Sistem Islam Anti Gagal

Pembangunan dan program-program yang dilakukan pemerintah selama ini tidak dinikmati rakyat melainkan oleh para oligarki. Padahal, penguasanya hidup ditopang oleh pajak rakyat termasuk dari orang-orang miskin. Tetapi, penguasa justru membuat kebijakan yang merugikan rakyat seperti pencabutan subsidi  listrik dan gas.

Oleh. Novianti
(Kontributor NarasiPost.Com)

 NarasiPost.Com-Istilah negara gagal sistemis mencuat dari ungkapan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Dirilis  oleh cnbcindonesia.com (23/07/2023), ia menyebut hampir separuh manusia di dunia tinggal di negara-negara berkembang yang mengalami bencana pembangunan akibat krisis utang.  Negara-negara tersebut memiliki kewajiban  membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan. Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi gagal sistemis.  (finance.detik.com, 19/07/2023)

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo membantah pernyataan Anthony. Status Indonesia bukan lagi negara berkembang tetapi sudah masuk  ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas versi Bank Dunia. Dirilis cnbcindonesia.com (24/07/2023), Prastowo mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2022 lebih besar dari total belanja bunga.

Pada 2022, anggaran pendidikan sebesar Rp480,26 triliun.  Sedang realisasi anggaran kesehatan mencapai Rp255,39 triliun. Dengan demikian, besaran total anggaran tersebut nilainya mencapai Rp735,65 triliun.Sedang pembayaran bunga sebesar Rp386 triliun masih lebih kecil dari  total anggaran kesehatan dan pendidikan.

Direktur Eksekutif The Prakarsa, AH Maftuchan juga menyampaikan pendapat senada. Indonesia masih aman dan diyakini belum mencapai titik yang mengkhawatirkan (metrotvnews.com, 25/07/2023). Ekonomi Indonesia masih berkembang positif di atas 5 persen dalam 6 kuartal berturut-turut. Indonesia  dipandang stabil dan memiliki kelayakan memperoleh kredit karena masih  mempertahankan Sovereign Credit Rating  pada level BBB+ dengan outlook normal pada 4 Juli 2023. Prospek pertumbuhan ekonominya solid, rekam jejak kebijakan baik, dan konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari target awal.

Lampu Kuning

Ekonom Syariah, Muhammad Hatta, M.Si. dalam wawancaranya di channel Pusat Kajian Analisis Data mengatakan bahwa fakta justru  menunjukkan Indonesia sudah tahap lampu kuning. Posisi utang pemerintah pada Juni 2023 meningkat menjadi Rp7805,19 triliun. Pembayaran bunga utang dalam APBN 2023 akan mencapai Rp 441,4 triliun. Jumlah anggaran pembayaran bunga utang memang lebih kecil dari anggaran pendidikan APBN 2023  yang mencapai Rp612 triliun, tetapi lebih besar dari anggaran kesehatan yang hanya Rp169,8 triliun. Jumlah pokok utang yang harus dibayar baik utang pinjaman pemerintah, BUMN mencapai sekitar Rp869 triliun. Ditambah dengan bunga utang mencapai Rp1310,841 triliun.

Menkeu Sri Mulyani memperkirakan penerimaan negara akan mencapai Rp2637,1 triliun pada akhir tahun ini. Tetapi, setengah dari anggaran digunakan untuk membayar utang dan bunga. Sedangkan realisasi belanja total diperkirakan mencapai Rp3123,7 triliun, berarti akan terjadi defisit yang membuat negara bisa menambah utang lagi. Yang terjadi, gali tutup lubang dengan utang.

Kesalahan Prioritas

Tidak tergambarkan Indonesia negara dengan sumber daya alam (SDA) berlimpah akan gagal sistemis. SDA tersebar hampir di berbagai pulau, namun menyedihkan karena penduduknya justru berada dalam kemiskinan dan kebodohan seperti di Papua dan Sulawesi Tenggara.

Pada September 2022, BPS melaporkan kenaikan jumlah penduduk miskin tertinggi  terjadi di Papua. Padahal keuntungan perusahaan tambang emas Freeport di sana selama 2022 melonjak tembus Rp50triliun sebagaimana dirilis kontan.co.id (23/03/2023).  Di Konawe, Sulawesi Tenggara, terdapat perusahaan tambang nikel terbanyak, yaitu lima puluh perusahaan. Tetapi penduduk miskinnya pada Maret 2022 sebesar 309,79 ribu orang.

