"Ya, karena, masyarakat pengguna "thrifting" kebanyakan adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, mereka membeli barang bekas karena memang itulah yang dapat mereka jangkau. Bayangkan, jika mereka memiliki kesejahteraan, mereka pasti akan memilih barang baru dengan kualitas bagus dan memiliki keamanan yang saat digunakan. Benar 'kan?"
Oleh. Firda Umayah
(Kontributor NarasiPost.Com )
NarasiPost.Com-Sobat, apakah kamu tahu, apa itu "thrifting"? Yup, "thrifting" berasal dari bahasa Inggris yang artinya hemat. Biasanya, thrifting disematkan untuk pakaian impor bekas. Betul enggak?
Nah, kabarnya, pemerintah melarang impor baju bekas ke Indonesia, lho. Pemerintah mengeklaim kalau "thrifting" telah mengganggu industri tekstil dalam negeri. Memang sih, peminat "thrifting" dari waktu ke waktu semakin meningkat. Mengapa?
Dilansir dari situs Kompasiana.com pada 8 Januari 2022, ada beberapa alasan mengapa orang lebih suka memilih "thrifting". Di antaranya, karena harganya yang murah, lebih modis, lebih bagus kualitasnya dan lebih mudah juga untuk dijual. Ya, sesuai dengan namanya ya, Sob. Tujuan awal "thrifting" memang untuk berhemat.
Akan tetapi, tak dapat dimungkiri, barang "thrifting" juga memiliki risiko, lho. Apa saja itu? Dari beberapa hasil penelitian menyebutkan, pakaian bekas itu mengandung jamur kapang, bakteri staphylococcus aureus, virus, dan escherichia coli. Semua itu bisa menyebabkan penyakit kulit, mulai dari gatal pada kulit, infeksi kulit, hingga tumor (liputan6.com, 22-03-2023).
Sobat, sadar enggak? Di balik pro kontra "thrifting" sebenarnya ada kekurangan negara dalam memberikan jaminan hidup rakyatnya, lho. Kok bisa?
Ya, karena, masyarakat pengguna "thrifting" kebanyakan adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, mereka membeli barang bekas karena memang itulah yang dapat mereka jangkau. Bayangkan, jika mereka memiliki kesejahteraan, mereka pasti akan memilih barang baru dengan kualitas bagus dan memiliki keamanan yang saat digunakan. Benar 'kan?
Sobat, kekurangan negara dalam mengurus rakyat inilah yang merupakan dampak dari sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun demokrasi mengusung semboyan "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", pada dasarnya semua kebijakan yang ada adalah milik para oligarki. Para penguasa atau pemimpin di dalam negeri hanyalah cara untuk para oligarki mendapatkan legalitas atas semua bisnis mereka.
Walhasil, pemerintah yang dihasilkan bukanlah pemerintah yang mengurusi urusan rakyatnya. Tapi pemerintah yang hanya menjadi regulator antara para oligarki dengan rakyat. Benar enggak?
Sobat pasti merasakan, bukan? Bahwa hidup semakin hari semakin berat. Biaya hidup bertambah. Akan tetapi, rakyat tak mendapatkan bantuan yang pantas dan menyeluruh serta jaminan kesejahteraan. Rakyat tetap harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya.
Sobat, kondisi yang terjadi saat ini, faktanya sangat berbeda dengan sistem yang ada di dalam pemerintahan Islam, lho. Dalam sistem pemerintahan Islam, para pemimpin dipilih berdasarkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Swt. Meskipun rakyat boleh memilih secara langsung, pemimpin yang disukai, tetapi rakyat tak memiliki hak untuk menentukan hukum. Sebab, hanya syariat Islam sajalah yang berhak menentukannya. Allah Swt. berfirman,
اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗيَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ
"… Menetapkan (hukum) hanyalah hak Allah. Dia (Allah) menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang baik." (QS. Al-An'am : 57).
Pemimpin dan penguasa di dalam sistem pemerintahan Islam, memang dipilih untuk menerapkan syariat Islam. Mereka adalah orang-orang merdeka yang bebas dari intervensi apapun. Baik intervensi keluarga, masyarakat atau partai politik yang mendukungnya.
Sobat, dalam sistem Islam, landasan politik yang ada adalah untuk mengurusi urusan rakyat. Begitu juga dengan partai politik yang ada. Partai politik Islam tegak atas akidah Islam dan bergerak untuk membantu mengawasi jalannya pemerintahan sesuai dengan syariat Islam. Nah, dengan tugas sebagai pengurus rakyat, maka negara harus bisa memberikan kemudahan bagi semua rakyatnya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Termasuk dalam memenuhi pakaian yang layak dan aman bagi kesehatan.
Negara juga akan memantau dan mengontrol permasalahan impor di dalam negeri. Enggak cuma masalah impor pakaian, tetapi segala macam impor akan dilihat sesuai dengan kebutuhan rakyat. Sebelum melakukan impor, negara juga harus berusaha memenuhi kebutuhan dalam negeri agar tidak tergantung dengan impor, ya, Sobat. So, masalah "thrifting" enggak akan terjadi, jika rakyat telah mampu memenuhi kebutuhannya. Sehingga, enggak ada lagi alasan perekonomian negara terganggu karena adanya "thrifting". Negara dengan sistem Islam akan mengurus dan menyelesaikan semua masalah yang ada sesuai dengan koridor syarak.
Wallahu a'lam bishawab.[]
