Cuan dari Jatah Haji

Adanya bisnis di balik pelayanan ibadah haji membuktikan sistem kapitalisme selalu mencari celah cuan di balik aktivitas ibadah

Oleh. Maman El Hakiem
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Dapat menunaikan ibadah haji merupakan idaman setiap muslim. Namun, ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan, baik mampu secara fisik, finansial, mental, dan tentunya sesuai kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi yang terbatas tiap tahunnya. Dalam surah Al-Imran: 97, Allah Swt. berfirman, "Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana."

Mengingat besarnya animo umat Islam di Indonesia untuk berhaji tiap tahunnya, pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota untuk tahun ini sebanyak 20.000 agar mereka yang sudah masuk daftar tunggu sedikit berkurang. Pasalnya, daftar tunggu haji ada yang sampai puluhan tahun. Dengan adanya tambahan kuota haji diharapkan bisa memberi sedikit solusi.

Sayangnya, kuota sebanyak 20.000 tersebut diduga salah penggunaan karena diberikan kepada calon jemaah haji ONH plus, yaitu mereka yang memiliki kemampuan bayar lebih dengan fasilitas khusus. Jelasnya, mereka bukan kuota haji reguler yang telah lama antre. Hal inilah yang disoroti salah seorang anggota Tim Pengawas Haji DPR, John Kenedy Azis. Beliau menanyakan perihal adanya 19.000 kuota tambahan yang diberikan kepada ONH Plus. (Beritasatu.com, 15/6/2024)

Sebagaimana diketahui, tahun ini pemerintah Indonesia menerima tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dari pemerintah Arab Saudi. Penambahan kuota ini semula diharapkan menjadi solusi bagi panjangnya masa tunggu haji yang bisa mencapai puluhan tahun. Dengan tambahan ini, diharapkan jumlah jemaah haji reguler yang bisa diberangkatkan setiap tahunnya meningkat, sehingga masa tunggu yang sangat lama dapat dipangkas.

Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan awal penambahan kuota ini. Sejumlah laporan mengungkapkan bahwa sebagian dari kuota tambahan tersebut dialokasikan untuk jemaah haji ONH Plus (Ongkos Naik Haji Plus), yang biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan haji reguler. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tambahan kuota tersebut lebih dimanfaatkan sebagai peluang bisnis mencari cuan ketimbang sebagai solusi mengurangi masa tunggu haji.

Potensi Cuan dalam Ibadah

ONH Plus memang menawarkan berbagai fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan haji reguler, seperti penginapan yang lebih dekat dengan Masjidilharam, makanan yang lebih bervariasi, serta layanan transportasi yang lebih nyaman. Namun, biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti ONH Plus bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari haji reguler. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa alokasi kuota tambahan untuk ONH Plus lebih didorong oleh motif bisnis, mengingat keuntungan cuan yang bisa diraup dari penyelenggaraan ONH Plus jauh lebih besar.

Dialokasikannya kuota tambahan untuk ONH Plus secara langsung mengurangi peluang bagi jemaah reguler yang sudah lama menunggu. Ini menambah beban psikologis dan finansial bagi calon jemaah reguler, yang merasa harapan mereka untuk bisa segera berangkat haji semakin jauh. Banyak calon jemaah reguler merasa dikecewakan karena merasa hak mereka tidak diprioritaskan. Hal yang wajar jika ada anggapan ada pihak dari penyelenggara haji untuk mencari cuan dari tambahan jatah calon haji.

Situasi ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam pengelolaan kuota haji. Pemerintah harus memastikan bahwa penambahan kuota benar-benar dialokasikan sesuai dengan tujuan awal, yakni untuk mengurangi masa tunggu jemaah reguler. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk calon jemaah, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kuota. Adanya bisnis di balik pelayanan ibadah haji membuktikan sistem kapitalisme selalu mencari celah cuan di balik aktivitas ibadah.

Harusnya Mudah dan Murah

Berbeda halnya ketika pelaksanaan ibadah haji pada masa Kekhilafahan Islam yang dikenal lebih sederhana dan murah dibandingkan dengan sistem kapitalisme saat ini. Berikut adalah beberapa mekanisme yang diterapkan pada masa Kekhilafahan Islam yang membuat ibadah haji menjadi lebih mudah dan terjangkau.

1. Dukungan pemerintah dan infrastruktur.

Pada masa Khilafah Islam, pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan ibadah haji. Sebabnya, terpenuhinya suatu kewajiban bagi kaum muslim menjadi kewajiban negara pula untuk menyempurnakannya. Hal ini termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, moda transportasi, dan fasilitas penunjang lainnya. Khilafah juga membangun tempat penginapan untuk jemaah haji dan kemudahan lainnya.

2. Keamanan dan perlindungan.

Khalifah memberikan perlindungan kepada para jemaah haji dengan menempatkan pasukan keamanan di sepanjang rute perjalanan. Keamanan ini memastikan bahwa jemaah dapat melakukan perjalanan dengan aman dari ancaman perampok atau gangguan lainnya. Dengan demikian, risiko yang harus ditanggung jemaah berkurang, dan perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.

3. Subsidi dan bantuan keuangan.

Banyak khalifah yang memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada jemaah haji, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Misalnya, Khalifah Harun al-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah dikenal memberikan dana khusus untuk mendukung perjalanan haji bagi warganya. Bantuan ini mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan kebutuhan lainnya selama ibadah haji.

4. Proseduralnya mudah dan murah.

Pelaksanaan ibadah haji pada masa kekhilafahan lebih sederhana tanpa tuntutan fasilitas mewah seperti sekarang. Fokus utama adalah pada pemenuhan rukun dan wajib haji dengan khusyuk, bukan pada kenyamanan atau kemewahan. Hal ini menjadikan biaya haji lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, mekanisme ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kekhilafahan Islam menjadi mudah dan murah karena adanya peran dominan pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal bagi kaum muslim agar bisa menunaikan kewajiban ibadah haji, termasuk terjaminnya keamanan. Pemerintah Islam dalam hal ini memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan bahwa ibadah haji tetap dapat diakses oleh semua kalangan dengan lebih terjangkau dan aman.

Wallahu a'lam bishawab.[]