Ternyata SDA tidak mampu menyejahterakan rakyatnya, tetapi justru menjadi  ‘available’ untuk dijajah. Utang yang katanya untuk pembangunan terus bertambah tidak berpengaruh signifikan pada kehidupan rakyat. Malahan kekayaan orang terkaya yang meningkat. Low Tuck Kwong orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan senilai US$29 miliar atau setara Rp427,22 triliun (asumsi kurs Rp14732 per dolar AS).Kekayaannya meningkat imbas harga batu bara yang melonjak pada pertengahan tahun lalu.

Ketimpangan antara yang kaya dan miskin  tetap lebar dan tidak berubah sejak 2018.  Ada 10% penduduk Indonesia kelompok ekonomi teratas memiliki kontribusi terhadap GDP, yakni 46,86%.  Sedang 50% penduduk  kelompok ekonomi terbawah memberikan kontribusi terhadap PDB hanya sebesar 12,45%.

Pembangunan dan program-program yang dilakukan pemerintah selama ini tidak dinikmati rakyat melainkan oleh para oligarki. Padahal, penguasanya hidup ditopang oleh pajak rakyat termasuk dari orang-orang miskin. Tetapi, penguasa justru membuat kebijakan yang merugikan rakyat seperti pencabutan subsidi  listrik dan  gas. Pembangunan infrastruktur di mana-mana seperti jalan tol, kereta cepat, Ibu Kota Negara tidak berhasil mengurangi angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.  Angka pertumbuhan yang selama ini dijadikan tolak ukur keberhasilan sangat bias dan tidak mencerminkan realitas sesungguhnya.

Pemerintah melakukan kesalahan prioritas pembangunan yaitu menekankan pada investasi dan infrastruktur. Padahal, kekuatan terbesar bagi sebuah negara adalah manusia. Ini akibat penguasa tidak memiliki kekuatan ideologi sehingga tidak ada kemapanan konsep dan rendahnya kemampuan berpikir.Tidak berpikir ideologis melemahkan kemampuan membaca situasi hingga membaca kekayaan negeri sendiri. Konsep pembangunan diambil secara serampangan dengan meniru negara lain, termasuk indikator menyesatkan dari lembaga-lembaga internasional.

Mandeknya kemampuan berpikir penguasa jadi pintu para oligarki bebas membangun tembok yang semakin besar dan kuat antara potensi kekayaan alam dengan pemilik aslinya yaitu rakyat. Bahkan, pihak asing dibiarkan menguasai informasi tentang kekayaan  alam Indonesia dan mengaksesnya. Rakyat sebatas penonton dikondisikan tidak tahu dan tidak mau tahu akan gerak-gerik perampokan SDA meski sudah kasat mata.

Perubahan Hakiki

Bagaimana caranya agar Indonesia terselamatkan dari kegagalan sistemis? Kembali kepada Islam dengan menerapkan Islam secara kaffah. Negara yang menerapkan selain hukum Allah dijamin gagal sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an,”Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (TQS. Thaha: 124)

Saat Rasulullah saw. membangun Daulah Islam pertama kali di Madinah, beliau  fokus pada pembangunan manusia berasaskan ideologi Islam. Pembangunan  bersifat fisik disederhanakan dan diutamakan yang memiliki fungsi strategis yaitu Masjid Nabawi. Para sahabat dididik menjadi manusia ideologis, aktor pembangunan yang memandu proses perputaran harta, pengelolaan kekayaan alam, pemenuhan kebutuhan dasar manusia sesuai dengan syariat Islam.

Pemikir besar Ibnu Khaldun dan Al Mawardi membuat konsep bahwa prinsip pembangunan Islam berorientasi pada peradaban, agama sebagai panglima pembangunan. Imam Al Mawardi mengatakan bahwakehidupan dunia akan membawa kebaikan bagi manusia ketika dilaksanakannya amanah dan kuatnya peranan agama  bagi pemegang amanah.

Ukuran Islam tentang keberhasilan negara  menggunakan skala minimal, yaitu tatkala terpenuhinya lima kemaslahatan pokok. Terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, keamanan, dan harta. Kelima hal inilah disebut kebutuhan primer. Pembangunan dalam Islam harus berorientasi pada jaminan pemenuhan pada lima hal tersebut. Demikianlah solusi untuk menyelamatkan Indonesia dari gagal sistemis, menerapkan sistem Islam yang memberikan kemaslahatan optimal dan  meraih keberkahan.

Wallahu a’lam bishawab