Refleksi Hari Kesehatan Dunia (WHD) : Masih Jauh dari Harapan

WHD yang rutin diperingati masih jauh dari harapan. Penerapan sistem kapitalisme yang menghadirkan liberalisasi kesehatan menjadi penyebabnya.

Oleh. Firda Umayah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com dan Penulis Derap Dakwah Umayah)

NarasiPost.Com-Minggu 7 April 2024 kemarin, dunia kembali memperingati Hari Kesehatan Dunia atau World Healty Day (WHD). Tahun ini, peringatan WHD mengambil tema, “My Health, My Right” yang berarti kesehatanku adalah hakku. Tujuan tema tersebut tidak lain adalah untuk memperjuangkan hak setiap orang di mana pun mereka berada. (idntimes.com, 07/04/2024)

Adapun latar belakang tema yang diambil, merujuk kepada hak setiap orang untuk mendapatkan kesehatan yang makin terancam. Terancam karena banyak penyakit dan bencana yang menjadi penyebab utama kematian dan disabilitas. Dengan memperingati WHD tahun ini, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan global dan mempromosikan usaha guna mencapai kesehatan yang lebih baik.

Sekilas, tujuan dan latar belakang WHD yang diadakan tahun ini memang terlihat baik dan menjanjikan. Namun, benarkah demikian?

Kilas Balik WHD

WHD yang telah berdiri sejak 1948 memang memiliki tema dan tujuan yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2023, WHD mengusung tema, “Health for All” atau kesehatan untuk semua. Tema itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan masalah-masalah kesehatan.

Beberapa poin penting disusun dan disosialisasi ke berbagai negara untuk menyukseskan agenda tersebut. Poin-poin itu di antaranya adalah semua orang harus memiliki akses ke pelayanan kesehatan, para tenaga medis yang terampil memberikan pelayanan, para pemimpin negara yang dapat mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, dan lain-lain.

Berkaca dari peringatan WHD sebelumnya, poin-poin penting di atas terlihat masih jauh dari harapan. Ya, jamak diketahui dan dirasakan oleh masyarakat, bahwa jaminan akses layanan kesehatan di negeri ini masih jauh dari kata ideal. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses layanan kesehatan gratis atau yang memadai. Sekalipun masyarakat mengikuti asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan, layanan yang tidak prima kerap dirasakan oleh masyarakat.

Tahun lalu, banyak pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada pihak terkait mengenai pelayanan kesehatan yang ada. Mulai dari perlakuan tenaga medis, fasilitas layanan, diskriminasi, dan lain-lain. Meskipun BPJS Kesehatan mengeklaim bahwa masih banyak masyarakat yang salah persepsi terkait keluhan yang diadukan, namun tak bisa dimungkiri bahwa layanan kesehatan yang ada masih jauh dari harapan. (liputan6.com, 30/04/2023)

Refleksi WHD

Jika hasil dari refleksi peringatan WHD tahun lalu masih jauh dari harapan, lantas bagaimana dengan tahun ini?

Berdasarkan laman online antaranews.com (07/04/2024), mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Tjandra Yoga Aditama menyebutkan bahwa untuk mewujudkan hak setiap orang dalam mendapatkan kesehatan, pemerintah harus menjamin terwujudnya proteksi sosial di berbagai bidang kesehatan. Hal ini agar akses pelayanan yang baik diperoleh masyarakat. tak hanya itu, masyarakat juga perlu mendapatkan pendidikan serta informasi kesehatan yang dibutuhkan. Pemerintah pun harus memahami kebutuhan kesehatan berbagai kelompok masyarakat agar terjadi kesetaraan pelayanan kesehatan. (antaranews.com, 07/04/2024)

Selama pemerintah tidak mampu menjamin semua elemen masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, maka selama itu pula harapan dari WHD tidak akan terwujud. Untuk mewujudkan hal ini, tentu perlu konsep yang matang dan anggaran besar yang harus disediakan. Nahasnya, dalam sistem demokrasi, jaminan itu tidak mungkin terwujud secara cuma-cuma. Sebab negara dalam hanya menjadi regulator bukan pengurus bahkan pelayan umat.

Di negeri ini, tidak semua rakyat mendapatkan jaminan kesehatan yang disimbolkan dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Sehingga, untuk mendapatkan layanan kesehatan mereka harus mengikuti program asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Di luar dua hal itu, maka rakyat harus membayar secara mandiri semua layanan pelayanan. Begitu juga dengan negeri lain. Meskipun ada negara yang memberikan layanan kesehatan dengan terjangkau, namun tingkat pajak yang dipungut negara kepada rakyatnya cukup besar.

Tak hanya itu, dalam sistem demokrasi, layanan kesehatan kerap dijadikan ajang untuk meraup keuntungan. Adanya pembedaan kelas dalam layanan kesehatan yang disesuaikan dengan golongan asuransi yang diikuti masyarakat adalah salah satu contohnya. Perbedaan kesigapan layanan kesehatan yang diberikan instansi pemerintah dan swasta juga menjadi bukti bahwa telah terjadi liberalisasi layanan kesehatan.

Sistem Islam Menjamin Kesehatan Masyarakat

Sungguh, kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh negara. Negara wajib menyediakan sarana prasarana, fasilitas, tenaga medis, dan lain sebagainya yang menunjang layanan kesehatan dapat diberikan secara optimal. Untuk pembiayaan semua itu, anggaran negara dapat diambil dari hasil pengelolaan kekayaan alam, jizyah, fai, dan lain-lain. Inilah konsep Islam bagi negara yang menerapkan semua syariat-Nya.

Jaminan kesehatan ini telah dibuktikan saat Rasulullah saw. memimpin Daulah Islam di Madinah. Beliau saw. pernah mendatangkan seorang dokter untuk mengobati masyarakat. Saat Rasulullah saw. mendapatkan hadiah dokter dari Raja Mesir, Beliau saw. pun menjadikan dokter tersebut sebagai dokter umum untuk seluruh masyarakat.

Ketika Khilafah hadir, para khalifah membangun rumah sakit lengkap dengan segala fasilitas yang memadai dan tenaga medis yang ahli. Khalifah juga memfasilitasi tenaga medis untuk melakukan penelitian dan memberikan pelayanan yang terbaik. Hingga ilmu kedokteran dan semua yang berkaitan dengan bidang kesehatan berkembang pesat dan baik di sana. Semua itu diberikan secara cuma-cuma alias gratis. 

Jaminan kesehatan masyarakat dalam sistem Islam berlaku untuk semua masyarakat baik kaya maupun miskin, baik muslim maupun nonmuslim tanpa diskriminasi. Prosedur layanan kesehatan yang diterapkan juga sederhana dan mudah. Tidak perlu memerlukan administrasi yang mempersulit masyarakat. Tidak boleh juga ada kendala teknis yang bisa membawa kemudaratan bagi masyarakat.

Inilah gambaran jaminan kesehatan dalam sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah. Khalifah memberikan jaminan tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pengurus rakyat sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

الإِماَمُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin negara) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari)

Penutup

WHD yang rutin diperingati dengan berbagai tujuan yang ada, masih jauh dari harapan masyarakat dunia. Penerapan sistem kapitalisme yang kerap menghadirkan liberalisasi kesehatan menjadi penyebab utamanya. Padahal, pemberian jaminan kesehatan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Konsep jaminan kesehatan secara cuma-cuma hanya dapat terwujud dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) sebagai sistem yang amanah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang beriman dan bertakwa kepada-Nya.

Wallahu a’lam bishawab. []