Palestina, Hak Veto AS, dan Solusi Dua Negara

Mirisnya, hak veto yang diberikan justru sarat dengan kepentingan para negara anggota tetap DK PBB.

Oleh. Arum Indah
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Palestina harus kembali menelan pil kekecewaan kala Amerika menggunakan hak vetonya untuk menolak pengesahan keanggotaan penuh Palestina di sidang DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa). Saat ini, Palestina berstatus sebagai negara pengamat nonanggota, status ini adalah pengakuan secara de facto atas kenegaraan yang diberikan PBB kepada Palestina.

DK PBB yang terdiri dari 15 negara anggota mengadakan pertemuan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Pertemuan ini dilakukan untuk pemungutan suara terhadap rancangan resolusi keanggotaan Palestina di PBB. Draf resolusi ini digagas oleh Aljazair yang berisikan rekomendasi DK PBB kepada Majelis Umum untuk menerima keanggotaan penuh Palestina.

Draf resolusi DK PBB menerima dukungan suara sebanyak 12 negara dari 15 negara anggota. Dua negara yakni Inggris dan Swiss memilih untuk abstain, sedangkan satu negara yakni Amerika Serikat (AS) menolak. Dalam mengesahkan resolusi DK PBB, setidaknya memerlukan dukungan sebanyak sembilan suara tanpa veto dari lima negara anggota tetap DK PBB, yakni AS, Rusia, Inggris, Prancis, dan China. (cnnindonesia.com 20/4/2024)

Veto AS atas resolusi yang diusulkan oleh DK PBB dinilai mencerminkan sikap arogansi dan dukungan AS terhadap genosida rakyat Palestina yang dilakukan Israel secara membabi buta.

Usaha untuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh di PBB merupakan langkah awal untuk membentuk dua negara guna menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Solusi dua negara yang tengah diperjuangkan hingga hari ini juga banyak dinilai sebagai keputusan final yang akan menghentikan agresi militer Israel ke Palestina. Namun, benarkah demikian? Apakah jika Palestina berhasil menjadi negara tetap PBB, segala penderitaan umat Islam di Palestina akan berakhir? Sampai kapankah AS akan memainkan drama ini untuk mendukung Israel sang anak emas mereka? AS tak ubahnya seperti serigala berbulu domba, yang siap mengeksekusi mati para buruan yang telah menjadi target mereka.

Mengenal Hak Veto

Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, dan undang-undang atau resolusi. Hak veto dimiliki oleh kelima anggota tetap DK PBB yang dianggap memiliki peranan besar dalam pembentukan PBB dan memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dunia.

Kelima negara tersebut memiliki hak suara khusus yang boleh digunakan secara sepihak dalam setiap resolusi yang dibuat di DK PBB. Artinya, suatu hasil resolusi DK PBB bisa jadi batal ketika ada satu negara yang menggunakan hak vetonya, meskipun resolusi tersebut memperoleh mayoritas suara. Mungkin terdengar sangat tidak demokratis, tapi begitulah faktanya, terkadang memang perlu cara yang tidak demokratis untuk tetap melanggengkan demokrasi.

Mirisnya, hak veto yang diberikan justru sarat dengan kepentingan para negara anggota tetap DK PBB. Tuntutan penghapusan hak veto sudah pernah dilakukan negara-negara anggota PBB. Akan tetapi, tuntutan tersebut tak berarti apa-apa. Kelima negara tersebut masih bisa menggunakan hak vetonya hingga kini.

Perlu kita ingat bahwa kelima negara tersebut yakni AS, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina, tidak ada satu negara pun yang berideologikan Islam. Mereka adalah negara-negara kapitalisme sekuler yang selalu berorientasi manfaat. Hak veto tak lebih dari sekadar hegemoni mereka. Lebih jauh lagi, PBB hanyalah alat untuk melegalkan penjajahan gaya baru.

Dua Negara Bukanlah Solusi

Veto yang dilakukan AS terhadap resolusi keanggotaan penuh Palestina dianggap sebagai penghambat perdamaian dan seolah-olah telah mendorong negara-negara di Timur Tengah terjun ke dalam jurang terdalam. AS dianggap telah mendukung genosida yang terjadi di Palestina. Secara konkret, memang telah tampak dukungan AS terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Negara-negara lain hanya mampu mengecam keputusan AS tanpa bisa berbuat apa-apa.

Selama ini, solusi dua negara begitu digaungkan untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Solusi dua negara ini adalah pembentukan negara Palestina yang akan berdampingan dengan Israel. Nantinya akan ada dua negara bagian di antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania

Solusi ini ditolak oleh Duta Besar Israel di PBB, Tzipi Hotovely, menurutnya Palestina tidak memiliki populasi permanen, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Penolakan ini pun, diamini oleh AS. Keberpihakan AS terhadap Israel pun tecermin dari status Israel di keanggotaan tetap PBB, padahal Israel adalah bangsa pendatang yang menduduki tanah Palestina, tapi PBB justru mengakui Israel sebagai negara berdaulat.

