Karena pemimpin umat semisal khilafah tidaklah mutlak seorang mujtahid (penggali hukum Islam) yang kaya akan ilmu. Itulah sebabnya seorang ulama layak menjadi pengawal, serta pengawas ketika penguasa menjalankan kekuasaannya.
Oleh : Nora Afrilia S.Pd Aktivis (Pemerhati Pendidikan dan Politik)
NarasiPost.Com — Hadis berikut ini mungkin tak asing terdengar di telinga kita. Makna hadis tersebut harusnya menancap kuat di benak penguasa untuk diaktualisasikan dalam tampuk kekuasaan mereka. Tentunya agar tercapai tujuannya dalam menggapai ridho Ilahi selama berkuasa. Namun, berkebalikan untuk saat ini. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?
Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak."
(HR. Abu Daud no. 3641)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengumumkan periode kepengurusan 2020-2025. Miftachul Akhyar ditunjuk sebagai Ketua Umum MUI periode lima tahun ke depan. Seiring dengan hilangnya nama-nama lama, banyak isu beredar di tengah umat. Ada yang menduga bahwa hilangnya nama-nama itu terkait vokalnya dalam mengkritik pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR bidang keagamaan, Ace Hasan Syadzily mengganggap MUI bukanlah organisasi dengan bertujuan untuk mengurusi politik. Berbeda halnya dengan Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin justru perombakan kepengurusan itu ada campur tangan Ma'ruf Amin sebagai Wapres atau pemerintah. Tentu, pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga, kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan.
Peneliti politik LIPI Siti Zuhro juga menilai adanya upaya penyeragaman suara di MUI dengan menyebutnya sebagai state coorporatism. Seharusnya, kelompok yang berbeda pendapat tidak harus didepak, sebab MUI dibentuk untuk mewadahi berbagai ormas. Justru, dengan menyingkirkan suara yang vokal bukan wujud kemenangan pemerintah.
Perombakan kepengurusan struktur MUI sebuah hal wajar. Kalau diperhatikan, sistem yang diterapkan saat inilah yang meniscayakan hal tersebut terjadi. Penerapan sistem demokrasi membuat penguasa yang seharusnya layak dikritisi, malah antikritik. Dan terlihatlah langkah nyatanya menggandeng pihak yang sejalan dengannya. Penguasa beserta koalisinya harusnya tak kocar-kacir mencari cara menghadapi umat yang berusaha memperbaiki kinerja mereka dalam berkuasa. Alih-alih memperbaiki diri, rezim berusaha merubah keadaan dengan menghadirkan orang-orang yang sejalan dengan prinsip mereka. Ya, berprinsip Islam moderat. Berbagai dalih dikemukakan. Belum adanya imam yang syakhsiyah bagi umat Islam, MUI bukanlah wadah untuk berpolitik, dan lain sebagainya.
Jikalau ada pihak yang tidak menyandingkan politik dengan Islam adalah wajar. Sebab, aturan yang saat ini berjalan adalah demokrasi sekuler. Sebuah sistem yang lahir dari pemikiran barat yang sejatinya mereka adalah manusia. Sejenius apapun mereka pasti ada keterbatasan. Barat berusaha mempengaruhi cara berpikir umat Islam agar sejalan dengan pola pikir mereka. Dampaknya bisa dirasakan, saat munculnya ulama pendamping penguasa yang bergelar ulama su' (ulama jahat).
Imam al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah terkait definisi dari ulama su’. Beliau mengungkapkan ulama su’ adalah orang yang menjadikan ilmunya dan keulamaannya sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Yakni bertujuan meraup materi dan memperoleh pangkat atau jabatan. Beliau mengingatkan,
“Hati-hatilah terhadap tipu daya ulama su’. Sungguh, keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada setan. Sebab, melalui merekalah setan mampu menanggalkan agama dari hati kaum mukmin. Atas dasar itu, ketika Rasul saw ditanya tentang sejahat-jahat makhluk, Beliau menjawab, “Ya Allah berilah ampunan.” Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali, lalu bersabda, “Mereka adalah ulama su’.”
