"Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: 'Bagaimana maksud amanah disia-siakan?' Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR Al-Bukhari)
Oleh.Hana Annisa Afriliani,S.S
(Tim Redaksi NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Salah satu faktor yang akan menopang kemajuan sebuah negara adalah kecakapan sumber daya manusia yang mengisi jabatan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, profesionalisme, ketakwaan dan keamanahan dalam mengemban jabatan merupakan hal-hal yang mesti ada pada diri pejabat pemerintahan. Maka, wajarlah adanya jika baru-baru ini publik dibuat heboh dengan adanya penunjukkan seorang gitaris grup musik Slank sebagai komisaris BUMN. Tak sedikit yang mempertanyakan alasan penunjukkann tersebut. Salah satu yang mengkritik adalah Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf, beliau mengatakan bahwa penempatan Abdee sebagai komisaris PT.Telkom Indonesia, Tbk akan merugikan negara, sebab berlatar profesi yang tidak sesuai.
Bahkan lewat akun twitternya, Said Didu mengkritik tajam Menteri BUMN, Erick Tohir, "Sepertinya penguasa sekarang mengelola BUMN berdasarkan prinsip bahwa BUMN adalah Badan Usaha Milik Nenek Gue. Maka bebas membagi-bagi jabatan kepada siapapun yang dikehendaki. Hanya berharap agar BUMN yang sedang hancur tidak menjadi hancur lebur," cuitnya.
Politik Balas Budi
Jika kita menilik sepak terjang Abdi Negara Nurdin atau nama panggungnya Abdee Slank yang merupakan gitaris dari grup musik Slank, tentu kita akan melihat rekam jejaknya sebagai pendukung Jokowi. Berbagai konser telah digelarnya dalam rangka kampanye pemenangan Jokowi beberapa waktu lalu. Bahkan band-nya pernah membuat lagu khusus untuk kampanye pemenangan tersebut, yakni “Salam dua Jari”, sesuai dengan nomor urut Jokowi dalam Pilpres kala itu. Kemudian lagu tersebut dinyanyikan setiap kali acara kampanye Jokowi. Salah satunya dinyanyikan dalam Konser Revolusi Harmoni untuk Revolusi Mental di Senayan pada bulan Juni 2014 silam.
Diketahui dukungan Slank terhadap Jokowi dimulai sejak tahun 2014, pasca Jokowi mengunjungi markas Slank di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan. Sejak itu, Abdee bersama band-nya banyak terlibat dalam acara-acara kampanye Jokowi-JK kala itu, bahkan ikut blusukan bersama Jokowi.
Ternyata bukan hanya Abdee Slank yang berlatar relawan atau ‘teman karib’ Jokowi, kemudian diberi jabatan strategis yang basah oleh rupiah. Ada banyak nama-nama lainnya yang mendapat jabatan karena berada di lingkaran istana. Pertama, ada Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan Ahok, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ditunjuk sebagai komisaris utama merangkap independen PT.Pertamina (Persero) pada 25 November 2019 lalu. Ahok dikenal dekat dengan Jokowi karena berasal dari rahim yang sama, PDI Perjuangan. Kedua, M Arief Rosyid Hasan yang merupakan eks Timses Jokowi pada Pilpres 2019 yang akhirnya ditunjuk menjadi komisasaris independen di Bank Syariah Indonesia. Ketiga, Rizal Malarangeng yang mendapat jabatan sebagai komisaris PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero),Tbk (LTKM) pada Juni 2020 lalu. Keempat, Lukman Edy menjadi wakil komisaris utama sekaligus komisasaris independen PT.Hutama Karya (Persero) setelah sebelumnya menjadi wakil direktur saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf. Kelima, Zulnahar Usman ditunjuk sebagai komisasaris PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI) pada Februari 2020 setelah sebelumnya menjabat sebagai direktur logistik dan APK dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf. Keenam, Ahmad Erani Yustika, mantan Stafsus Jokowi bidang ekonomi diangkat menjadi komisaris PT.Waskita Karya (Persero). Dan masing banyak deretan nama lainnya yang akrab dengan istana lantas dihadiahi kursi jabatan.
Sangat tampak politik balas budi bermain di alam demokrasi saat ini. Slogan “Tak ada makan siang gratis” telah menampakkan implementasinya. Sebentuk dukungan akan berbalas bagi-bagi kursi empuk kekuasaan.
