Proyek Canggih IKN dan Arogansi Kepentingan

Proyek IKN disinyalir keuntungannya hanya akan dinikmati oleh para oligarki, para investor, para pemodal, yang telah lama menguasai lahan-lahan di lokasi proyek IKN tersebut.

Oleh. Isty Da’iyah
(Kontributor NarasiPost.Com & Pengamat Kebijakan Publik)

NarasiPost.Com-Gambaran sebuah kota yang maju dan modern rupanya akan segera terwujud di Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara. Berbagai sarana dengan konsep canggih, dan modern sedang dalam tahap perencanaan dan pembangunan. Menyusul rencana pemindahan IKN pada tahun ini, maka pembangunan di IKN terus dikebut.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, 8 Mei 2024, deretan proyek canggih di IKN meliputi:

1. Taksi terbang. Transportasi cerdas ini disebut intellegent transport system (ITS). Modelnya seperti drone tapi bisa mengangkut penumpang dan barang. Menurut deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali, IKN mencanangkan untuk melakukan uji coba transportasi ini pada Juli 2024.
   
   
2. Autonamous rail transit (ART) atau kereta tanpa rel. Meskipun ini belum ada final desainnya namun, kereta tanpa rel ini juga akan diterapkan di IKN.
   
   
3. Pusat riset stanford, dan beberapa universitas yang akan segera dibangun untuk prasarana pendidikan yang maju.
   
   
4. Tiang listrik informasi, dan jalan aspal di jalan tol yang bisa ngecas mobil dengan sendirinya. Sebuah penemuan canggih untuk mempermudah pengguna transportasi di IKN.

Sedangkan pembangunan kantor dan istana Presiden di IKN, dipastikan rampung pada bulan Juni 2024. Saat ini progres pengerjaan proyek IKN secara keseluruhan sudah mencapai 80%. Sehingga diharapkan pada peringatan HUT RI ke-79 pada bulan Agustus mendatang sudah bisa dilaksanakan di IKN. (detiksulsel.com 8/5).

Tersingkir dan Terpinggir

Meskipun proyek sudah mencapai 80 persen, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, jika dalam proses pembangunan IKN masih ada masalah sengketa atau kasus lahan. Ia menyampaikan pemerintah menawarkan dua opsi penyelesaian. Yaitu relokasi dan pemberian kompensasi. (CNNIdonesia.com 7/5).

Selain kasus lahan, dalam praktiknya pembangunan IKN juga menimbulkan persoalan baru bagi penduduk asli Kalimantan Timur. Mulai dari pembukaan hutan hingga pengaruh terhadap budaya masyarakat.

Dibangunnya IKN yang diklaim sebagai kota inklusif dengan magnet ekonomi baru, nyatanya membuat masyarakat lokal merasa terusir dan tersingkir dari tanah kelahiran mereka. Mereka merasa dijauhkan dari keluarga dan tetangganya setelah tempat mereka tergusur karena pembangunan infrastruktur di IKN. Belum lagi masalah ganti rugi lahan untuk hunian bagi warga.

Proyek IKN merupakan sebuah pembangunan yang fantastis dengan nilai yang bombatis. Sangat bertolak belakang dengan kehidupan rakyat dan masyarakat di sekitar IKN. Karena pada faktanya masih banyak masyarakat yang hidup pada garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur 6,44 persen atau sekitar 242.300 jiwa. (Antara, 16/1/23).

Selain itu, patut juga dipikirkan solusi jika terjadi masalah klasik antara pendatang dan penduduk lokal yang rawan mengalami kecemburuan sosial. Diketahui pemerintah berencana akan mulai pindah ke calon ibu kota baru di Kalimantan Timur pada Juli 2024 secara bertahap.

https://narasipost.com/opini/12/2023/ikn-ibarat-proyek-mercusuar-demi-rakyat-atau-investor/

IKN untuk Siapa?

Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari awal direncanakan sudah menuai pro dan kontra. Sebuah kebijakan yang seolah dipaksakan ketika negara mempunyai banyak PR yang belum beres. Sebuah keputusan yang tampak terburu-buru dan penuh risiko. Dengan biaya yang fantastis mega proyek IKN kini telah hampir selesai.

Membangun ibu kota baru dari nol membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Sehingga demi menargetkan agar proyek berjalan lancar pemerintah membuka peluang dan memberikan fasilitas untuk para investor.

Kebutuhan dana yang besar tentu akan memperburuk perekonomian yang sudah banyak utang, karena akan berujung pada penambahan anggaran. Sehingga butuh untuk menarik para investor. Dari sini jelas jika investasi dipermudah, proyek IKN diindikasi syarat dengan kepentingan pundi elite politik. Sehingga slogan demi kepentingan ekonomi rakyat adalah hanya pemanis yang tiada fakta.

Dari awal pengesahan RUU IKN yang dijadikan undang-undang pemindahan ibu kota yang cenderung berlangsung kilat makin memperkuat indikasi adanya hegemoni oligarki di balik proyek IKN. Sehingga proyek IKN disinyalir bukan untuk rakyat semata. Namun, keuntungannya hanya akan dinikmati oleh para oligarki, para investor, para pemodal, pemegang konsensi tambang, dan sawit, yang telah lama menguasai lahan-lahan di lokasi proyek IKN tersebut.

