KRIS, Kesehatan Untuk Siapa?

KRIS sama saja dengan BPJS. Sama-sama membebankan kesehatan kepada masyarakat, sama-sama wujud cuci tangan pemerintah dari tanggung jawabnya.

Oleh. Arum Indah
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-KRIS (Kartu Rawat Inap Standar) adalah program baru yang dibuat oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024. Perpres ini merupakan perintah untuk menyeragamkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak akan ada lagi perbedaan kelas layanan, seperti BPJS tingkat 1, 2, dan 3. Yang ada hanya KRIS bagi seluruh lapisan masyarakat. Presiden Jokowi juga memerintahkan agar seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS segera memberlakukan KRIS selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2025.

Kebijakan penghapusan kelas BPJS ini menuai pro dan kontra, para pengamat mengatakan bahwa kebijakan ini akan menimbulkan masalah baru, seperti kenaikan tarif jaminan kesehatan dan penunggakan pembayaran.

Kekhawatiran itu pun dibantah oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Ia menegaskan bahwa tidak ada penghapusan kelas BPJS, yang ada hanyalah penyederhanaan dan pemerataan kelas layanan kesehatan. Beliau menegaskan bahwa melalui KRIS, pelayanan akan distandardisasi dan ditingkatkan. Iuran BPJS pun akan diberlakukan tarif tunggal usai penetapan KRIS. Skema ini akan dijalankan secara perlahan dan bertahap. Menkes juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan ambang batas tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat.

Senada dengan Menkes, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa kebijakan ini bukanlah kebijakan penghapusan kelas, melainkan pemerataan layanan rawat inap di fasilitas kesehatan. Menurutnya, selama ini standar penerapan kelas BPJS 1, 2, dan 3 tidaklah jelas. Setiap rumah sakit bisa berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing dan inilah yang akan distandardisasi dengan kehadiran KRIS.

“Pak Menkes sendiri dan saya juga menyampaikan bahwa tidak ada penghapusan kelas itu. Enggak ada, karena yang sekarang ini, kelas 3 standarnya apa tidak jelas, kelas 2 seperti apa, kelas 1 juga. Ada yang kelas 3 tapi ada AC-nya, ada yang tidak. Mau-maunya sendiri. Ini yang akan distandardisasi,” ucap Ghufron. (Cnbcindonesia 17-5-2024)

Namun, benarkah bahwa pelayanan dan standar kesehatan akan jauh lebih baik dengan KRIS ketimbang BPJS? Bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam terhadap pelayanan kesehatan umat?

Mengenal KRIS

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan sistem baru yang mengatur rawat inap para pasien pengguna BPJS. Pemerintah mengatakan tujuan pemberlakuan KRIS adalah untuk standardisasi minimum kelas rawat inap untuk memenuhi 12 kriteria, mengutamakan keselamatan pasien, standar pencegahan dan pengendalian infeksi, serta kemungkinan naik kelas bagi peserta. Lewat kebijakan ini pemerintah menjamin kesamaan pelayanan medis maupun nonmedis pada masyarakat dan sebagai peningkatan standar fasilitas kesehatan sehingga bisa bermanfaat dan menimbulkan rasa nyaman.

Dilansir dari tempo.co, fasilitas KRIS yang harus dipenuhi oleh tiap rumah sakit, di antaranya:

1. Komponen bangunan tidak memiliki porositas tinggi
2. Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa, minimal 6 kali pergantian udara tiap jamnya.
3. Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar yakni 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.
4. Kelengkapan tempat tidur yakni adanya 2 kotak kontak dan nurse call pada tiap tempat tidur.
5. Adanya nakas per tempat tidur.
6. Dapat mempertahankan suhu ruangan antara 20-26°C.
7. Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi atau tidak infeksi).
8. Kepadatan ruang tempat inap maksimal 4 tempat tidur dengan jarak 1,5 meter.
9. Tirai atau partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung.
10. Kamar mandi dalam ruang rawat inap.
11. Kamar mandi sesuai aksebilitas.
12. Outlet oksigen.

Kesehatan dalam Kapitalisme

Besaran tarif yang dikenakan bagi kelas BPJS saat ini adalah: kelas satu sebesar Rp150.000, kelas dua sebesar Rp100.000, dan kelas tiga sebesar Rp35.000. Dengan adanya KRIS, pemerintah belum memastikan berapakah besaran iuran yang harus disetor tiap bulannya nanti.

