Banjir Lahar Dingin di Sumatra Barat, Butuh Penanganan Tepat

Bencana banjir lahar dingin di Sumatra Barat butuh penanganan tepat agar dampak banjir tidak makin meluas. Negaralah yang harus turun tangan.

Oleh. Firda Umayah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com dan Penulis Derap Dakwah Umayah)

NarasiPost.Com-Banjir lahar dingin yang terjadi di kawasan Gunung Marapi, Sumatra Barat (Sumbar) telah melanda sejumlah pemukiman masyarakat. Pada Jumat 5 April 2024, tercatat ada 256 warga yang mengungsi akibat banjir tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar menyatakan bahwa banjir lahar dingin dipicu hujan dengan intensitas tinggi. (lihatjambi.com, 06/04/2024)

Bencana alam tersebut juga menyebabkan akses jalan Padang-Bukittinggi putus. Aparat kepolisian pun terpaksa menutup akses sampai kondisinya memungkinkan untuk dilewati. (kompas.com, 05/04/2024)

Bencana yang menimpa di Sumbar butuh penanganan cepat dan tepat. Jika tidak demikian, maka akan penyebabnya dampak yang lebih besar. Lantas, bagaimana penanganan yang tepat untuk hal ini?

Penyebab Banjir Lahar Dingin

Banjir lahar dingin yang terjadi sebenarnya merupakan hasil erupsi Gunung Marapi pada 27 Maret 2024 lalu. Awalnya, erupsi ini tidak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan material yang signifikan. Namun, intensitas curah hujan yang tinggi menimbulkan lahar dingin turun dan menimbulkan banjir hingga ke pemukiman masyarakat.

Sebelumnya, erupsi gunung juga terjadi pada 3 Desember 2023. Saat erupsi gunung terjadi pada Desember lalu, sebanyak 23 orang pendaki yang terjebak di sana dilaporkan meninggal dunia. Erupsi gunung terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada tanda sama sekali. Termasuk tidak adanya gempa vulkanik. Erupsi gunung kembali terjadi pada 20 Februari 2024. Akan tetapi, potensi ancaman akan erupsi yang terjadi belum terlihat.

Kini, meski BPBD menyatakan bahwa penyebab banjir lahar dingin adalah karena intensitas curah hujan tinggi, namun rupanya ada faktor lain yang menjadi penyebab hal tersebut. Deforestasi adalah salah satu pemicu bencana banjir kian banyak terjadi di Sumatra Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pernah mengungkapkan bahwa makin luasnya deforestasi di Sumbar menimbulkan bencana banjir dan longsor makin luas.

Ya, deforestasi masih menjadi PR bagi pemerintah Indonesia. CEO Institut Muslimah Negarawan, Fika Komara, pernah menyampaikan bahwa Indonesia masih bersikap mendua dalam soal deforestasi. Ada upaya untuk menghentikannya, namun dengan alasan pembangunan, hal ini tidak bisa dihentikan total. (mediaumat.id, 06/11/2021)

Sikap mendua ini secara tidak langsung merupakan efek dari kerja sama Indonesia dengan negara lain. Selain itu, deforestasi juga terjadi karena ulah jahil tangan manusia yang tidak terjamah oleh hukum di Indonesia. Alhasil, saat terjadi bencana alam, deforestasi turut memperparah dampak bencana tersebut.

Solusi Tepat Penanganan Banjir Lahar Dingin

Sebenarnya, risiko bencana alam yang ada di kawasan Gunung Marapi dapat diantisipasi sejak lama. Pasalnya, erupsi gunung yang ada bukan yang pertama kali terjadi. Gunung Marapi yang masih aktif memang rutin terjadi erupsi pada periode waktu tertentu. Oleh karena itu, mitigasi bencana jelas dapat dilakukan jauh sebelum erupsi terjadi.

Sayangnya, mitigasi bencana yang ada di negeri ini terkadang tidak siap dilakukan. Seperti yang terjadi di Sumbar, saat gunung mengalami erupsi, ketika level aktivitas gunung belum mencapai level bahaya, warga masih beraktivitas sebagaimana keseharian mereka. Mirisnya, deforestasi yang hadir dalam sebuah kawasan tidak selalu diperhatikan tingkat risikonya. Maka dari itu, sering dijumpai evakuasi warga terkesan lambat sehingga menimbulkan korban jiwa atau kerugian material.

Berkaca dari hal tersebut, mitigasi bencana seharusnya sudah diberikan jauh sebelum bencana terjadi. Mitigasi ini bisa dilakukan dengan menjaga kawasan yang berisiko bencana. Deforestasi tentu tidak boleh terjadi. Pemberian edukasi dan alat keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana juga harus ada. Lebih jauh lagi, pemukiman masyarakat juga harus memiliki jarak yang aman dari sumber risiko bencana. Mitigasi ini tentu memerlukan peran negara sebagai pengurus rakyat.

Tak hanya itu, saat bencana terjadi, sikap cepat dan tanggap pemerintah untuk menyelesaikan dampak bencana harus terlaksana. Negara harus menyiapkan anggaran khusus untuk penanggulangan bencana yang sudah disiapkan meskipun bencana itu tidak atau belum terjadi. Negara harus menjamin bahwa saat evakuasi masyarakat dilakukan, masyarakat mendapatkan tempat dan fasilitas yang baik serta aman untuk mereka.

Upaya mitigasi dan penanganan ini hanya akan berjalan baik jika fungsi negara sebagai penanggung jawab rakyat berjalan sesuai syariat Islam. Islam menempatkan posisi pemimpin negara sebagai pelayan rakyat sebagaimana hadis Rasulullah saw.,

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Nuaim)

Pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah faktanya telah ada dalam sistem pemerintahan Islam. Banyak kisah yang terkenal di kalangan umat Islam, bagaimana Rasulullah saw., para sahabat dan pemimpin muslim setelahnya dapat memberikan penanganan dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Semua pelayanan yang diberikan tak lepas dari sistem politik, ekonomi, dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin saat ini untuk mencontoh cara kepemimpinan mereka yang diikuti dengan penerapan syariat Islam dalam semua sistem yang ada.

Penutup

Bencana banjir lahar dingin di Sumatra Barat butuh penanganan tepat agar dampak banjir tidak makin meluas. Penanganan yang terbaik hanya dapat diberikan jika pemerintah dan negara sigap dalam memberikan pelayan kepada rakyat berdasarkan konsep pelayanan dalam sistem pemerintahan Islam.

Wallahu a’lam bishawab. []