Sistem pemerintahan Islam tidak rumit, bahkan memudahkan pelayanan terhadap rakyat. Ini berbeda dengan sistem demokrasi.
Oleh. Maman El Hakiem
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Sungguh menarik apa yang diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah Castro saat menanggapi kinerja Badan Legislasi DPR yang terkesan bangga setelah berhasil merevisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Adapun alasan hukumnya berdasarkan putusan MK yang diketok palu pada 2012.
Dengan adanya revisi tersebut, menurut Herdiansyah, besar kemungkinan pemerintahan yang dipimpin Prabowo-Gibran akan memasukkan banyak menteri di kabinetnya sehingga menjadi gemuk. "Itu artinya bakal banyak orang-orang partai yang akan diakomodasi dalam kementerian, " ungkapnya yang dilansir Mediaindonesia.com (19-5-2024).
Banyak Menteri
Banyaknya orang partai yang masuk dalam jajaran kementerian merupakan sebuah keniscayaan, mengingat kemenangan Prabowo-Gibran pada pilpres yang lalu diusung oleh koalisi banyak partai. Di dalam sistem demokrasi, bagi-bagi jatah "kue kekuasaan" menjadi hal yang lumrah sebagai balas jasa dukungan politik.
Persoalannya, kabinet yang gemuk atau banyaknya jumlah kementerian atau pejabat tinggi dalam struktur pemerintahan akan berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan, profesionalitas, dan efisiensi anggaran negara.
Kabinet yang gemuk sering kali membuat koordinasi antarkementerian menjadi lebih kompleks. Banyaknya kementerian dan pejabat bisa menyebabkan komunikasi yang tidak efisien dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan efektif, serta mengurangi profesionalitas dalam pelaksanaan kebijakan.
Dalam kabinet yang besar, sering kali terjadi pengangkatan pejabat yang didasarkan pada kepentingan politik atau patronasi daripada berdasarkan kompetensi dan keahlian profesional. Hal ini dapat mengurangi kualitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena pejabat yang kurang kompeten mungkin tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Selain itu, banyaknya kementerian dapat menyebabkan dispersi fokus dan prioritas pemerintah. Alih-alih fokus pada masalah inti dan strategis, perhatian dapat terbagi-bagi ke banyak bidang yang pada akhirnya mengurangi efektivitas dan profesionalitas pemerintahan dalam menangani isu-isu utama.
Pemborosan Anggaran
Adapun yang paling rentan dampaknya terhadap kondisi rakyat saat ini, kabinet yang gemuk memerlukan anggaran yang lebih besar untuk menutupi biaya operasional. Ini mencakup gaji pejabat, biaya administrasi, fasilitas, serta program-program yang dijalankan oleh kementerian tersebut. Peningkatan biaya ini mengurangi anggaran yang dapat dialokasikan untuk program pembangunan dan layanan publik yang esensial.
Dengan banyaknya kementerian, risiko terjadinya pemborosan anggaran meningkat. Proyek-proyek yang dijalankan mungkin saling tumpang tindih atau tidak terkoordinasi dengan baik sehingga menyebabkan duplikasi pekerjaan dan pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi lebih sulit sehingga membuka peluang terjadinya korupsi dan inefisiensi.
Struktur kabinet yang besar menambah beban administratif yang harus ditanggung oleh negara dan uang rakyat akan terkuras. Proses birokrasi menjadi lebih panjang dan rumit sehingga tidak hanya membebani anggaran, tetapi juga memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hal tersebut tentu akan berdampak pada responsivitas yang menurun. Proses pengambilan keputusan yang panjang dan berbelit-belit dapat menghambat pemerintah dalam memberikan respons cepat terhadap krisis atau isu mendesak.
Sistem Islam Simpel
Sistem tata kelola negara dalam Islam sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Ajhizah fii Daulah al-Khilafah dikenal karena kesederhanaan (simpel), fungsionalitas, dan profesionalitasnya. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang diajarkan dalam ajaran Islam.
Secara struktural, sistem pemerintahan Islam tidak rumit, bahkan memudahkan pelayanan terhadap rakyat. Ini berbeda dengan sistem demokrasi yang cenderung mempersulit dan menjadikan rakyat sebagai sapi perah.
https://narasipost.com/opini/04/2021/kementrian-investasi-untuk-siapa/
Berikut adalah beberapa aspek utama dari tata kelola negara dalam sistem Islam yang berpegang pada pelayanan maksimal, jika ada perkara yang mudah kenapa harus dipersulit, jika bisa cepat mengapa diperlambat, dan jika bisa gratis kenapa harus berbayar.
Aspek utama tata negara Islam:
Pertama, kepemimpinan yang adil dan amanah. Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama dalam pemerintahan. Pemimpin atau khalifah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi.
Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam banyak ayat, salah satunya adalah surah An-Nisa' ayat 58. Pada ayat ini, Allah Swt. menyuruh kepada yang diamanahi kepemimpinan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia agar ditetapkan dengan adil.
Kepemimpinan dalam Islam menekankan pentingnya amanah (kepercayaan) dan integritas. Pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Integritas pemimpin adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi.
Kedua, prosedur yang simpel dan efisien. Struktur pemerintahan dalam sistem Islam sangat simpel (sederhana) dan tidak birokratis. Ada kepala negara (khalifah) yang dibantu para wakilnya (muawin), baik di bidang administrasi maupun teknis pelaksanaan. Selain itu, ada para hakim (kadi), departemen-departemen, tentara dan kepolisian, gubernur hingga kepala daerah.
Selain itu, kepentingan rakyat juga terwakili dengan adanya majelis umat, hanya saja majelis umat fungsinya bukan untuk membuat hukum atau undang-undang seperti pada sistem demokrasi. Majelis umat dalam sistem Islam adalah wadah aspirasi rakyat untuk menyampaikan keluhan atas berbagai kebijakan negara dan suaranya diperhatikan, tetapi bukan untuk dalil hukum. Adanya struktur yang simpel ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan efisien tanpa proses birokrasi yang rumit.
Ketiga, profesionalitas dan kompetensi. Dalam Islam, pengangkatan pejabat atau pemimpin didasarkan pada kompetensi dan keahlian. Rasulullah saw. mengingatkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Apabila ada suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tinggal menunggu kehancurannya." Prinsip ini memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh individu yang benar-benar memahami dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Kesimpulan
Oleh karena itu, tata kelola negara dalam sistem Islam mengedepankan kesederhanaan, fungsionalitas, dan profesionalitas. Prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas menjadi dasar utama dalam setiap aspek pemerintahan.
Struktur yang sederhana, pengelolaan sumber daya yang efektif, pengangkatan pejabat berdasarkan kompetensi, serta partisipasi publik melalui majelis umat memastikan bahwa sistem ini dapat berfungsi dengan efisien dan efektif. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, pemerintahan dapat mencapai kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat berdasarkan hukum syarak yang diridai Allah Swt..
Wallahua'lam bishawab. []
#MerakiLiterasiBatch1
#NarasiPost.Com
#MediaDakwah
Sistem demokrasi selain mahal, ternyata sangat ribet ya, apalagi kalau jumlah kabinet diperbanyak. Maka tambah ribet pula karena tumpang tindih kebijakan. Hadeh, tetap saja rakyat tambah susah.
Sistem Islam pasti terbaik, termudah, termurah
Betul, justru Islam itu memudahkan. Adanya syariat Islam adalah hadiah terindah. Manusia tidak perlu rapat ber jilid jilid menyusun undang-undang yang menghabiskan waktu dan biaya. Sistem Islam itu jalan mudah masuk surga.