Jika kita berpegang teguh pada syariat Allah, maka pandemi tak akan terlalu berpengaruh dan membawa kemerosotan hidup yang bertambah parah. Pembangunan akan berimbang, penangan pandemi akan efisien dan efektif dan akhirnya kesejahteraan hakiki bisa terwujud.
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih (Institut Literasi dan Peradaban)
NarasiPost.com -- Dikutip dari CNBC Indonesia, 18 Oktober 2020, hasil sebuah survei sebutkan 55% masyarakat Indonesia sulit makan. Kemudian dilanjutkan dengan 68% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo, membingungkan bukan? Sebab angkanya hampir Fifty-fifty. Padahal secara logika kalau dibuat susah cari makan mengapa masih ada yang merasa puas? Siapakah mereka?
Di tahun 2015, Presiden pernah memprediksi dengan sangat yakin, ekonomi akan meroket, pendapat ini berdasarkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 akan berada di level 4,67 persen. Presiden yakin angka itu akan melambung jauh pada semester kedua mulai bulan September. "Mulai agak meroket September, Oktober. Nah, pas November itu bisa begini (tangan menunjuk ke atas)," kata Jokowi di Istana Bogor (kompas.com, 5/8/2015). Lantas apa yang terjadi?
Survei Dimana? Respondennya Siapa?
Tidak dijelaskan secara pasti survei tersebut dilakukan dimana dan masyarakat mana, namun data hasil survei yang dilansir CNBC Indonesia disampaikan oleh Lembaga survei Indikator itu dilaksanakan pada 24-30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak secara nasional dan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan,"Efek Covid ini yang paling terpukul adalah kelas menengah bawah. Mereka masyarakat yang paling vulnerable (rentan) dalam situasi Covid-19." Dengan rincian sebagai berikut 55% untuk makan sehari-hari. 12,3% untuk biaya sekolah, 11,5% untuk kuota internet untuk sekolah daring, 2,9% cicilan rumah. Dan kehilangan pekerjaan sebesar 10,5% . Nampak jelas yang terberat dampak dialami rumah tangga (CNBC Indonesia, 18/10/2020).
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani menyampaikan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi sektor yang paling terdampak signfikan pandemi Covid-19. Data yang diperoleh Kadin dari sejumlah asosiasi, setidaknya pandemi menyebabkan 6 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.
Namun, setelah keluar kebijakan pelonggaran PSBB, terlihat indikasinya membaiknya data perekonomian domestik. Buktinya ada peningkatan indeks keyakinan konsumen, penjualan mobil dan motor seiring dengan pergerakan masyarakat yang mulai meningkat.
Wajar jika kemudian mayoritas publik menghendaki kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dihentikan agar ekonomi segera berjalan (CNNindonesia.com, 18/10/2020).
Serangan Covid-19 memang memukul telak semua lini masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Dan benar, yang terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah, namun sebenarnya tak hanya itu, setelah 8 bulan pandemi ini menyerang, kelas menengah yang awalnya termasuk pihak yang mapan kini menjadi sama dengan kelas menengah ke bawah. Sama-sama menghadapi hidup yang berat, sementara keberpihakan penguasa hanya pemerah bibir.
Tak Cukup sekadar Menyajikan Data, Berikan Solusi
Sebenarnya kebijakan pelonggaran PSBB bisa saja diambil, sebab ekonomi tak mungkin dihentikan, namun perlu syarat pendukung sebelumnya. Yaitu data yang akurat siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Jika tidak akan berakibat seperti hari ini, di saat kelonggaran diberlakukan malah muncul kluster baru penyebaran Covid-19.
Namun perkara data sepertinya bukan hal yang mudah disediakan oleh negara, sebab data dianggap sebagai komoditas, tergantung siapa yang menginginkan. Dan tergantung definisi siapa data itu jika terkait pasien positip Corona-19. Dan selalu keributan bermula dari hal sepele, padahal seharusnya negara fokus dan yang jelas sudah memiliki master planing penanganan Covid-19. Jika rakyat sudah susah makan, kemudian penguasa abai, lantas kemana berlawan meminta bantuan?
Jelaslah kemudian efek domino bergerak melibas semua yang ada, tak hanya sektor ekonomi, namun juga pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial dan lain sebagainya. Sebab pihak yang tak kompeten berusaha mengambil kesempatan ditengah kekeruhan suasana. Sebut saja dengan disahkannya UU Ciptakerja.
Islam memandang, keselamatan rakyat adalah yang utama, maka, ketika mendengar ada bahaya yang bakal menimpa penguasa segera bergerak cepat dengan rakyat sebagai prioritas. Jika memang harus lockdown berdasarkan jumlah pasien yang positif Covid maka Khalifah akan menjamin kebutuhan pokok dan tersier mereka yang harus diisolasi dan membiarkan mereka yang sehat sebagaimana biasa. Sehingga ekonomi tak harus mengalami kemunduran.
Pengaturan yang dimaksud diatas adalah syariat. Tentu akan adil dan manusiawi, sebab berasal dari Allah SWT. Allah berfirman dalam Qurat Surat Al-Maidah :48 yang artinya:
"... Maka berikanlah keputusan hukum kepada manusia berdasarkan kitab suci yang Allah turunkan kepadamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang diturunkan kepadamu yang tidak mengandung keraguan pun. Kami telah memberikan syariat berupa ketentuan hukum amaliah dan jalan yang terang bagi tiap-tiap umat yang layak untuk diikuti.."
Artinya jika kita berpegang teguh pada syariat Allah, maka pandemi tak akan terlalu berpengaruh dan membawa kemerosotan hidup yang bertambah parah. Pembangunan akan berimbang, penangan pandemi akan efisien dan efektif dan akhirnya kesejahteraan hakiki bisa terwujud. Wallahu a' lam bishshawab.[]
Picture Source by Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com.
