"Kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi hanya sekadar omong kosong para pengusungnya. Kebebasan berpendapat hanya boleh diberikan kepada mereka yang pro terhadap rezim, sementara yang kontra tak segan-segan untuk diberantas. Upaya represif dilakukan untuk membungkam siapa saja yang kritis terhadap penguasa."
Oleh. Ismawati
(Penulis dan Aktivis Dakwah)
NarasiPost.Com-Baru-baru ini media sosial ramai memperbincangkan mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertuliskan “404 Not Found”. Pembahasan atau cuitan tentang mural itu menjadi trending topik di Twitter dengan tagar #Jokowi404NotFound, Sabtu (14/8/2021). Dilansir dari kompas.com (15/8/2021), mural dengan visualisasi wajah mirip Presiden Jokowi itu terletak di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang. Kini mural itu telah dihapus oleh petugas kepolisian. Sebab, polisi menilai mural tersebut melecehkan lambang negara yang sekaligus merupakan pemimpin tertinggi Polri.
Namun, meski mural telah dihapus dengan cat berwarna hitam pada bagian wajah mirip Jokowi, polisi mengaku akan terus melakukan penyidikan untuk mencari sang pembuat mural tersebut. Hingga kini seperti yang telah dikonfirmasi Kapolsek Batuceper KP David Purba, polisi telah memeriksa dua orang saksi untuk mengusut pembuat mural ini. (CNN Indonesia. 15/8/2021)
Terlepas dari hal itu, pemerintah harus melihat sisi lain dari mural tersebut. Setidaknya, mural itu adalah bagian dari kritik rakyat terhadap penguasa. Bahkan, arsitek dan Ahli Tata Kota, Bambang Eryudhawan, mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam memperlakukan mural, grafiti atau seni jalanan. Bambang Eryudhawan menilai hal ini justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintah. Terutama kaitannya dengan penilaian masyarakat terhadap penguasa. (Kompas.com 15/8/2021)
Sebagaimana yang kita ketahui, makna 404 Not Found dalam dunia internet 404 merupakan kode HTTP yang artinya laman tidak ditemukan alias kosong. Itu adalah cara internet untuk mengatakan bahwa Anda telah mencapai jalan buntu. Pesan error ini muncul ketika server tidak bisa menemukan hal yang diminta klien. Pesan ini sering muncul ketika kita mengakses internet namun permintaan kita tidak bisa diselesaikan oleh server.
Lip Service Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi
Padahal jika kita melihat, kebebasan berpendapat merupakan bagian dalam demokrasi. Nyatanya, kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi hanya sekadar omong kosong para pengusungnya. Kebebasan bependapat hanya boleh diberikan kepada mereka yang pro terhadap rezim, sementara yang kontra tak segan-segan untuk diberantas. Upaya represif dilakukan untuk membungkam siapa saja yang kritis terhadap penguasa. Alhasil, kebebasan berpendapat hanya berlaku untuk segelintir pihak saja.
Ditambah lagi sistem sekularisme sebagai paham yang menjauhkan kehidupan dari agama semakin membuat pemimpin jauh dari syariat Islam. Halal dan haram tak jadi soal karena kekuasaan senantiasa untuk para kapitalis semata, bukan kepentingan rakyatnya. Maka wajar, sikap kritik rakyat kepada penguasa bisa dianggap ancaman karena mengancam kekuasaan rezim.
Bahkan pakar Arsitek dan Ahli Tata Kota, Eryudhawan, mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak bersikap represif. Pemerintah harus memaknai mural ini sebagai seni dan media seseorang dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, jika pemerintah mau berkaca dari pesan yang tersirat dari mural tersebut, yakni, "Ke mana penguasa saat dicari oleh rakyatnya? Ke mana penguasa yang dulu mengelu-elukan suara rakyat?"
Saat ini rakyat Indonesia tengah berjuang menghadapi pandemi yang tak berkesudahan. Akankah pemerintah mendengar jeritan perut-perut kelaparan yang tak terkendali? Atau suara napas-napas pejuang yang tertatih bertahan hidup di tengah sakit yang mendera? Atau suara penatnya bertahan hidup di tengah minimnya lapangan pekerjaan demi nafkah keluarga.
Islam Jalan Hidup
Sementara di dalam Islam, kritik merupakan ajaran Islam karena bagian dari amar makruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Swt, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah)." (TQS. Ali-Imron: 110)
Rasulullah Saw. menyatakan bahwa aktivitas muhasabah kepada penguasa ini adalah bagian dari syariat Islam. Terlebih jika mengoreksi kezaliman yang dilakukan pemimpinnya.
Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw. seraya bertanya, “jihad apa yang paling utama?” Rasulullah Saw. menjawab, “kalimat hak (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang zalim”
Maka, seorang pemimpin di dalam Islam tidak antikritik apalagi membungkam suara dengan kebijakan represif. Sebab penguasa di dalam Islam adalah sebagai pengurus kehidupan rakyat. Seharusnya pemerintah menerima kritik dari rakyat, sebab itu sebagai bagian dari koreksi atas diri. Sejatinya manusia adalah makhluk yang tak terlepas dari salah dan dosa. Apalagi seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah Swt.
Telah banyak tercatat dalam sejarah para pemimpin pasca wafatnya Rasulullah Saw.m sebagai orang yang tak antikritik. Sebagaimana kisah seorang Khalifah kedua, Umar bin Khattab yang menerima kritikan seorang wanita yang disampaikan di depan umum ketika beliau menetapkan batasan mahar bagi kaum wanita. Beliau bahkan berkata, “Wanita ini benar dan Umar salah. "
Sungguh, kehadiran pemimpin yang bertanggung jawab penuh kepada rakyat saat ini sangat dibutuhkan. Sebagaimana karakteristik pemimpin Islam yang berpegang teguh terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pemimpin dalam Islam adalah pemimpin yang terdepan melindungi rakyat dengan sepenuh hati. Kezaliman dan sikap represif penguasa semakin mengungkap gambaran bahwa karakteristik pemimpin dalam demokrasi sudah tidak bisa menjamin kehidupan rakyat.
Wallahu a’lam bishowab.[]