Demokrasi Mengabaikan Kompetensi
Dalam demokrasi, siapa pun dapat menduduki jabatan yang diinginkan meski minim kompetensi. Adanya perkawinan antara penguasa dengan pengusaha menghadirkan simbiosis mutualisme yang tak bisa dielakkan. Sungguh sangat memprihatinkan, bagaimana negara bisa maju jika diisi dengan orang-orang yang ditunjuk sebatas balas budi, bukan pertimbangan profesionalisme? Lebih menyedihkan, mereka digaji fantastis meski tak berbekal kompetensi yang memadai.
Semakin nyata wajah buram demokrasi, tak mampu menciptakan kehidupan bernegara yang bersih dari nepotisme. Yang ada justru saling menjilat demi meraih jabatan yang diinginkan. Beginilah hakikat sistem yang menuhankan materi ketimbang rida Ilahi. Jabatan dikejar demi memperkaya diri, bukan lagi untuk pengabdian terhadap kepentingan rakyat. Dengan demikian, rakyat akan selalu menjadi korbannya.
Beginilah politik transaksional yang menjadi bagian dari sistem demokrasi hari ini. Jabatan diperjualbelikan dengan harga murah. Sementara kesejahteraan rakyat menggantung tanpa kepastian. Potret kesenjangan sosial pun kian kentara, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Pejabat Bersih dan Profesional dalam Sistem Islam
Sistem Islam dalam naungan Khilafah adalah satu-satunya yang mampu memperlihatkan secara gamblang gambaran pemerintahan yang gemilang. Betapa tidak, selain sistemnya berasasakan pada wahyu Ilahi, perangkat sistemnya juga dipilih berdasarkan syarat-syarat yang ketat. Tak ada politik balas budi dalam sistem Islam, karena sejatinya jabatan merupakan amanah langit yang kelak akan menuntut pertanggungjawaban pada pengembannya. Maka, tak boleh memberikan jabatan kepada sembarangan orang, butuh pertimbangan matang dari berbagai sisi.
Islam melarang memberikan jabatan kepada orang yang dianggap tidak mampu melaksanakannya, karena akan menjerumuskan kepada kehancuran. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
"Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: 'Bagaimana maksud amanah disia-siakan?' Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR Al-Bukhari)
Oleh karena itu, pemimpin dalam sistem Islam, yakni Khalifah tidak akan sembarangan dalam menempatkan orang-orang yang akan mengisi jabatan dalam pengurusan urusan rakyat. Mereka tidak boleh dipilih berdasarkan kedekatannya terhadap Khalifah, melainkan karena telah dipertimbangkan berdasarkan kapabilitasnya dalam menempati jabatan tertentu.
Selain itu, Khalifah juga tidak akan memberikan jabatan kepada mereka yang memintanya, sebab sejatinya Islam pun melarang yang demikian. Sebagaimana sabda dari Rasulullah Saw,
"Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan, maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan." (HR Muslim)
Dengan demikian, dalam sistem Islam jabatan menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan, mengapa? Sebab pertanggungjawabannya amat besar di sisi Allah. Sungguh berbeda dengan sistem demokrasi hari ini, jabatan menjadi sesuatu yang diburu, sejalan dengan makna kebahagiaan dalam sistem sekuler yang menjadi akidah demokrasi, yakni banyaknya kekayaan, kinclongnya jabatan, dan gemerlapnya popularitas.
Hadis Rasulullah Saw ini semestinya menjadi renungan untuk kita bahwasannya perkara jabatan tak bisa dianggap remeh.
عن أبي ذرٍ رضي الله عنه، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىَ مَنْكِبِي. ثُمّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرَ إنّكَ ضَعِيفٌ وَإنّهَا أَمَانَةٌ، وَإنّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلاّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقّهَا وَأَدّى الّذِي عَلَيْهِ فِيهَا
Suatu hari, Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)? Lalu, Rasul memukulkan tangannya di bahuku, dan bersabda, ‘Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).” (HR Muslim)
Oleh karena itu, kita tak bisa berharap kesejahteraan pada sistem demokrasi, sebab sejatinya yang dijadikan pijakan hanyalah untung-rugi. Tak ada pijakan takwa di dalam diri para pemangku kuasa hari ini. Hanya sistem Islam yang mampu menghadirkan pejabat yang tulus meri’ayah rakyat tanpa berhitung pendapatan materi. Lantas, tunggu apa lagi, tegaknya sistem Islam adalah harga mati.[]
Photo : Pinterest
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
