Benarkah RI Diserang karena Hilirisasi Dalam Negeri?

Hilirisasi yang katanya dapat menambah nilai dari bahan mentah juga masih jauh dari angan, karena negara belum mampu sampai tahap pabrikasi. Ketidakmampuan ini juga menunjukkan bahwa negara belum siap untuk melakukan hilirisasi dengan baik.

Oleh. Firda Umayah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Sobat, apakah kamu tahu, kalau RI mendapatkan serangan bertubi-tubi dari dunia? Kabarnya, ini lantaran pemerintah akan tetap melakukan hilirisasi dalam negeri meskipun digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hem, kok bisa ya?

Media online cnbcindonesia.com (05/08/2023) menjelaskan bahwa Jokowi akan mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan kebijakan hilirisasi dalam negeri. Hilirisasi ini dilakukan untuk menyerap tenaga kerja dan keuntungan lebih banyak daripada menjual mineral mentah. Nah, kebijakan ini rupanya enggak diterima oleh negara-negara lain karena Indonesia akan melarang kegiatan ekspor bahan mentah seperti nikel. Otomatis, negara lain akan rugi karena tidak mendapatkan pasokan bahan mentah. 

Negara-negara di Uni Eropa sempat mengancam akan memungut biaya masuk untuk semua produk Indonesia yang diekspor ke negara mereka. Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) juga mengkritik kebijakan ini dan meminta pemerintah RI mempertimbangkan larangan ekspor nikel tersebut. Lalu, apakah benar hilirisasi yang sudah dilakukan memang mampu membuat negara lebih baik?

Fakta di Balik Hilirisasi

Sobat, hilirisasi yang diklaim pemerintah RI ternyata sudah terjadi sejak 2020, lo. Sayangnya, klaim pemerintah bahwa hilirisasi membawa kemaslahatan bagi negeri yang terjadi justru sebaliknya. Kabar dari cnnindonesia.com (08/08/2023) menjelaskan bahwa mayoritas keuntungan hilirisasi adalah milik negara asing. Wow, sungguh mengejutkan bukan? Ini diperjelas oleh Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri yang menyebut Cina mendapatkan keuntungan hingga 90% dari hilirisasi nikel di Indonesia. Lo, enggak bahayakah?

Menurutnya, keuntungan besar enggak bisa diraih Indonesia karena enggak dibarengi dengan kebijakan industrialisasi yang akan menguatkan struktur perekonomian karena memiliki nilai tambah. Klaim bahwa hilirisasi menambah keuntungan memang benar. Tapi tidak sebanyak yang diharapkan. Sebelum hilirisasi, Indonesia hanya mendapatkan keuntungan nol koma sekian persen bahkan tidak untung sama sekali. Astagfirullah, miris banget ya, Sob?

Sampai sini bisa dikatakan bahwa hilirisasi yang dianggap sebagai jalan untuk menjadi negara maju hanyalah isapan jempol belaka. Faktanya, 35 smelter nikel yang sedang beroperasi di Indonesia saja didominasi investasi Cina. So, bagaimana mau maju, kalau yang menguasai hilirisasi saja adalah asing dan aseng. Benar, 'kan? 

Pertimbangan dalam Hilirisasi

Sekilas, kebijakan hilirisasi memang cukup strategis untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan dalam kebijakan tersebut.

Pertama, hilirisasi hendaknya diikuti dengan pengaturan produk-produk turunan yang lebih banyak. Ini untuk membuka peluang keuntungan yang lebih besar.

Kedua, diperlukan adanya negosiasi dalam hubungan perdagangan dengan negara lain yang tidak merugikan negara sendiri. Termasuk pembagian keuntungan jika negara tak mampu mengelola bahan mentah secara mandiri.https://narasipost.com/opini/07/2023/ekspor-nikel-jebol-negara-tekor-bukti-kapitalisme-eror/

Ketiga, pelibatan tenaga kerja lokal yang dibarengi dengan proses pelatihan kerja. Ini penting agar rakyat menjadi prioritas menjadi tenaga kerja dan ahli di negeri sendiri.

