"Kemerdekaan yang dibanggakan oleh bangsa ini adalah kemerdekaan bagai cangkang tanpa isi, rapuh! Bagaimana tidak, negeri yang sudah 75 tahun merdeka ini masih harus menundukkan wajah ketika bertemu dengan negera kampium demokrasi."
Oleh. Dia Dwi Arista
NarasiPost.Com-Perhelatan akbar demokrasi setiap lima tahun sekali akan digelar pada tahun 2024. Namun, berbagai survei sudah tampak bermunculan, membandingkan elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas pada setiap calon yang digadang sebagai calon presiden 2024. Sementara, dari kubu PDI-P, nama Ganjar dan Puan terus dibandingkan.
Menurut survei dari Puspoll terungkap bahwa sebesar 63,9 persen mengenal Ganjar dan 56,2 persen menyukai Ganjar. Sementara, 59,5 persen mengenal Puan dan 41,4 persen menyukai Puan. Dari survei tersebut juga menyebutkan jika Ganjar lebih pantas menjadi calon presiden 2024, yakni sebanyak 43,4 persen, dibandingkan dengan kepantasan Puan yakni sebesar 17,3 persen.
Selain itu, lembaga survei KedaiKOPI juga mengunggulkan Ganjar dengan peringkat ketiga sebesar 16 persen, sedangkan Puan hanya memperoleh 0,2 persen. Dan berbagai lembaga survei lainnya pun diperoleh hasil survei yang sama, yakni, Elektabilitas Ganjar berada diatas Puan. (cnnindonesia.com, 24/05/2021)
Cover Beda, Isi Tetap Sama
Pesta demokrasi yang akan datang menjadikan dunia politik, baik dari pengamat sampai pelaku politik sibuk dengan kerja masing-masing. Ya, pelaku politik sibuk membangun citra. Entah dengan meningkatkan kinerja dengan baik, maupun dengan mengundang media di setiap acara. Meski tak dipungkiri, ada juga politikus yang memang berhati mulia, bkerja demi rakyat.
Para pengamat, mulai dari lembaga survei sampai komentator politik dengan cermat mengamati sepak terjang para politikus, sehingga tidak heran ketika muncul angka-angka seberapa besar pengaruh dan kekuatan para politikus dalam ajang pesta demokrasi yang akan datang, lembaga survei ini serentak menampilkan hasil surveinya, yang paling menonjol adalah survei dari partai yang berkuasa saat ini.
PDI-P yang dua kali berturut-turut memenangkan kursi presiden, tentu menjadi sorotan. Bisa jadi kesempatan partai ini dalam pemilihan yang akan datang masih besar. Apalagi banyak dari anggota partainya sudah menduduki jabatan-jabatan tinggi di berbagai daerah. Maka sorot kamera tentu lebih banyak mengarah pada mereka.
Berbicara tentang Demokrasi dan pestanya, negeri ini telah dipimpin oleh enam presiden, mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo. Tak kalah panjang dari daftar presiden, wakil presiden Indonesia pun telah diisi oleh tiga belas orang. Daftar panjang pemimpin Indonesia dari masa kemerdekaan hingga kini menunjukkan jika bangsa ini sudah lama dipimpin oleh anak negeri, tanpa penjajahan fisik oleh imperialis. Namun, adakah perbedaan dipimpin oleh anak negeri dan imperialis di sistem demokrasi?
Nyatanya, kemerdekaan yang dibanggakan oleh bangsa ini adalah kemerdekaan bagai cangkang tanpa isi, rapuh! Bagaimana tidak, negeri yang sudah 75 tahun merdeka ini masih harus menundukkan wajah ketika bertemu dengan negera kampium demokrasi. Pun dengan segala kebijakan harus sesuai dengan arahan dari negara adidaya.
Adalah demokrasi, kelahirannya sempat menjadi perdebatan, akankah ia menjadi sistem terbaik? Banyak ahli ragu dengan kredibilitas demokrasi. Hingga para filsuf Yunani, negara asal Demokrasi, banyak yang mengungkapkan kritiknya, seperti Socrates dan Plato. Mereka mengganggap bahwa demokrasi terlalu membebaskan rakyat yang bisa membawa bencana bagi negara dan rakyat itu sendiri.
