Harga Beras Naik Lagi, kok Bisa?

Khalifah harus memastikan bahwa semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan pangan. Bahkan, Islam tidak menyukai adanya kemiskinan karena itu merupakan ancaman setan. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, setan mengancam kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji...

Oleh. Firda Umayah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Naik, naik, ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Mungkin itulah gambaran untuk kenaikan harga beras saat ini. Yup, kenaikan ini rupanya merupakan harga beras tertinggi dalam 10 tahun tahun terakhir. Bagaimana tidak? Hingga hari ini, harga beras di pasar mencapai Rp13.000 per kilogram bahkan lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET)  yang ditetapkan pemerintah yakni Rp10.900. (detik.com, 04/09/2023)

Kabarnya, kenaikan harga beras didorong karena kenaikan harga gabah, ya, Sob. Nah, harga gabah naik disebabkan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Naiknya harga gabah merupakan imbas lantaran menurunnya produktivitas pangan sebesar 1,2 juta ton beras atau 5% dari total produk pangan nasional. Hem, memang benar sih, tapi tahukah kalian bahwa pemerintah juga telah melakukan impor beras?

Dilansir dari laman cnbcindonesia.com, 15/08/2023 menyebutkan bahwa pada Agustus lalu, sebanyak 1,17 juta ton beras impor sudah memasuki Indonesia. Jumlah ini terus bertambah hingga mencapai 1,6 juta ton beras. Wow, jumlah yang sangat banyak, bukan? So, kalau harga beras sampai saat ini naik, sedangkan impor beras telah masuk untuk memenuhi stok beras, rasanya sulit untuk diterima, mengapa harga beras tetap naik?

Penyebab Kenaikan Harga Beras

Sobat, kenaikan harga beras saat ini sebenarnya tidaklah terjadi begitu saja. Sejak awal 2023, kenaikan beras sudah mulai terjadi, meskipun harganya tidak terlalu banyak yakni sekitar 100-200 rupiah per kilogram. Berbagai asumsi pun diberikan kepada masyarakat agar dapat menerima kenaikan harga ini. Mulai dari stok beras yang menurun, peningkatan jumlah konsumen, kenaikan biaya produksi, dan lain-lain. Hem, kira-kira benar enggak, ya? Yuk, baca uraian berikut!

1. Pasokan beras menurun. Pada musim kemarau ini, ketika el nino menerpa dunia, produktivitas pangan menurun karena minimnya pasokan air untuk pengairan lahan pertanian. Banyak para petani yang beralih untuk tidak menanam padi karena sulitnya mendapatkan air. Oleh karena itu, wajar jika produksi beras dalam negeri memang menurun. Akan tetapi, perlu kita cermati, berapa sih jumlah persentase penurunan produksi beras? Faktanya, penurunan ini hanya sekitar 5% dari jumlah produksi nasional. Itu pun, kekurangan pasokan sudah dicukupkan dengan masuknya impor beras. So, anggapan bahwa harga beras naik karena kekurangan stok beras, jelas enggak bisa diterima.
   
   
2. Peningkatan jumlah konsumen. Well, sebuah data menyebutkan peningkatan jumlah kebutuhan memang meningkat. Tapi, jumlahnya sangat sedikit. Yaitu 0,27 juta ton beras. Nah, kalau dikembalikan dengan pasokan beras setelah beras impor masuk, tentu saja peningkatan jumlah konsumen ini pasti akan bisa segera diatasi. So, peningkatan jumlah konsumen seharusnya enggak berpengaruh sama harga beras, ‘kan?
   
   
3. Kenaikan biaya produksi. Yes, kenaikan biaya produksi memang enggak bisa dimungkiri. Sejak pemerintah mengurangi bahkan mencabut subsidi pupuk dan lain sebagainya, membuat biaya produksi beras meningkat. Belum lagi kalau petani juga membeli air bersih untuk mengairi lahannya. Kenaikan biaya produksi sebenarnya merupakan imbas dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah. So, disadari atau tidak, pemerintah bertanggung jawab atas kenaikan harga beras dilihat dari kenaikan biaya produksinya.
   

Nah, ketiga alasan diatas, sebenarnya merupakan permasalahan teknis ya, Sob. Oleh karena itu, pemerintah pun sudah melakukan berbagai cara sebagai solusi atas masalah tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan operasi pasar. Sejak awal tahun, operasi pasar memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pada operasi pasar, pemerintah biasanya menambah stok beras agar cukup untuk masyarakat sehingga harga jual beras tidak naik. Namun, terkadang masih dijumpai oknum distributor nakal yang menimbun stok beras agar harga jual tetap naik.
   
