Ramadan Pangan Murah, Asli atau Ilusi?

Ramadan adalah momen mendekatkan diri pada Allah melalui kekhusyukan beribadah, tetapi dalam sistem kapitalisme, Ramadan menjadi momen harga pangan melonjak.

Oleh. Suryani
(Kontributor NarasiPost.Com dan Pegiat Literasi)

NarasiPost.Com-Akhir-akhir ini Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) gencar melaksanakan gerakan pangan murah. Barang yang dijual berupa beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lainnya, yang terselenggara di Komplek Buah Batu Centrum Kecamatan Bojongsoang.

Kepala Dispakan Ir. Ina Dewi Kania menyampaikan, bahwasannya program ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah. Mengingat hingga saat ini hampir semuanya mengalami kenaikan, khususnya beras yang sudah naik dari sebelum Ramadan. Tentu hal ini membuat sebagian masyarakat merasa terbantu, dan rela antri dari pagi meskipun stand dibuka baru jam delapan pagi. (Bandungraya.net, selasa 19 Maret 2024)

Memang sebagian warga merasa terbantu dengan program ini, di tengah harga bahan pokok yang tinggi ada tawaran sedikit murah tentunya disambut baik, hingga mereka rela antri berjam-jam untuk mendapatkannya. Namun sayang tidak semua masyarakat bisa membelinya, karena terbatasnya tempat juga barang yang dijual.

Akankah program ini berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat selama Ramadan? Mengingat harga pangan murah dan berkualitas bukan hanya dibutuhkan saat Ramadan dan hari raya saja melainkan setiap saat rakyat membutuhkan, apalagi jika barang yang disediakan Dispakan stoknya terbatas dengan kondisi ekonomi masyarakat berbeda-beda. Sebenarnya rakyat menginginkan harga kebutuhan pokok yang murah dan mudah dijangkau, bukan membuat program dadakan yang tak bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena kebutuhan pokok merupakan hak rakyat dan tanggung jawab negara dalam memenuhinya.

https://narasipost.com/opini/10/2023/pangan-jadi-supremasi-indonesia-mungkinkah-terwujud/

Sejatinya program Dispakan dengan pangan murah tidak akan berefek besar bagi kesejahteraan masyararakat. Selama sistem yang diterapkan tetap sama yakni kapitalisme sekuler. Dalam sistem ini, negara membiarkan para kapital menguasai pasar demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga fungsi negara sebagai ra'in (pengurus) rakyat tidak akan pernah terwujud. Negara hanya sekadar regulator, sedangkan seluruh pengurusan umat diserahkan kepada swasta yang orientasinya profit semata. Tidak peduli sebagian masyarakat tidak mampu membeli hingga ada yang mati kelaparan.

Lain halnya dengan sistem pemerintahan Islam. Negara tidak akan mengambil kebijakan murah di momen-momen tertentu seperti Ramadan atau menjelang Idulfitri, karena landasannya akidah Islam, di mana negara berperan nyata sebagai raa'in (pengurus) rakyat, termasuk bagaimana memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kepala per kepala, baik kebutuhan primer maupun tersier.

Adapun untuk harga barang negara akan menyerahkan kepada mekanisne pasar, karena syariat melarang untuk mematok harga sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Pada masa Rasulullah saw. berada di Madinah terjadilah kenaikan harga-harga yang cukup tinggi, hingga para sahabat meminta Rasulullah untuk menetapkan harga, akan tetapi beliau saw. menolaknya dengan berkata:

"Sesungguhnya Allah Zat yang menetapkan harga, yang menahan, mengulurkan, dan Maha Pemberi rezeki. Sungguh aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan harta." (HR. Abu Dawud)

Ketika negara pelaksana syariat ada di tengah umat, maka kekhusyukan ibadah Ramadan senantiasa akan kondusif, karena masyarakat tidak dipusingkan dengan masalah kenaikan pangan atau kesulitan bahan makanan untuk berbuka dan sahur. Negara pun tidak akan kesulitan dalam menjamin kebutuhan seluruh rakyatnya, karena ditopang oleh sistem ekonomi Islam yang mengatur kepemilikan.

Adapun untuk memenuhi pangan dalam negeri negara akan mengupayakan berbagai hal seperti peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian dengan melibatkan teknologi modern dengan para ahli di bidangnya. Negara juga akan mempermudah distribusi dari sentra-sentra pangan menuju pusat penjualan seperti pasar dengan transportasi yang murah bahkan gratis. Di samping itu akan memastikan ketersediaan pangan di pasaran aman dari penimbunan, praktik kecurangan, maupun kartel.

Bila masih didapati ada oknum yang melakukan hal tersebut, maka negara akan memberikan sanksi tegas yang akan membuat jera pelakunya. Dengan hukuman takzir dengan jenisnya ditentukan oleh penguasa saat itu, dengan adanya sanksi tersebut tentu akan mencegah distorsi pasar. Petugas negara yang bertanggung jawab menjaga aktivitas pasar yang aman dan nyaman serta mencegah dari pelanggaran hak syarak adalah kadi hisbah.

Untuk menjamin terselenggaranya tanggung jawab negara dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, negara akan mengambil dari baitulmal. Baitulmal ini adalah kas negara yang didapat dari harta kepemilikan negara dan umum, di mana kepemilikan negara di antaranya kharaj, jizyah, fa'i dan ganimah, sedangkan harta milik umum yakni SDA yang dikelola negara hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

Melalui pos-pos tersebut, maka negara tidak akan kekurangan dalam memenuhi hajat masyarakatnya. Apalagi negeri kita yang dianugerahi SDA yang melimpah seperti hasil laut, hutan, tambang emas, timah, nikel, batu bara, dan lainnya, baitulmal akan senatiasa cukup untuk memenuhi semua kebutuhan sandang, pangan, bahkan papan. Hal tersebut akan dirasakan oleh seluruh individu rakyat.

Itulah kehebatan sistem Islam yang diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia. Namun, hal itu tidak akan dirasakan manakala tidak diterapkan dalam tatanan kehidupan baik individu, masyarakat, dan negara, tentunya dalam sebuah institusi yang menaunginya. Bukan hanya kesejahteraan, tetapi Islam mampu menjamin keamanan, keadilan yang merata bagi seluruh warga negaranya.

Wallahu a'lam bi shawab.[]