Ketika pembangunan mengandalkan investor, maka kebijakan pun akan memihak investor. Investor dan pemilik modal untung, rakyat tetap berjuang untuk mencari penghidupan sendiri. Ketika pemerintah menggenjot pembangunan dengan menumbalkan rakyat, pertanyaannya lalu pembangunan ini untuk siapa?

Pembangunan Kota dalam Perspektif Kapitalisme

Kapitalisme sekuler, sebuah ideologi dan sistem kehidupan yang dibangun atas sekularisme (yaitu paham yang menghendaki dipisahkannya agama dari kehidupan dan negara) dan menjadikan kebebasan dan manfaat (keuntungan materi) sebagai asas berperilaku. Karenanya seluruh sistem turunan kapitalisme, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pendidikannya, dan sebagainya dibangun atas sekularisme dan asas manfaat.

Maka sesungguhnya pembangunan perkotaan ala kapitalisme merupakan sebuah rancangan untuk mempertahankan dan meraih keuntungan bagi kapitalis atas kota. Maka orientasi pembangunan akan berfokus pada teraihnya kebijakan-kebijakan global yang notabene mengarah pada para kapitalis global. Imbasnya adalah bahwa pembangunan tidak berorientasi pada sebaik-baiknya kesejahteraan masyarakat.

Kesalahan konsep pembangunan ala kapitalisme yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu, menimbulkan kesenjangan pembangunan dengan kota-kota lainnya. Hal ini menimbulkan urbanisasi besar-besaran. Perubahan sistem pemerintahan menjadi desentralisasi memudahkan para oligarki memengaruhi kebijakan pembangunan kota.

Sistem demokrasi kapitalisme meniscayakan politik oligarki lahir. Dengan demokrasi yang berbiaya mahal, muncul celah bagi para oligarki mengantarkan calon penguasa duduk di tempat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Alhasil kebijakan yang dibuat dan disahkan oleh penguasa tidak akan pernah berpihak kepada rakyat melainkan para oligarki. Sejahtera hanya jadi milik mereka. Pejabat negara bagaikan eksekutor yang diberi kekuasaan untuk memuaskan kepentingan korporasi dan para pemilik modal atau investor.

Nyatanya sejak awal pembangunan yang terjadi memang tidak didesain untuk kemaslahatan rakyat, melainkan untuk kepentingan para pemilik modal dan investor. Perspektif pembangunan pemerintah berjalan ala kapitalisme yakni mementingkan pertumbuhan ekonomi dan derasnya investasi. Sehingga ukuran keberhasilan pembangunan adalah berhasil membangun dan mendapatkan dana dari investor untuk membangun.

Pembangunan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, tugas pemimpin sesungguhnya adalah melindungi dan menjamin kehidupan rakyat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda yang artinya:
“Imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat. Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya.”

Islam memandang kehidupan ini dengan cara pandang kehidupan yang khas, termasuk di dalam menyikapi pembangunan di satu wilayah.

Prinsip pembangunan dalam Islam tidak tegak di atas pilar yang membawa mudarat bagi masyarakat, karena prinsip pelayanan pemerintah terhadap rakyat merupakan amanah yang akan Allah hisab kelak.

Allah memerintahkan manusia untuk menerapkan aturan Allah secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem bermasyarakat dan bernegara. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang, menempatkan Allah sebagai satu-satunya penentu atas hukum benar dan salah, halal dan haram, baik dan buruk, dan menyelesaikan urusan kehidupan dengan hanya bersumber pada Al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’ sahabat, dan qiyas.

Rasulullah sebagai uswah telah mewariskan contoh konkret konsep pembangunan dalam institusi Khilafah yang mampu membangun sebuah peradaban besar.

Dalam prinsip pembangunannya Khilafah bersifat sentralisasi, dan memiliki visi pembangunan untuk menyebarkan risalah Islam sebagai rahmatan lil a’lamiin, menjadi negara pemimpin (besar, kuat, dan terdepan), serta menjadikan masyarakatnya khoiru ummah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat: 110 yang artinya:

"Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah."

Sistem Islam akan menjalankan sebuah pengaturan kehidupan berdasar pada perintah dan larangan Allah Swt. melalui penegakan sistem politik, sistem pendidikan, sistem sanksi, sistem ekonomi, sistem media informasi, dan sistem sosial. Sehingga memberikan ri’ayah terbaik, yang mengantarkan pada kecemerlangan peradaban.

Hal Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, negara berperan utuh dalam mengurus seluruh kemaslahatan rakyat, termasuk dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan dalam bingkai Khilafah merepresentasikan implementasi politik ekonomi Islam, yang akan menghasilkan kebijakan yang menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat, orang per orang dan secara menyeluruh. Negara akan memastikan pendanaan bersumber dari baitulmal, dan proyek pembangunan berjalan secara mandiri, tidak membuka celah masuknya investasi (swasta) di sektor kepemilikan umum baik dalam bentuk konsesi ataupun privatisasi.

Maka penguasa dalam sistem Islam wajib mewujudkan kemaslahatan, siapa saja yang berada di bawah kepemimpinannya. Kemaslahatan akan terwujud ketika pemimpin menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya amanah kepemimpinan tidak akan sempurna terlaksana tanpa pelaksanaan sistem Islam secara kaffah.

Wallahu’alam bishawab.[]