   
2. Pasar murah. Ini adalah kegiatan saat pemerintah seperti Badan Urusan Logistik (BULOG) menjual bahan pangan kepada masyarakat secara langsung dengan harga di bawah harga pasar atau dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sayangnya, kegiatan ini tak selalu efektif karena kurangnya informasi ke masyarakat, jumlahnya yang tak sepadan dengan kebutuhan masyarakat, atau ada oknum pedagang yang menyamar menjadi konsumen untuk membeli barang murah yang kemudian dijual kembali.
   
   
3. Pemberian Bantuan Sosial (Bansos). Ini adalah salah satu upaya yang juga rutin diberikan pemerintah setiap tahunnya. Pada 2023, bantuan ini akan kembali diberikan untuk periode September-November kepada sebagian kecil masyarakat dengan harapan mampu mengurangi beban hidupnya. Faktanya, bantuan yang diberikan hanya mengurangi beban pada bulan itu saja dan rakyat tetap mendapatkan kesulitan hidup pada bulan selanjutnya.
   
   
4. Penetapan Harga Ecer Tertinggi (HET). Penetapan ini selalu ada di masyarakat guna menghindari kenaikan harga yang terlalu tajam di kalangan  masyarakat. Meskipun, HET tak selamanya berlaku ketika bahan pangan mulai langka atau harganya selalu naik.

Semua solusi yang diberikan pemerintah nyatanya enggak efektif untuk mengatasi kenaikan harga beras. Why? Because, ini hanya solusi kuratif sesaat. Enggak percaya? Coba kita pikirkan, bukankah kenaikan harga pangan adalah masalah yang sering terjadi? Jika solusi yang diberikan efektif, seharusnya masalah semacam itu pasti sudah tidak terjadi, ‘kan? 

Well, semua masalah di atas bukanlah sumber masalah yang dapat menyelesaikan masalah kenaikan beras secara tuntas. Lalu, apa masalah utamanya? Yuk, pahami uraian berikut!

Paradigma Kapitalisme Biang Kerok Masalah

Sobat, kenaikan harga beras sejatinya disebabkan karena enam masalah utama.

Pertama, rantai panjang dan rumit dari petani hingga kepada konsumen. Ingat ya, petani tidak selamanya bisa menjual hasil taninya langsung kepada konsumen. Gabah atau beras mereka biasanya dibeli oleh para tengkulak yang kemudian mereka memiliki andil dalam menentukan harga pasar. Para pelaku pasar besar yang tergabung dalam sebuah kartel mengendalikan harga dan menentukan keuntungan yang ingin mereka raih. So, inilah yang menyebabkan petani tidak bisa menjual langsung hasil taninya dan menentukan harga jual kepada konsumen. Rantai distribusi yang panjang juga memengaruhi harga jual, lo. Makin panjang rantainya makin besar juga kenaikan harga yang terjadi. Ini karena setiap rantai akan mengambil keuntungan.https://narasipost.com/opini/09/2023/beras-mahal-dan-harga-diri-petani/

Kedua, lembaga pemerintah yang hanya sebagai operator. Faktanya, BULOG hanya menjadi operator ketika terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali. Lembaga ini hanya bertugas menjaga agar sistem yang sudah ada tetap berjalan. Ia tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan harga karena tidak bisa mengikat para korporasi di bidang pangan dalam menjalankan bisnisnya. Bahkan, saat lembaga ini menjual pangan dengan harga murah kepada masyarakat, sejatinya ia juga mengambil untung atas penjualan tersebut.

Ketiga, pemerintah pusat hanya sebagai regulator. Yup, pemerintah saat ini memang tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya sebagai pengurus rakyat. Justru lebih mengarah sebagai penghubung antara para korporasi kapitalis dengan rakyat. Pencabutan subsidi pupuk, pestisida, dan lain sebagainya adalah buktinya. Pemerintah makin sedikit perannya dalam mengurus rakyat, sehingga rakyat harus memiliki kebutuhannya secara mandiri.

Keempat, adanya desentralisasi kekuasaan. Sobat, tahukah kalian kalau di sebagian wilayah banyak memproduksi beras tapi tidak pada sebagian wilayah yang lain? Ya, ini karena perbedaan struktur tanah yang ada di daerah tersebut. Sayangnya, karena desentralisasi kekuasaan seperti otonomi daerah, masyarakat yang memiliki stok pangan lebih sulit mendistribusikan ke daerah yang minim karena kendala beberapa kebijakan yang ada. 

Kelima, tidak adanya independensi kekuasaan dan kedaulatan. Indonesia yang memiliki hubungan dengan Badan Pangan Dunia (WTO) terikat dengan sejumlah aturan yang membuatnya tak mengurusi rakyat secara keseluruhan. Pencabutan subsidi pupuk, pestisida, dan lain-lain bagi para petani sejatinya merupakan dampak dari perjanjian tersebut. WTO yang menjadikan kapitalisme sebagai paradigma berpikir memang meniscayakan pemerintah hanya sebagai regulator bukan penanggung jawab. Jadi, ketika negara masih terikat dengan kerja sama ini maka tak akan bisa mengurusi rakyat secara mandiri.