Solusi dua negara untuk menghentikan konflik Palestina dan Israel adalah sebuah angan belaka, dua negara bukanlah solusi, melainkan sebuah kompromi yang sangat melukai hati umat Islam. Pasalnya Israel tak sedikit pun berhak atas tanah Palestina.

Palestina Milik Kaum Muslim

Pada tahun 1901, saat Khilafah Utsmaniyah mengalami krisis keuangan, pemuka Yahudi, Hertzl, menawarkan bantuan keuangan pada Khilafah dan sebagai wujud kompensasinya mereka meminta khalifah mau menempatkan entitas Yahudi di tanah Palestina. Namun, dengan tegas Khalifah Abdul Hamid II menyatakan, ”Nasihatilah Hertzl, janganlah dia mengambil langkah serius dalam hal ini. Sesungguhnya aku tidak akan menyerahkan bumi Palestina meskipun hanya sejengkal. Tanah Palestina bukanlah milikku, tapi milik kaum muslim. Rakyatku telah berjihad untuk menyelamatkan bumi ini dan mengalirkan darah demi tanah ini. Hendaknya kaum Yahudi menyimpan saja jutaan uangnya. Jika nanti Khilafah terkoyak-koyak, maka saat itulah mereka akan sanggup merampas Palestina tanpa uang sedikit pun. Selama aku masih hidup, maka goresan pisau di tubuhku terasa lebih ringan bagi diriku daripada aku harus menyaksikan Palestina terlepas dari Khilafah. Ini adalah perkara yang tidak boleh terjadi.”

Benarlah perkataan Khalifah Abdul Hamid II di atas. Hari ini dapat kita saksikan bagaimana umat Islam tercerai-berai dan begitu mudahnya Yahudi menguasai serta melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Hingga kini, Yahudi menguasai sekitar 78% wilayah Palestina dan telah mengusir 2/3 penduduknya dari wilayah tersebut. Warga Palestina terusir dan menjadi asing di tanah air mereka sendiri.

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam? Mereka hanya mampu diam, mengecam, lalu mengirim bantuan berupa obat-obatan dan makanan. Belum ada negeri Islam yang berani angkat senjata menyerukan perlawanan kepada Israel, padahal genosida masih berlangsung hingga kini. Para penguasa negeri muslim pun hanya mampu diam dan beretorika mengecam tindakan brutal Israel. Tidakkah mereka memahami? Bahwa konflik Israel-Palestina memang hanya akan berakhir dengan jihad, ataukah memang tidak ada sedikit pun niat dalam hati mereka untuk mengakhiri penderitaan muslim Palestina? Karena mereka khawatir akan jabatan dan kenyamanan yang dipunya saat ini. Tidak jugakah mereka menyadari, bahwa kelak kepemimpinan mereka semua akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt.

Jihad dan Khilafah, Solusi Tuntas untuk Palestina

Palestina adalah milik kaum muslim, penderitaan rakyat Palestina adalah penderitaan bagi umat Islam. Permasalahan Palestina tidak bisa dipandang dari sisi nation state. Permasalahan Palestina, bukanlah hanya sekadar masalah Palestina atau masalah negeri Arab saja. Tapi permasalahan ini adalah permasalahan Islam yang harus diselesaikan dari sudut pandang Islam.

Masalah Palestina tidak akan pernah selesai dengan nasionalisme, sebab nasionalisme sendiri adalah racun yang telah disuntikkan Barat ke tubuh kaum muslim agar mereka terpecah-belah. Oleh karenanya, langkah yang harus dilakukan adalah menyeru persatuan seluruh umat Islam dalam naungan Khilafah, menghapus sekat-sekat nasionalisme, lalu berjihad untuk melawan Yahudi di bawah komando khalifah. Kesatuan kaum muslim, merupakan kunci kekuatan umat Islam yang sangat ditakuti oleh Barat.

https://narasipost.com/world-news/04/2024/resolusi-dk-pbb-dan-mimpi-palestina/

Dengan tegaknya Daulah Khilafah pula, kemerdekaan yang hakiki bagi Palestina akan terwujud. Bahkan tidak hanya Palestina, tapi seluruh umat Islam yang hari ini hidup dalam ketakutan dan kesempitan, semuanya terbebaskan dari segala penderitaan.

Khatimah

Allah Swt. berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۖ

Artinya: “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.”

Perpecahan kaum muslim dalam bentuk sekat nasionalisme adalah awal mula kehancuran umat Islam. Duka Palestina hanya akan berakhir dengan penegakkan Khilafah Islamiah, bukan dengan solusi dua negara.

Umat Islam harus bersatu kembali menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini, menerapkan syariat Islam dalam kancah kehidupan, menjadikan umat Islam kembali menjadi umat terbaik dengan tunduk kepada Al-Qur’an, dan kembali menjadikan Khilafah sebagai negara adidaya yang sangat disegani oleh para kafir Barat dan antek-anteknya.

Untuk mewujudkan itu semua, penyeruan dakwah Khilafah harus semakin gencar dilakukan. Umat Islam harus mengerahkan segala daya dan upayanya untuk menyongsong fajar kemenangan yang akan tiba sebentar lagi. Insyaallah.
Wallahu’alam bishowab []