Namun, perubahan layanan kesehatan dari BPJS menuju KRIS besar kemungkinan akan mengalami kenaikan iuran. Dirut BPJS sendiri tak menampik kemungkinan tersebut. Menurutnya, kenaikan tarif adalah hal yang wajar jika ada peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun wacana tentang tarif tunggal dalam sistem KRIS atau penyamarataan tarif untuk semua kalangan, tidak serta merta menihilkan pelayanan “kelas atas”. Pihak rumah sakit tetap bisa memberikan pelayanan bagi pasien yang menginginkan kelas VVIP atau VIP. Begitulah realitas pelayanan kesehatan dalam sistem kapitalis. Pasien akan dirawat sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

Paradigma Salah Kapitalisme

Peningkatan standar kelas rawat inap merupakan perkara teknis yang memang boleh untuk dirembukkan bersama demi mencari solusi terbaik. Hanya saja, pemerintah telah gagal fokus. Pemerintah hanya fokus pada permasalahan teknis dan lupa pada perkara pokok. Perlu diingat bahwa pangkal permasalahan kesehatan hari ini adalah mahalnya biaya kesehatan dan lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan kesehatan yang layak untuk rakyat.

KRIS sama saja dengan BPJS. Sama-sama membebankan kesehatan kepada masyarakat, sama-sama membiarkan masyarakat menanggung biaya kesehatan sendiri, dan sama-sama merupakan wujud cuci tangan pemerintah dari tanggung jawabnya.

Penerapan kapitalisme di negeri ini telah membuat semua sektor hanya berorientasi kepada materi, termasuk sektor kesehatan. Kapitalisme menganggap bahwa kesehatan adalah perkara jual beli jasa, bukan pelayanan dari negara. Tak mengherankan bila biaya kesehatan terus meningkat dan biayanya pun akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pasien. Biasanya, semakin baik kemampuan ekonomi pasien dalam membeli jasa perawatan, maka pelayanannya pasti semakin bagus. Semakin pasien tidak punya uang untuk membeli jasa perawatan, ia pun tak akan bisa menerima layanan kesehatan.

Pemerintah lalu datang dan seolah memberikan solusi dengan menerapkan iuran kesehatan kepada seluruh masyarakat. Rakyat terbuai dengan kata-kata manis pemerintah yang mengatakan bahwa iuran kesehatan ibarat sistem tolong menolong, rakyat akan saling bahu-membahu untuk membantu mewujudkan kesehatan bagi semua.

Apakah rakyat negeri ini telah lupa? Kesehatan murni tanggung jawab pemerintah dan pemerintah sama sekali tidak boleh membebankan kesehatan kepada seluruh rakyatnya.

Islam Wujudkan Kesehatan Gratis dan Berkualitas

Dalam Islam, kesehatan adalah tanggung jawab negara. Negara tidak boleh membebankan tanggung jawabnya kepada rakyat. Bahkan, negara juga harus menjamin seluruh rakyatnya bisa mendapat pelayanan kesehatan, baik yang tinggal di kota atau di pelosok desa, apa jabatan dan siapa pun warganya. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah saat menerima hadiah seorang dokter dari Raja Mesir, Muqauqis. Rasul pun menjadikan dokter itu sebagai dokter untuk umat.

Politik Islam akan mewujudkan kesehatan yang gratis dan berkualitas melalui pengolahan SDA yang melimpah ruah dan kurikulum pendidikan.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Keuntungan pengolahan SDA milik umat akan dikembalikan ke umat dengan penyediaan pelayanan publik, salah satunya kesehatan. Jumlah SDA yang berlimpah, tentu akan memberikan keuntungan yang juga berlimpah. Artinya, mewujudkan kesehatan gratis bukanlah hal yang mustahil jika pengelolaan SDA dikembalikan kepada Islam.
   
   
2. Selain kesehatan, pendidikan juga akan gratis di dalam Islam, termasuk jurusan kedokteran. Mahasiswa hanya akan diminta untuk fokus menuntut ilmu, tanpa harus terbebani dengan biaya kuliah. Mahasiswa akan dipahamkan bahwa kelak saat menjadi dokter, tugas mereka adalah melayani umat.
   
   
3. Meskipun kesehatan gratis, para tenaga kesehatan tetap akan mendapatkan kehidupan yang layak dari pemerintah. Dengan mekanisme ini, orientasi para dokter pun bukan lagi materi, melainkan pengamalan ilmu kedokteran ke dunia nyata.
   
   
4. Fasilitas kesehatan juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah wajib menyediakan bangunan yang layak dan nyaman, peralatan medis yang memadai, dan para tenaga medis yang cakap dan mumpuni.
   
   
5. Lebih dari itu, edukasi kesehatan tentang pola hidup dan pola makan yang sehat, penyediaan pangan bergizi, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala turut akan difasilitasi oleh negara. Sehingga terwujudlah masyarakat sehat yang jarang sakit.

Khatimah

Dalam Islam tidak akan dikenal iuran BPJS ataupun KRIS, karena kesehatan murni tanggung jawab negara dan negara tidak boleh membebankannya kepada masyarakat.

https://narasipost.com/opini/06/2023/kelas-bpjs-atau-kris-benarkah-untuk-rakyat/

Kehebatan Islam dalam menyelesaikan seluruh problem kehidupan adalah bukti konkret bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Kehebatan Islam ini hanya akan bisa kita nikmati dan rasakan, saat kita mau menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari di bawah naungan khilafah.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ

Artinya: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.”

Wallahu’alam bishowab []