Mudahnya proses impor dan murahnya komoditas di kancah internasional membuat Indonesia menjadi bergantung pada komoditas kedelai impor ditambah pasokan kedelai dalam negeri tidak mampu mencukupi. Maka kondisi ini membuat pengusaha tahu dan tempe Indonesia rentan terdampak fluktuasi harga kedelai.
Oleh. Perawati, S.Kom
NarasiPost.Com-Indonesia negeri yang kaya, tanahnya sangat subur juga luas, tenaga ahli melimpah ruah bahkan tempat studi pertanian juga sangat banyak. Tetapi miris, hingga detik ini bahan pangan di negeri ini diimpor dari negara lain. Sungguh seolah negeri ini tidak bisa lepas dari impor pangan. Impor ibarat nafas kehidupan bagi negeri yang terkenal sebagai zamrud khatulistiwa ini.
Adapun salah satu bahan pangan yang diimpor adalah kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe. Tempe dan tahu adalah makanan khas Indonesia yang disukai semua lapisan masyarakat. Menu satu ini, selain murah meriah, juga mudah ditemukan. Bahkan tahu dan tempe mengandung nilai gizi yang baik, kaya akan protein, serat, mineral dan tinggi antioksidan. Hanya saja beberapa hari belakangan ini, panganan satu ini sangat sulit ditemukan baik di pasar maupun warung makan yang biasa menyediakan menu ini. Pasalnya kelangkaan tempe dan tahu karena pedagang menghentikan produksinya dari 1 hingga 3 Januari 2021. Mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lonjakan harga bahan baku kedelai dari Rp 7.200,- menjadi Rp 9.200,- per kilogram.
Padahal dalam kondisi pandemi seperti saat ini, banyak keluarga yang menjadikan tahu dan tempe sebagai menu alternatif agar gizi keluarga tetap terpenuhi. Karena pandemi sangat memberi dampak pada perekonomian masyarakat, angka pengangguran terus meningkat. Tapi ironisnya, masyarakat malah diberi kado pahit dengan naiknya beberapa komoditas pangan seperti telur, cabai yang pedasnya sepedas harganya, dan terbaru adalah kedelai yang berujung pada mogok produksi pengusaha tahu dan tempe.
Rencana mogok kerja itu telah disampaikan kepada sekitar 5.000 produsen maupun pedagang tahu dan tempe di DKI Jakarta melalui surat nomor 01/Puskopti/DKI/XII/2020 yang dikeluarkan Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia(Puskopti) DKI Jakarta pada 28 Desember 2020. Bayangkan sekitar 5 ribu pengusaha tahu dan tempe berhenti produksi selama 3 hari, tentu sangat memengaruhi pada penghasilan mereka dan juga para distributor tahu dan tempe. Mogok kerja itu juga disampaikan kepada jajaran pengurus di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kenaikan harga kedelai tentu sangat memengaruhi para pengusaha tahu dan tempe sebagai bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM). Maka Puskopti juga mengimbau kepada seluruh anggota untuk menaikkan harga jual tahu dan tempe minimal 20 persen dari harga awal untuk mengantisipasi kerugian.
Kenaikan harga kedelai saat ini mengikuti harga pasar internasional. Mengingat Indonesia sebagai negara pengimpor, salah satunya komoditas kedelai. Di samping itu, mudahnya proses impor dan murahnya komoditas tersebut di kancah internasional membuat Indonesia menjadi bergantung pada komoditas kedelai impor ditambah pasokan kedelai dalam negeri tidak mampu mencukupi. Maka kondisi ini membuat pengusaha tahu dan tempe Indonesia rentan terdampak fluktuasi harga kedelai. Saat ini sekitar 80 persen lebih kebutuhan kedelai di Indonesia ditutup oleh impor dari Amerika Serikat, Brasil, dan beberapa negara lainnya. Sementara kurang dari 20 persen dipenuhi oleh produksi lokal. Tahun 2019 saja Indonesia mengimpor 2,63 ton kedelai untuk tahu dan tempe.
Dengan angka sebesar itu, Indonesia telah menjadi negara importir kedelai terbesar di dunia. Sedangkan ketersediaan kedelai lokal hanya sekitar 400-500 ribu ton saja.
Kenyataan menyedihkan ini sudah berlangsung lama. Apalagi di era perdagangan bebas ini, keran impor semakin tidak terbendung. Saking derasnya arus impor pangan sampai-sampai, pada tahun 2010, Wakil Menteri Pertanian Amerika Serikat Michael Schuse mengatakan bahwa Amerika Serikat merasa sangat bangga karena telah membantu meningkatkan produksi bahan pangan penting di Indonesia. Sebuah tamparan yang sangat keras bagi kita. Harusnya kita malu dengan pernyataan Menteri pertanian AS ini. Karena sesungguhnya itu merupakan sindiran bukan pujian. Negeri ini dikenal sebagai negeri agraris, semua komoditas pangan bisa tumbuh subur dan juga memberikan hasil yang bagus. Tapi kita justru memberikan sumbangsih yang besar pada sektor pertanian negara adidaya AS.
Impor kedelai yang tinggi ini bukan berarti karena kita tidak bisa membudidayakannya. Kita mampu membudidayakan kedelai. Ilmuan IPB telah meneliti dan menemukan kedelai varietas baru yang unggul dan berkualitas bagus. Tapi sayang implementasi di lapangan tak seindah cita-cita. Lemahnya produktivitas kedelai lokal terjadi karena tidak didukung oleh industri perbenihan yang kuat, mekanisasi usaha tani berskala besar serta efisien, dan juga lahan. Bukan hanya kedelai kita juga masih menjadi importir terbesar gandum, gula, beras, buah-buahan, sayuran, dan bahkan garam. Ketahanan pangan kita masih lemah.
Dalam perspektif Islam, negara wajib memberikan subsidi yang cukup bagi para petani agar mereka dapat memproduksi pangan, agar biaya produksi ringan, sehingga keuntungan yang mereka peroleh juga besar. Sebab, pangan adalah masalah strategis, dimana negara tidak boleh tergantung kepada negara lain. Ketergantungan pangan terhadap negara lain bisa mengakibatkan negara akan dengan mudah dijajah dan dikuasai.
Maka perlu konsistensi, semangat, dan goodwill pemerintah untuk semakin fokus dalam upaya pembangunan pertanian, agar kita benar-benar mencapai cita-cita swasembada pangan. Jika tidak, kita akan semakin terjebak dalam kubangan impor pangan, dan bukan tak mungkin kita akan semakin terpuruk di tengah peradaban dunia. Apalagi penanganan pandemi dari penguasa yang hanya separuh hati kian memperburuk kondisi negeri. Bukan lagi keberlangsungan hidup rakyat yang menjadi harga mati, namun kepentingan asing dan pengusaha dalam pusaran oligarki.
Dalam pandangan Islam, sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan jasa. Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang apabila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain. Oleh karena itu, kebijakan pangan dalam Islam harus dijaga dari unsur dominasi dan dikte negara asing, serta dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan ke depan, bukan semata-mata target produksi sebagaimana dalam sistem kapitalisme.
Oleh karenanya, perhatian negara dalam sistem Islam pun harus dicurahkan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pertanian ini agar kebutuhan pangan untuk rakyat terpenuhi. Langkah optimalisasi pengelolaan ini dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang harus sesuai dengan ketetapan hukum syara, agar kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Wallahu’alam [].
