Hal ini berbeda paradigma negara dalam sistem Islam. Pemerintah bertindak sebagai pelayan yang akan mengayomi rakyat. Pembangunan difokuskan untuk kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan segelintir orang. Pemerintah akan membangun fasilitas yang benar-benar dibutuhkan bagi rakyat dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa dipungut biaya.
Oleh: Triana Noviandari
(Pegiat Literasi, Malang)
NarasiPost.Com-Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting di Indonesia. Sektor ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian negara dan bisa menyerap tenaga kerja. Maka wajar sektor pariwisata mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Seperti MNC Lido City milik Harry Tanoesudibjo yang mendapat status Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) dengan mudah.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Lido, Bogor, Jawa Barat dapat menyerap hingga 21 ribu tenaga kerja. Selain itu, akan ada tambahan 84 ribu lapangan kerja untuk tenaga kerja pendukung di luar kawasan KEK Lido. Besarnya tenaga kerja yang dapat diserap oleh keberadaan KEK Lido ini, diharapkan dapat membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Barat (Rakyat Merdeka, 10/3/2021).
Selain itu, MNC Lido City juga telah mengantongi status menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dari Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada 16 Juni 2021.
Menurut Manajemen MNC dengan terbitnya PP tentang KEK Pariwisata Lido tersebut, seluruh investor dan pelaku usaha di dalam KEK Lido City dapat menikmati insentif yang melekat pada Kawasan Ekonomi Khusus. Insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), PPh Badan, cukai, dan bea masuk impor, serta berbagai keuntungan bagi investor terkait lalu lintas barang (kompas.com, 17/62021).
Rencananya, di MNC Lido City dibangun Lido World Garden, Lido Lake Hotel Extension, golf club, MNC Park Lido, The World Garden, Music Festival Venue, Movieland (untuk produksi film dan video di luar ruangan) oleh MNC Studios International serta sejumlah hotel berbintang sebagai penunjang akomodasi (detiktravel, 2/5/2021).
Sesungguhnya, negeri ini sangat kaya dengan sumber daya alam. Tapi apalah daya negeri ini masih berada dalam cengkraman kapitalis. World Bank dan World Economic Forum menyatakan, sebuah negara tidak bisa membangun ekonominya tanpa investasi. Seolah pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan pekerjaan memang hanya ditentukan oleh besarnya investasi.
Narasi ini menyebabkan investor selalu dijadikan sebagai prioritas untuk meningkatkan perekonomian negeri. Negara dengan mudah memberikan izin kepada para investor. Hal ini karena paradigma fungsi negara dalam sistem kapitalis. Negara hanyalah sebagai regulator untuk membuat undang-undang memuluskan para pemilik modal atau investor mengeruk kekayaan negeri ini.
Kebijakan insentif yang diberikan kepada investor sangat menyakitkan bagi rakyat. Investor yang notabene orang kaya dibebaskan pajak. Pada saat yang sama pemerintah malah merencanakan menetapkan pajak sembako, pajak layanan pendidikan dan pajak layanan kesehatan.
Selain itu, fasilitas yang dibangun KEK Lido City adalah fasilitas mewah yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Pembangunan fasilitas tersebut tentunya hanya akan dinikmati oleh orang kaya saja. Sedangkan rakyat miskin jauh dari harapan untuk menikmati fasilitas tersebut.
Harapan pemerintah bahwa KEK Lido City akan menyerap tenaga kerja, jelas tidak sesuai dengan realitas yang ada. Karena wisata kelas dunia membutuhkan pekerja dengan keahlian tinggi, juga kemampuan bahasa asing yang memadai. Faktanya pencari pekerja di daerah sekitar hanyalah lulusan SMP dan SMA dan tidak memiliiki kualifikasi yang dibutuhkan.
Hal ini berbeda paradigma negara dalam sistem Islam. Pemerintah bertindak sebagai pelayan yang akan mengayomi rakyat. Pembangunan difokuskan untuk kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan segelintir orang. Pemerintah akan membangun fasilitas yang benar-benar dibutuhkan bagi rakyat dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa dipungut biaya.
Pembangunan fasilitas umum tidak bergantung kepada investor tapi negara mempunyai sumber pendapatan tetap, seperti fa’i, kharaj, ghanimah, dan jizyah. Selain itu, ada pos kepemilikan umum yang meliputi sektor minyak dan gas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan dan padang rumput gembalaan. Sedangkan pos zakat diletakkan pada kas khusus Baitul Mal karena hanya diperuntukkan untuk delapan ashnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an.
Negara bertanggungjawab untuk mengoptimalkan kepemilikan umum untuk dikelola mandiri tanpa liberalisasi dan tidak mengandalkan investor. Pemerintah tidak akan membiarkan rakyatnya kesulitan mencari pekerjaan di negeri sendiri. Akan tetapi pemerintah akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat. Pemerintah akan membangun industri-industri kepemilikan umum yang padat karya, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Negara juga akan memberikan modal kepada rakyat yang membutuhkan, berupa hibah atau pinjaman tanpa riba.
Penerapan Islam tidak akan bisa tegak tanpa adanya institusi yang menaunginya, yaitu Khilafah. Hanya Khilafah Rasyidah yang bisa menaungi penerapan Islam secara kaffah untuk menyelamatkan negeri ini dan dunia dari cengkraman sistem Kapitalisme. Bukan yang lain. Wallahua'lam biash-showab.[]
Picture Source by Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
