbelenggu nasionalisme yang mematikan ukhuwah islamiah. Padahal, dengan mengadopsi ide sekulerisme dan nasionalisme sama seperti masuk dalam jebakan realpolitik Barat secara sukarela. Sejarah adalah bukti. Bahwa tanpa Kekhilafahan Islam, umat Islam akan terus diburu dan dijarah kepemilikannya.
Wallahu a'lam bishawab.[]
