Langkah di Tengah Ketidakpastian Kondisi Ekonomi dan PHK

Gelombang PHK besar-besaran sering terjadi diakibatkan oleh kebijakan pemerintah dunia karena faktor-faktor eksternal

Oleh. Ar. Vidya Spaey P. A., S.T., MaHS, IAI
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ

Artinya: "Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (TQS. Al-Insyirah Ayat 7)

Siapakah yang seharusnya disalahkan dan bertanggung jawab atas badai PHK ini, buruh dan pekerja, pengusaha, industri, menteri, presiden dan pemerintah, atau pemimpin dunia saat ini yang seharusnya disalahkan dan bertanggung jawab mencari solusi untuk bencana PHK ini?

Untuk bisa mengetahui jalan terang dari kondisi gelap dan buntu akibat PHK besar-besaran ini, kita harus mengurai benang kusut terlebih dulu dan mengambil sudut pandang yang lebih luas. Sehingga kita mengetahui langkah pasti yang sebaiknya diambil oleh individu, komunitas, atau organisasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan bencana PHK.

Artikel ini akan mencoba mengurai akar masalah dan langkah pasti di tengah bencana PHK besar-besaran ini.

Apa itu PHK?

PHK, atau Pemutusan Hubungan Kerja, adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan karena berbagai alasan tertentu. Proses ini mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. PHK bisa terjadi karena beberapa alasan, termasuk restrukturisasi perusahaan, efisiensi biaya, penurunan kinerja karyawan, atau keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan. PHK merupakan sesuatu yang umum terjadi dalam dunia kerja, terutama di industri yang mengalami perubahan cepat atau menghadapi tantangan ekonomi.

Meskipun tidak diinginkan, PHK sering kali merupakan bagian dari siklus bisnis yang normal dan bisa menjadi langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dan adaptasi terhadap kondisi pasar. Penipuan, pencurian, memberikan keterangan palsu, tidak mampu mencapai target dan menyelesaikan tanggung jawab, melakukan aktivitas yang merugikan perusahaan atau pelanggaran, merupakan alasan-alasan yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh kesalahan individu. Peningkatan skill diri, introspeksi diri, dan peningkatan integritas pribadi sangat penting dimiliki oleh individu yang bekerja sama untuk menghindari atau bangkit dari PHK akibat kesalahan individu.

Selain itu, mencari bimbingan hukum atau konseling karier bisa membantu dalam memahami hak-hak yang masih dimiliki dan merencanakan langkah-langkah berikutnya, seperti memperbaiki reputasi melalui kerja sukarela atau proyek kecil untuk membangun kembali kepercayaan diri dan nilai di pasar kerja. Menyadari dan memperbaiki kesalahan adalah langkah awal penting untuk memulai kembali karier yang lebih baik.

Setiap individu yang berkerja sama dengan orang lain perlu memperhatikan kesepakatan dan menjaga komitmen yang sudah dibuat bersama. Dan lebih dari itu, setiap karyawan yang bekerja di perusahaan atau buruh yang bekerja di pabrik harus meningkatkan skill diri dan membaca kondisi perusahaan serta perubahan dunia.

Seperti kita ketahui saat ini, beberapa perusahaan mulai menggantikan tenaga kerja manusia dengan robot dan kecerdasan buatan lainnya, seperti AI. Perkembangan teknologi dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja manusia secara besar-besaran.

Dan lebih dari itu, PHK dapat terjadi diakibatkan oleh keputusan perusahaan karena alasan-alasan seperti restrukturisasi, efisiensi operasional, atau kondisi ekonomi yang memaksa perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Ini sering kali disebabkan oleh penurunan penjualan, krisis keuangan, atau perubahan strategi bisnis. Solusinya melibatkan pendekatan proaktif dari perusahaan dan pemerintah untuk mengurangi dampaknya, seperti program pelatihan ulang dan penempatan kerja bagi karyawan yang terkena PHK, serta kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan perlindungan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Perusahaan juga harus transparan dan adil dalam proses PHK serta menyediakan pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk membantu karyawan selama masa transisi ini.

Oleh karena itu, PHK bukan hanya permasalahan antara dua belah pihak, karyawan atau buruh dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam melindungi baik karyawan atau buruh dan perusahaan serta mengatasi bencana PHK. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan nasional yang melindungi pekerja, seperti program Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan dan bantuan bagi mereka yang terkena PHK, mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bantuan modal untuk usaha baru, kecil, dan menengah.

Selain itu, pemerintah pusat juga menetapkan undang-undang dan peraturan terkait ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa PHK dilakukan sesuai prosedur yang adil dan transparan serta menguntungkan semua pihak. Di sisi lain, pemerintah daerah berperan dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat lokal, serta menyediakan layanan bantuan dan konsultasi bagi pekerja yang terkena PHK.

Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan program-program pelatihan kerja lokal, bantuan usaha kecil bagi korban PHK, baik berupa dukungan materiel maupun nonmateriel dan bekerja sama dengan perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru serta menjaga stabilitas ekonomi lokal. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, dampak negatif dari PHK dapat diminimalisasi, dan kesejahteraan pekerja dapat lebih terjamin.

