"Kekuasaan yang dimiliki sebagai wasilah agar segala urusan umat teratasi dengan efektif, bukan hanya aspek ekonomi tapi juga aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial. Seluruhnya harus dipastikan berjalan sesuai dengan hukum syara".
Oleh. Sarah Mulyani
NarasiPost.Com-Masih ingat dengan kabar yang cukup mengejutkan menjelang hari ibu tahun 2020 ini? Ya, berita menyedihkan datang dari Nias Utara, usai membunuh ketiga anaknya ibu berusia 30 tahun berinisial MT beberapa kali mencoba bunuh diri dengan menyayat lehernya menggunakan parang, namun berhasil digagalkan oleh suaminya.
"Tersangka MT dinyatakan oleh dokter umum piket RSUD Gunungsitoli telah meninggal dunia di RSUD Gunungsitoli," ungkap Perwira Urusan Hubungan Masyarakat (Paur Humas) Polres Nias, Aiptu Yadsen Hulu, kepada wartawan, Minggu siang 13 Desember 2020. (sumber: viva.co.id)
Berbagai sumber menyebutkan aksi MT diduga disebabkan stres karena kondisi ekonomi. MT melancarkan aksinya membunuh ketiga anaknya pada saat suaminya menggunakan hak pilihnya ke TPS.
Benar bahwa ini bukanlah kasus pertama di Indonesia. Apabila ditelisik lebih dalam lagi, mengapa kasus serupa terus terjadi? Tentu ada yang salah bukan? Lalu, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?
Pemerintah telah meluncurkan banyak program untuk mengentaskan kemiskinan, mulai dari BLT, PKH, UMKM, bahkan berbagai ‘kartu sakti’. Tapi hal tersebut tak juga mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia, justru semakin tumbuh subur. Naasnya praktik korupsi pun kerap terjadi di tengah proses pengelolaan dana program-program tersebut. Lagi-lagi hal ini terus berulang terjadi. Padahal sudah ada UU Anti Korupsi dengan seperangkat pelaksana hukumnya.
Nyatanya program-program bantuan tersebut tidak bisa mewujudkan harapan rakyat terbebas dari masalah kemiskinan. Betapa carut marut bukan permasalahan kemiskinan di Indonesia? Berbagai fakta yang nampak jelas di hadapan kita seharusnya sudah menyadarkan kita bahwa sistem kehidupan Kapitalisme-Sekularisme tidak mampu menyelesaikan permasalahan umat meski hanya satu masalah saja, apalagi keseluruhan permasalahan kehidupan.
Sistem kehidupan Kapitalisme yang menjamin para pemilik kapital/modal untuk bebas menikmati apapun yang dikehendakinya dan tak sedikitpun memberikan kesempatan kepada kalangan orang miskin. Sekularisme yakni pemisahan agama dari kehidupan memosisikan peran pemerintah sebagai regulator yang menjamin siapapun yang mampu membayar, bukan sebagai pihak yang menjamin terpenuhinya segala kebutuhan rakyat baik orang kaya ataupun orang miskin.
Berbeda halnya dengan Islam yang memerintahkan pemerintah sebagai pelayan rakyat, tugas politiknya hanyalah mengurusi urusan umat. Termasuk hal yang wajib dijamin keterpenuhannya oleh pemerintah adalah kebutuhan pokok seluruh rakyat. Kekuasaan yang dimiliki sebagai wasilah agar segala urusan umat teratasi dengan efektif, bukan hanya aspek ekonomi tapi juga aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial. Seluruhnya harus dipastikan berjalan sesuai dengan hukum syara’.
Ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer bahkan sekunder individu warga negara. Setiap individu harus dipastikan terpenuhi kebutuhannya. Bukan sekadar merujuk pada data statistik yang diambil dari sampel saja. Namun apabila ditemukan seorang saja warga negara yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka negara akan segera memenuhinya, karena penguasa menyadari kekuasaannya adalah amanah dan rakyat di bawah pimpinannya pun amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Nya.
Kisah masyhur pada masa kekuasaan Amirul Mu’miniin Sayyidina Umar bin Khattab RA, ketika beliau berkeliling di sebuah kota dengan asistennya, Aslam, mendengar tangisan anak-anak, setelah dihampiri diketahuilah anak-anak tersebut menangis karena kelaparan, sementara sang Ibu tengah memasak air dan batu yang tentu tidak dapat dikonsumsi. Tidak menunggu lama, Amirul Mu’miniin bergegas menuju Baitul Maal mengambil bahan makanan. Beliau memanggulnya sendiri sekalipun Aslam menawarkan diri untuk memanggulkannya. Setelah kembali pun, ternyata sang Ibu tidak mengetahui cara memasak gandum, sehingga Amirul Mu’miniin pun langsung membantunya dan memastikan keluarga tersebut tidak lagi kelaparan.
Hanya dengan aturan Islam Kaffah yang menjadikan penguasa sebagai pelayan rakyat. Kesejahteraan akan terwujud, bukan hanya Ibu dan anak tapi juga seluruh individu rakyat tanpa terkecuali. Sebab sejatinya baik Muslim atapun non muslim, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, secara keseluruhan wajib dijamin oleh negara, yakni terpenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Hal itu tidak akan pernah terwujud dalam sistem kehidupan demokrasi-Kapitalisme, karena demokrasi menjadikan penguasa bertugas sebagai regulator saja.
Sudah dirasakan dengan nyata bahwa permasalahan kemiskinan tidak mampu diatasi dengan sistem demokrasi-Kapitalisme. Jelas pula bukti bahwa Islam mampu mengentaskannya, salah satunya terlihat dari kisah Amirul Mu’miniin dan keluarga miskin yang telah disebutkan di atas. Kisah terkenal lainnya adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebutkan bahwa sulit menemukan keluarga yang berhak menerima zakat karena secara keseluruhan telah terpenuhi kebutuhannya. Selama kurang lebih tiga belas abad Islam berkuasa pun menjadi bukti kokohnya sistem kehidupan Islam.
Tidak hanya menaungi umat Muslim, tapi juga non muslim. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menolak sistem kehidupan Islam dengan institusinya, yakni Khilafah Islamiyyah. Wallahu’alam[]
