"Analisis Ibnu Khaldun bisa jadi bahan renungan bagi para pemangku kebijakan di negara ini. Tidak perlu melakukan survei yang hakikatnya untuk mengaburkan buruknya tata kelola negara."
Oleh. Novianti
NarasiPost-Beberapa waktu lalu muncul hasil survei oleh Litbang Kompas mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 69.1 persen. Menurut peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, angka tersebut menunjukkan tren kenaikan dibandingkan dengan hasil suvei di Januari 2021.
Ada empat aspek yang disurvei, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tingkat kepuasan publik pada aspek politik dan keamanan tercatat sebesar 77.0 persen. Pada aspek penegakan hukum meningkat pada April ini sebesar 65,6 persen. Demikian juga pada aspek ekonomi, yaitu sebesar 57.8 persen. Di sektor kesejahteraan sosial, tingkat kepuasan mencapai 71,3 persen.
Ada yang menyangsikan keakuratan hasil survei tersebut karena faktanya banyak persoalan yang belum mampu diselesaikan oleh negara bahkan di titik mengkhawatirkan. Artinya negara sudah dalam keadaan bahaya dan memerlukan penanganan segera.
Realitas VS Dusta
Mari perhatikan pencapaian yang ditunjukkan hasil survei dengan kenyataan riil. Persoalan paling mencolok dalam aspek politik adalah tindak korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak sendi perekonomian negara.
Di masa pandemi, saat jutaan rakyat banyak yang menderita, kasus-kasus korupsi justru makin mengganas. Padahal, korupsi telah memakan hak jutaan rakyat, menjatuhkan mereka ke dalam lubang kemiskinan. Bahkan, banyak para pejabat negara yang seharusnya bekerja demi rakyat justru terlibat di dalamnya.
Seperti koruspsi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara senilai Rp16.807 triliun. Kasus penyuapan terhadap Jaksa Pinangki sebesar 500.000 dolar AS atau sekitar Rp7,3 miliar dari buronan Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Tak hanya itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur. Dan sangat memiriskan, korupsi dana bansos oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang diduga menerima uang Rp8,2 miliar. Angka korupsi dana bansos ini bisa bertambah terkait laporan Menteri Sosial (Mensos) baru, Tri Rismaharini mengenai adanya dugaan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Dan masih banyak deretan kasus korupsi lainnya.
Rapuhnya pertahanan keamanan negara juga terkuak pasca tragedi tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 berikut dengan 53 prajurit terbaiknya. Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan analisisnya bahwa ada mafia alutsista yang mengakibatkan pengelolaan anggaran pertahanan menjadi tidak fokus dan tak maksimal. Ini menjadi hambatan bagi peningkatan kekuatan militer sebagai perlindungan keamanan negara.
Aspek penegakan hukum pun menuai banyak sorotan. Penegakan hukum kental dengan nuansa politis, sehingga ketidakadilan dipertontonkan secara kasat mata. Penegakan hukum terkesan tebang pilih.
Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah kasus Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, yang dijerat pasal terkait dugaan pelanggaran kerumunan dan protokol kesehatan (prokes). Padahal, pelanggaran yang sama pun terjadi saat kampanye pilkada, seperti di Solo dan Medan dibiarkan.
Masih banyak sederet kasus hukum lainnya yang menunjukkan ketimpangan penegakkan hukum. Hukum tajam pedangnya bagi orang kecil dan yang bersikap kritis, tapi tumpul menghadapi para pemilik kekuasaan.
Harapan rakyat untuk kembalinya supremasi hukum kian pudar dengan adanya upaya pelemahan KPK secara sistematis. Pada akhirnya tes kebangsaan baru-baru ini malah menguatkan rantai untuk menjegal orang-orang dalam tubuh KPK sendiri yang dianggap masih tegak lurus, sebagaimana diungkap anggota DPR RI dari Fraksi PKS, NasirDjamil . (Tribunnews, 07/05/21)
Dalam aspek ekonomi, Indonesia berada di ambang resesi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 terkontraksi minus 2,07 persen. Meski empat lembaga ekonomi kredibel dunia --Bank Dunia, OECD, Fitch Ratings, dan IMF-- menyampaikan prediksi optimisme mereka atas ekonomi Indonesia pada 2021 dan 2022, namun di lapangan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terjadi hampir di semua sektor usaha, jutaan rakyat menganggur dan melemahnya daya beli masyarakat.
Beban utang makin memperberat kondisi perekonomian. Beban belanja bunga utang pada APBN 2021 meningkat kurang lebih 18,8% dari Rp314,1 triliun pada 2020 menjadi Rp373,26 triliun. Mengacu pada pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp1.743,64 triliun di tahun 2021, rasio belanja bunga utang terhadap pendapatan negara apabila dihitung bakal mencapai 21,4% (news.ddtc.co.id).