Dan lebih dari itu, pemerintah dunia memiliki peran utama dalam menjaga kestabilitasan perekonomian dan kondisi dunia. Keterlibatan Pemerintah Dunia saat ini yang dikuasai oleh AS pada perang Rusia-Ukraina, Afganistan, dan Israel-Palestina dan masih banyak lagi telah mendorong ketidakpastian finansial dan ketidakstabilan ekonomi dunia. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat selaku pemimpin dunia sering melakukan cetak uang secara bebas tanpa jaminan untuk mendanai senjata-senjata perang.

Dan lebih dari itu, AS sebagai pemimpin dunia saat ini sering mengekspor inflasi besar-besaran akibat cetak uang secara bebas pada beberapa negara lain. Sebagaimana kita ketahui dampak inflasi dirasakan begitu besar oleh beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat itu sendiri akibat dari peperangan Ukraina-Rusia. Gelombang PHK besar-besaran sering terjadi diakibatkan oleh kebijakan pemerintah dunia karena faktor-faktor eksternal, seperti: perang, kebijakan ekonomi yang tidak bijak, atau inflasi yang tidak terkendali. Interaksi antara perang, pencetakan uang, inflasi, krisis keuangan, dan gelombang PHK adalah contoh dari siklus ekonomi yang saling memengaruhi.

Perang memicu pencetakan uang berlebihan, yang mengarah pada inflasi. Inflasi kemudian memberikan tekanan pada ekonomi dan bisnis, yang pada gilirannya menyebabkan PHK. Memahami hubungan ini penting untuk merancang kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi dampak negatif dari masing-masing faktor tersebut, seperti kebijakan fiskal yang hati-hati, pengendalian inflasi, dan langkah-langkah untuk melindungi pekerjaan. Untuk mengatasi bencana PHK yang dipicu oleh situasi ini, pemerintah setiap negara wajib turut serta secara aktif dalam menjaga kestabilan dunia dengan menghindari konflik bersenjata yang dapat mengganggu ekonomi global.

Ekonomi juga perlu dikelola dengan cermat tanpa bergantung pada pencetakan uang yang berlebihan, yang dapat menyebabkan inflasi tinggi dan menurunkan daya beli masyarakat. Solusi lainnya termasuk pengenalan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pengurangan pajak pada upah dan peningkatan pajak atas kepemilikan tanah, yang dapat mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam era modern yang penuh tantangan ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sering kali menjadi momok yang menakutkan bagi para pekerja. PHK tidak hanya berdampak pada stabilitas finansial individu, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan sosial. Islam, sebagai agama yang kaffah atau komprehensif, menawarkan berbagai prinsip dan solusi untuk mengatasi masalah ini, dengan menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab bersama.

Solusi Islam

Islam memiliki asas individu yang beriman dan bertakwa. Dengan akidah Islam yang kuat, setiap individu percaya bahwa rezeki itu bagian dari ketetapan Allah. Sehingga musibah PHK tidak akan memicu individu berlaku anarkis dan pengerusakan perusahaan. Islam pun memiliki aturan yang dapat diterapkan oleh pengusaha agar tidak hanya berorientasi pada profit dan melupakan aspek kemanusiaan. Kemudian asas masyarakat yang melakukan kontrol sosial dan negara yang melaksanakan dan melindungi penerapan syariat Islam, seperti adanya pos keuangan Islam untuk memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak PHK. Islam memperkenalkan konsep zakat, infak, dan sedekah sebagai jaring pengaman sosial dan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

https://narasipost.com/opini/06/2023/gelombang-phk-menerpa-indonesia-benarkah-karena-resesi-eropa/

Dana zakat dapat digunakan untuk membantu pekerja yang terkena dampak PHK, memberikan mereka dukungan finansial sementara mereka mencari pekerjaan baru atau menjalani pelatihan keterampilan baru. Lembaga zakat juga dapat mendirikan program pelatihan kerja dan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pekerja. Ini tidak hanya membantu individu yang terdampak, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kolektif. Islam juga mendorong pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja yang adil dan inklusif serta mengembangkan ekonomi berbasis keadilan sosial. Investasi dalam sektor-sektor yang padat karya, seperti pertanian, manufaktur, dan layanan, dapat membantu menciptakan lebih banyak pekerjaan. Selain itu, dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang stabil.

Dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak pekerja sangat ditekankan. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang melindungi pekerja dari PHK yang sewenang-wenang. Ini termasuk pemberian kompensasi yang adil, akses ke pelatihan ulang, dan program jaminan sosial yang kuat. Selain itu, adanya dialog sosial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dapat membantu menemukan solusi bersama untuk mengatasi tantangan ekonomi. Dan lebih dari itu, bisnis yang dijalankan berdasarkan etika Islam mengedepankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Pengusaha yang menerapkan etika bisnis Islami akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan pekerja mereka. Mereka akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memastikan kesejahteraan karyawan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam kaffah ini, diharapkan kita dapat mengurangi dampak negatif PHK dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan manusiawi. Islam menawarkan solusi yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan moral. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. []