Keempat, semua tindakan hilirisasi dan industri wajib memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Hilirisasi juga harus diiringi proses yang standar agar tidak melebihi batas produksi sehingga bahan mentah menjadi habis sebelum waktunya.

Kelima, harus ada audit dan verifikasi data untuk menghindari terjadinya ekspor ilegal yang merugikan negara.

Sayangnya, kelima hal di atas enggak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme tetap saja berpihak kepada para investor yang berasal dari asing dan aseng. Harapan mendapatkan keuntungan besar dan rakyat lokal mendapat pekerjaan yang menjanjikan, nyatanya enggak bisa terwujud. Hilirisasi yang katanya dapat menambah nilai dari bahan mentah juga masih jauh dari angan, karena negara belum mampu sampai tahap pabrikasi. Ketidakmampuan ini juga menunjukkan bahwa negara belum siap untuk melakukan hilirisasi dengan baik.

Hilirisasi dan Pandangan Islam

Sobat, hilirisasi dalam sistem kapitalisme sejatinya hanyalah upaya untuk membuat negeri semakin tercekik dengan sistem yang ada. Inginnya dapat untung, yang ada malah buntung. Astagfirullah. Kerugian ini terjadi ketika ekspor dilarang dan negara belum mampu mengelolanya, maka pemerintah akan menjual tambang ke smelter milik negara lain, seperti Cina. Hilirisasi model ini, enggak lain hanyalah kolonialisme modern yang ingin menghabiskan Sumber Daya Alam (SDA) milik Indonesia. Oleh karena itu, ini tidak boleh diteruskan dan harus segera dihentikan. Setuju?

Nah, untuk menghentikan hal tersebut, negeri ini harus memiliki kekuatan politik dan ideologi untuk melawan kebijakan politik dari ideologi kapitalisme. Kekuatan politik itu ada pada politik Islam. Hem, kok bisa? Iya pasti bisa, dong. Soalnya, hanya politik Islam yang dibangun berdasarkan keimanan kepada Allah Swt. sehingga akan membawa kebaikan bagi umat manusia. Enggak percaya? Yuk, lanjut baca, Sob.https://narasipost.com/opini/06/2023/bbm-bioetanol-ilusi-atau-solusi-kebutuhan-energi-dalam-negeri/

Islam sebagai sebuah ideologi yang berasal dari wahyu Allah, memerintahkan pemimpin muslim untuk menjalankan amanah berdasarkan syariat Islam. Dalam sistem politik dan ekonomi, negara enggak boleh mengambil kebijakan yang akan merugikan rakyat dan negara. Negara harus mengelola semua kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat karena itu merupakan bagian dari kepemilikan umum yang haram untuk dimiliki individu, swasta, maupun asing atau aseng. Rasulullah saw. bersabda,

"Umat Islam berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput, dan api." (HR. Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ahmad)

Negara juga tidak boleh menyerahkan urusan kepengurusan negaranya kepada orang-orang kafir seperti dalam pengelolaan dan kepemilikan barang tambang, baik ketika masih menjadi bahan mentah maupun setelah diolah. Allah melarang orang-orang beriman untuk menyerahkan kepengurusannya kepada orang-orang kafir. Allah Swt. berfirman,

"… dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman."(TQS. An-Nisa : 141)

Jika negara belum mampu mengelola kekayaan alam secara mandiri, negara boleh bekerja sama dengan suatu perusahaan untuk mengelolanya. Hanya saja, perusahaan tersebut statusnya adalah sebagai pekerja. Oleh karena itu, hasil kekayaan alam bisa dimanfaatkan untuk seluruh rakyat yang dikembalikan dengan adanya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dll. Keren banget, 'kan?

Penutup

Sobat, hilirisasi yang digaungkan membawa keuntungan dalam negeri, nyatanya tak semanis yang dibayangkan. Ini tak lepas dari penerapan sistem kapitalisme dalam aspek politik, ekonomi, hukum, dll. Pengelolaan kekayaan alam yang terbaik hanya ada dalam sistem Islam sebab berasal dari aturan Allah Swt. yang sudah pasti akan membawa kebaikan bagi manusia. 

Wallahu a'lam bishawab.