Keenam, ekonomi kapitalisme sebagai landasan sistem ekonomi. Kalau ini sudah jelas banget, ya. Semua kenaikan harga beras memang enggak lepas dari sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini cuma mikirin untung, untung, dan untung. Hubungan rakyat dan pemerintah juga enggak lepas dari motif ini. So, jangan berharap rakyat bebas pajak atau pungutan lain dalam sistem ini, sebab rakyat memang dianggap jadi sumber keuntungan bagi negara. Miris banget, 'kan?

Keenam masalah utama di atas, bermuara pada satu hal, yaitu paradigma kapitalisme. Yes, ideologi kapitalisme yang menjadikan sekularisme sebagai dasar pemikirannya, jelas enggak pernah berpihak kepada rakyat. Kenapa? Karena sistem ini hanya akan berpihak kepada para kapitalis. Kapitalis yang merupakan para korporasi di berbagai bidang termasuk bidang pangan. Para kapitalis bahkan memiliki kendali secara tidak langsung dalam keberlangsungan suatu negara. Lihat saja, bagaimana undang-undang yang dilahirkan hampir semuanya prokapitalis. Kalaupun ada undang-undang yang prorakyat, itu tak pernah terlaksana sepenuhnya. Hem, kalau sudah seperti ini, adakah solusi tuntas untuk masalah kenaikan beras? Tentu ada dong. Yuk, lanjut baca ulasan berikut.

Islam Solusi Kenaikan Pangan

Sobat, kita harus bangga, ya, kalau agama Islam bukan sekadar agama spiritual. Islam adalah pandangan hidup yang mampu menyelesaikan semua masalah manusia. Termasuk kenaikan harga pangan atau beras. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari, pemimpin negara adalah penanggung jawab semua urusan rakyatnya. Oleh karena itu, ia harus melakukan beberapa tugasnya sebagai berikut.

Pertama, khalifah (kepala negara) harus memastikan bahwa semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan pangan. Bahkan Islam tidak menyukai adanya kemiskinan karena itu merupakan ancaman setan. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya,

"Setan mengancam kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji..." 

Kedua, kekuasaan dalam negara Islam (Khilafah) bersifat terpusat atau sentralisasi. Artinya, semua kebijakan berasal dari khalifah. Kalaupun ada lembaga yang membantu urusan khalifah, maka sifat kepengurusannya tidak mutlak. Melainkan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh khalifah. Semua lembaga dan unsur pemerintah berlaku layaknya pengurus rakyat bukan operator atau regulator. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw.,

"Sesungguhnya, khalifah laksana perisai, orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya."(HR. Mutafaq Alaih)

Ketiga, Khilafah merupakan negara independen yang tidak terikat dengan negara atau organisasi internasional seperti WTO, PBB, dll. Dalam hal ini, Islam jelas melarang muslim untuk bekerja sama dengan kafir yang dapat merugikan umat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt.,

"... Dan Allah tidak memberi jalan bagi kafir untuk menguasai orang-orang beriman." (TQS. An-Nisa': 141)

Keempat, Khilafah mengatur pengelolaan lahan pertanian termasuk memberikan bantuan kepada para petani agar kebutuhan pertanian dapat terpenuhi dengan mudah dan murah. 

Kelima, rantai distribusi pangan yang pendek. Khalifah menunjuk kadi (qadi) hisbah untuk melakukan pengawasan distribusi pangan. Semua hasil pangan langsung dijual di pasar dan mewajibkan semua pelaku pasar memahami syariat Islam untuk menghindarinya terjadi tindakan melanggar syariat Islam seperti penimbunan, penipuan, riba, dll.

Keenam, jika dalam perjalanan waktu ada kenaikan harga pangan di masyarakat, maka negara akan melakukan instrospeksi pasar dan mengirim pasokan barang yang kurang.

Ketujuh, semua kebijakan politik yang dilakukan khalifah ditopang oleh kebijakan sistem ekonomi Islam yang meliputi penggunaan mata uang berbasis dinar dan dirham untuk mencegah terjadinya inflasi.

Penutup

Seperti itulah solusi Islam dalam mengatasi kenaikan harga beras. Semua solusi kembali kepada penerapan syariat Islam secara keseluruhan termasuk dalam sistem politik dan ekonominya. Selama Islam tidak menjadi rujukan pedoman hidup, sulit rasanya masyarakat akan mendapatkan solusi tuntas atas semua permasalahan hidup. Ingat ya, Sob. Masalah kenaikan harga beras sejatinya merupakan masalah berulang karena tidak tepatnya penanganan yang diberikan._So, apakah kita masih mau menerapkan sistem kapitalisme yang jelas menyengsarakan rakyat? Bukankah sistem Islam merupakan sistem terbaik dan bagian dari syariat Islam yang harus kita terapkan?

Wallahu a'lam bishawab.[]