Wujud ulama su' terlihat jelas dari apa yang dilakukan ulama saat ini. Disaat ulama yang lurus ingin memperbaiki keadaan umat dan penguasa, mereka malah menyingkirkan keberadaan mereka. Mereka seperti orang yang terlena dengan tipu daya setan. Disaat setan tak mampu mengajaknya dalam bentuk maksiat yang nyata seperti zina, minum khamr, mencuri, dsb. Mereka justru terperdaya agar melencengkan amanah yang diemban. Agama justru dijadikan ladang dalam mencari dunia. Realisasi kejahatan ulama su' yang diaksikan saat ini antara lain keberadaannya hanya sebagai stempel penguasa zalim. Mereka dapat memecahbelah umat Islam karena pemahaman bathil yang diberikan, menggadaikan agama demi kepentingan duniawi.
Politik dan Peran Ulama
Berdasarkan kacamata Islam, sistem politik adalah hukum atau pandangan yang saling berkaitan yaitu dengan cara bagaimana urusan masyarakat dikelola dan diatur dengan hukum Islam. (Diskursus Islam Politik dan Spiritual, Bogor: Al Azhar Press, Cet. Ke-5, 2014, hal 202)
Dari definisi tersebut maka segala urusan umat baik terkait ekonomi, pendidikan, keamanan dalam dan luar negeri, serta urusan lainnya sudah otomatis penyelesaiannya diatur dalam Islam. Sudah tentu akan menemukan jawabannya. Karena secara alaminya manusia berasal dari Allah yang Maha Menciptakan, lagi Maha Mengatur makhluk hidup.
Pemimpin sebuah negara adalah pelaksana utama bagi pengurusan kebutuhan rakyat. Sehingga, mereka akan membutuhkan pendamping yang diajak untuk bertukar pikiran terhadap pengaturan berbagai persoalan umat. Karena pemimpin umat semisal khilafah tidaklah mutlak seorang mujtahid (penggali hukum Islam) yang kaya akan ilmu. Itulah sebabnya seorang ulama layak menjadi pengawal, serta pengawas ketika penguasa menjalankan kekuasaannya. Dan sudah barang tentu ada kaitan ulama dengan perpolitikan di sebuah negara.
Ciri Khas Ulama Pewaris Para Nabi
Pertama, menjadi ulama yang senantiasa menjaga loyalitasnya terhadap Islam. Ulama tersebut menyetandarkan benar dan salah berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma' sahabat dan Qiyas. Mengikuti kemauan penguasa zalim adalah keharaman bagi dirinya. Meskipun dihadapkan dengan kematian.
Kedua, menjadi ulama pengawal penguasa. Pemimpin negara bukanlah malaikat yang lepas dari kekhilafan. Maka, alamiahnya butuh seseorang untuk menasihatinya dan meluruskannya ketika berbuat zalim. Hal itulah yang menjadi tanggung jawab para ulama.
Ketiga, menjadi ulama dengan garda terdepan dalam mengoreksi penguasa yang zalim dalam mengurusi urusan rakyat. Dengan mengoreksi penguasa, menghindarkan rakyat dari sumber kerusakan. Sebagaimana ungkapan Imam Al-Gazali :
"Rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa disebabkan karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama disebabkan karena dikuasai oleh cinta harta dan ketenaran." (Al-Ghazali, Ihyâ‘ ‘Ulûm ad-Dîn, 2/357)
Dan mengoreksi penguasa adalah kewajiban yang utama di hadapan Allah yang ganjarannya sebanding dengan pahala jihad. Rasulullah saw. bersabda:
"Jihad terbaik adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." (HR Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud dan an-Nasa’i)
Semua ciri khas diatas akan terealisasi ketika negara ini menerapkan Islam seutuhnya dalam bingkai khilafah. Sehingga, dapat menjauhkan ulama dari gelar ulama su' yang sejatinya bukanlah pewaris dari para nabi. Wallahu'alam bishawab []