Pemerintah pun harus mencari utang baru untuk membayar bunga utang. Mencermati data sebelumnya menunjukkan kemampuan penerimaan negara dalam mendanai pembayaran bunga utang dari tahun ke tahun terus berkurang. Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah peningkatan rasio perpajakan. Artinya rakyat kembali harus menanggung beban utang tersebut.
Sementara Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan utang luar negeri Indonesia di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2024 mendatang diperkirakan menembus Rp10.000 triliun. Beban berat yang akan diwariskan turun temurun.
Buruknya aspek politik, penanganan hukum dan ekonomi pasti berimbas pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020, persentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen. Jumlah penduduk miskin tahun 2021 diperkirakan meningkat akibat dampak pandemi yang berkepanjangan. Ada 29.17 penduduk usia kerja terancam kehilangan pekerjaan.
Oleh karena itu, sulit menerima argumentasi bahwa negara dalam keadaan baik-baik saja dan rakyat puas terhadap kinerja pemerintah. Di tengah upaya penanganan pandemi yang belum menunjukkan kepastian, masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Karenanya, sungguh ironis jika pemerintah masih memikirkan pencitraan di tengah situasi yang menunjukkan bahwa negara dalam keadaan sangat rapuh. Rakyat membutuhkan bukti upaya sungguh- sungguh dari pemerintah, bukan sekadar angka-angka survei yang dapat dimanipulasi.
Negara Gagal
Ibnu Khaldun dalam bukunya Al Mukaddimah menguraikan penyebab runtuhnya sebuah kekuasaan. Buku yang ditulis pada abad pertengahan ini masih relevan untuk mengukur tingkat keamanan suatu negara, apakah berada pada kondisi stabil atau sebaliknya.
Dalam buku tersebut, diuraikan ciri-ciri dari kekuasaan atau peradaban yang sudah berada di ambang kehancuran atau indikator tentang negara gagal.
Pertama, ketika para pemimpin kekuasaan larut dalam kenikmatan dunia. Kekuasaan yang sudah tak mampu menahan dari gelimang kemewahan akan mengikis kesadaran tanggung jawab utama melayani rakyat. Kehidupan glamour mengurangi ketajaman terhadap hal-hal yang dapat membahayakan negaranya.
Kebiasaan bermegah-megah mendorong gaya hidup mewah, sehingga biaya hidup melebihi pendapatan. Dalam kondisi ini, negara membutuhkan pendapatan tambahan dan biasanya dipenuhi salah satunya oleh pajak.
Negara yang mengandalkan pajak akan memancing kemarahan rakyat. Rakyat hanya dianggap sekrup untuk memutar roda penopang kehidupan para penguasa. Akhirnya, negara gagal mewujudkan cita-cita menciptakan keadilan dan kesejahteraan.
Kedua, jika kekuasaan negara tunduk dan patuh pada kekuasaan negara lain. Penguasa yang sudah terlarut dalam materialisme, akan melemah, mengalami stagnasi, dan degradasi. Akhirnya negara ini kalah di tengah pertarungan dengan negara lainnya hingga mudah menjadi mangsa bagi negara lain.
Para penguasanya melupakan sikap patriotisme dan kepahlawanan yang menjadi motor pelindung dan kekuatan mempertahankan diri. Negara akan melihat negara lain lebih hebat sehingga menanggalkan identitas dirinya. Rakyatnya pun meniru-niru gaya hidup mulai dari cara pandang, penampilan, hingga acuan menyelesaikan problematika kehidupan.
Ketiga,kekuasaan sudah tidak berlandaskan agama dan manusianya telah hilang kehormatannya. Ketika agama menjadi ruh dalam kekuasaan, para penguasa merupakan jiwa-jiwa yang tunduk pada kebenaran dan menolak tipu daya kenikmatan dunia dan berbagai kejahatan di dalamnya. Semua dipersatukan oleh visi misi yang sama sehingga rivalitas yang tidak sehat akan lenyap dan konflik akan minimal. Kesamaan pikiran, perasaan dan tujuan akan menjadikan sebuah negara kuat.
Analisis Ibnu Khaldun bisa jadi bahan renungan bagi para pemangku kebijakan di negara ini. Tidak perlu melakukan survei yang hakikatnya untuk mengaburkan buruknya tata kelola negara.
Penguasa yang membenamkan diri dalam pemuasan nafsu dan kesenangan dunia tidak memililki kompetensi menjalankan roda pemerintahan. Tanpa sadar, mereka telah menggali kuburan untuk diri dan rakyat mereka sendiri.
Para penguasa yang jujur akan segera merumuskan kaidah-kaidah untuk mengoreksi tata kelola negara selama ini. Adapun kejujuran hanya bisa muncul dari asas ketakwaan. Mengembalikan sandaran dari seluruh kaidah perundang- undangan pada apa yang sudah Allah tetapkan. Inilah satu-satunya cara menyelamatkan negara dari kehancuran.[]
Photo : Pinterest
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