Belum lagi ketika demokrasi dikuasai oleh segelintir elit politik, membuat hukum menjadi tidak jelas, dan cenderung sesuai kepentingan mereka. Demokrasi yang awalnya pemerintahan rakyat menjadi oligarki yang dipimpin elit politik. Demokrasi di negeri ini pun semakin jauh dari kata musyawarah. Pemerintah banyak mengeluarkan aturan yang mengikat kebebasan rakyat dan media, namun menguntungkan kaum elit dan koruptor.
Jangan lupa dengan biaya mahal pesta demokrasi. Pemilu diisi dengan praktik politik uang. Ed Aspinall dan Ward Berenchot (2019) mencatat bahwa dari masa ke masa, pemilu di era reformasi semakin mahal dari level lokal sampai nasional. Adapun pemilu 2019 dikatakan sebagai pemilu termahal. Maka, bisa dipastikan yang bisa maju menjadi pemimpin adalah pengusaha atau orang yang didukung oleh pengusaha.
Dilansir majalah.tempo.co (2-10-2019), kalangan pengusaha menempati porsi cukup besar dalam komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 yang dilantik kemarin. Tempo dan Auriga Nusantara menemukan 262 orang atau 45,5 persen dari 575 anggota DPR menduduki posisi penting atau terafiliasi dengan perusahaan.
Kenyataan jika penguasa adalah pengusaha, bukan menjadikan rakyat semakin sejahtera, namun malah semakin terperas tenaga dan kesabarannya. Bukan sejahtera yang didapat malah kesengsaraan. Demikianlah wajah demokrasi. Ia tidak mempunyai pondasi baku, hingga mudah dimanfaatkan oleh orang yang berkepentingan. Maka, sebanyak apapun, dengan wajah bagaimana pun calon pemimpin dalam demokrasi akan tetap sama. Kesejahteraan akan tetap sulit diraih.
Ganti Sistem adalah Jawaban
Kebobrokan demokrasi tidak hanya dirasakan pada masa kini. Di Yunani Kuno, negara asal demokrasi juga mengalami hal yang sama. Maka, sistem ini harus dicopot secara permanen. Karena sistem buatan manusia yang serba terbatas menghasilkan sistem yang terbatas dan lemah pula. Membandingkan sistem buatan manusia, jelas tidak ada yang pantas jika disandingkan dengan sistem buatan Pencipta. Islam telah datang dengan seperangkat sistem buatan Pencipta. Mengatur seluk-beluk kehidupan dengan sempurna. Aturan yang dipakai bersumber dari wahyu dan hadis Nabi. sistem ini tidak membiarkan penguasa condong kepada kepentingannya. Karena dalam sistem ini, penguasa mempunyai pengawas, yakni Allah. Sementara itu, dari sisi struktur, penguasa diawasi oleh Majelis Umat dan rakyat.
Adapun ketakwaan individu menjadi hal fundamental yang dibutuhkan dan hal tersebut diprioritaskan dalam bentuk pendidikan. Hingga rasa selalu diawasi oleh Allah akan selalu ada. Selain dari segala aturan sudah tersedia dalam syariat Islam, memilih pemimpin dalam sistem Islam menjauhkan dari praktik politik uang. Khalifah hanya fokus dalam meri'ayah rakyat.
Sistem ini dikenal dengan Khilafah, yaitu sistem Islam yang diimplementasikan pada sebuah negara. Dengan kepala negara disebut dengan Khalifah. Khilafah telah ada sejak sepeninggal Rasulullah. Khalifah pertama adalah Abu Bakar ra, dan yang terakhir di Turki Utsmani, yakni Khalifah Abdul Hamid II. Pemerintahan Islam dibawah Khilafah berlangsung hingga 13 abad. Dan telah mencetak peradaban gemilang yang hasilnya bisa dirasakan bahkan pada saat ini.
Belum ada sebuah sistem pemerintahan di dunia ini yang bisa menyamai kegemilangan Khilafah dalam mengukir peradaban. Pun dengan ri'ayahnya kepada penduduknya. Maka saat ini, sangat dibutuhkan perubahan sistem dari sistem bobrok buatan manusia, beralih pada sistem buatan Pencipta, yakni Khilafah. Allahu alam bis-showwab.[]
Photo : Pinterest
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
