Kemiskinan Turun Berdasarkan Angka atau Realitas?

Adanya kemiskinan dalam penerapan sistem kapitalisme adalah wajar. Kemiskinan timbul secara terstruktur akibat penerapan sistem yang salah.

Oleh. Isty Da’iyah
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Kemiskinan masih menjadi masalah utama negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Indonesia sendiri mengeklaim jika pada pemerintahan Presiden Jokowi, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Klaim penurunan angka kemiskinan ekstrem ini berdasarkan dari data BPS, jika selama pemerintahan Presiden Jokowi angka kemiskinan ekstrem di tahun 2016 adalah 5,24%, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi hanya di angka 1.04%. (SindoNews.com 18-5-2024).

Masih di laman yang sama, World Bank atau Bank Dunia juga memberikan data bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Yakni pada tahun 2002 sampai tahun 2022 kemiskinan mengalami penurunan dari adalah 61% menjadi 16%. Bank Dunia menyebut, Indonesia telah berhasil memberantas kemiskinan ekstrem sehingga kemiskinan mencapai 1,5% pada tahun 2022. Menurut Bank Dunia keberhasilan Indonesia ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adanya perlindungan keadilan sosial. (SindoNews.com 18-5-2024).

Yang patut ditanyakan adalah benarkah bahwa klaim pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan sudah dirasakan rakyat secara merata? Karena di sisi lain negeri ini sedang menghadapi tingginya angka stunting, dan banyaknya pengangguran, yang menunjukkan masyarakat jauh dari kata sejahtera.

Sedangkan nilai inflasi tahun 2024 yang diperkirakan mencapai 2,5% sampai 3,5%, dengan kurs rupiah terhadap USD makin melemah. Bahkan saat ini kurs dollar terhadap rupiah masih berkisar antara Rp16.185. Naiknya inflasi dan melemahnya rupiah biasanya diikuti dengan lesunya dunia usaha, dan menurunnya daya beli. Sungguh ironi jika data angka kemiskinan diklaim telah turun.

Standar Kemiskinan ala Kapitalisme

Untuk mengukur kemiskinan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi yang dimaksud penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. (Kompasiana.com 2-5-24)

Sementara itu kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses Informasi, yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

Menurut standar Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari US$1,9. Sementara penduduk kategori miskin adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari US$3.2. Jika dengan kurs mata uang saat ini US$1 = Rp16.000 maka kategori kemiskinan ekstrem adalah pengeluaran Rp30.400/orang/hari. (CNBC.Indonesia 18-5-2024).

Patut diperhatikan bahwa standar perhitungan kesejahteraan masyarakat ini dihitung berdasarkan pendapatan per kapita penduduk. Artinya perhitungan diperoleh dari rata-rata penjumlahan pendapatan suatu wilayah dibagi jumlah penduduk.

Pendapatan perkapita dalam ekonomi kapitalisme, merupakan indikator atau tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu negara. Jika pendapatan perkapita naik maka dianggap negara tersebut makmur. Meskipun digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran suatu negara hingga saat ini, pada kenyataannya pendapatan per kapita tidak bisa digunakan secara mutlak untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Hal ini dikarenakan pendapatan perkapita hanya mengukur kesejahteraan dan indikator keberhasilan pembangunan dan ekonomi dengan rata-rata angka.

Hal ini jelas tidak bisa mendeteksi kondisi ekonomi masyarakat. Pendapatan per kapita tidak mampu mendeteksi jurang ekonomi antara si kaya dan si miskin. Tidak selarasnya antara pertumbuhan ekonomi per kapita dengan kondisi riil masyarakat ini jelas tidak berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kapitalisme Penyebabnya

Adanya kemiskinan dalam penerapan sistem kapitalisme adalah satu hal yang wajar. Kemiskinan timbul secara terstruktur akibat penerapan sistem yang salah. Kebebasan ekonomi yang dijamin oleh sistem kapitalisme menjadikan pemilik modal bisa menguasai apa pun, termasuk sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Penguasaan sumber daya alam di tangan segelintir orang, sementara kebanyakan rakyat harus mengais untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harga pasar dimainkan oleh pemilik modal. Negara tidak berfungsi sebagai pelindung dan pemelihara rakyat, tetapi hanya sekadar regulator yang menghasilkan aturan dan undang-undang yang Justru lebih berpihak pada pemilik modal.

Pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dalam sistem kapitalisme diperbolehkan dikelola swasta dan asing. Akibatnya rakyat tidak bisa menikmati kekayaan alam yang menjadi milik mereka. Bahkan, sebagian sumber daya alam yang dikelola negara juga tidak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat tapi untuk mencari keuntungan.

Kesempatan rakyat untuk mengakses sumber-sumber ekonomi seperti tanah, sumber daya alam yang berupa tambang, minyak, mineral, dan lain sebagainya sangat dibatasi. Justru perundang-undangannya memudahkan penguasaan tanah bagi para investor dan pengusaha besar.

Sektor pertanian yang seharusnya menjadi sumber pencaharian pokok di negeri agraris juga tidak mendapatkan perhatian. Masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi industri, membuat lahan pertanian dari tahun ke tahun makin menyusut. Belum lagi mahal pupuk, dan juga tidak ada kestabilan harga hasil pertanian.

Pemerintah juga tidak menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sebaliknya pemerintah justru mempermudah tenaga kerja asing untuk masuk dengan mudah bekerja di Indonesia. Akibatnya Indonesia dibanjiri tenaga asing, sementara rakyat malah menjadi pengangguran. Oleh karena itu tidak mungkin berharap pada sistem kapitalisme. Karena kemiskinan dan kesenjangan hidup yang ada saat ini adalah buah dari sistem kapitalis itu sendiri.

Islam Memberantas Kemiskinan

Berbeda dengan sistem kapitalisme, indikator kesejahteraan dalam Islam sangat jelas. Islam memandang bahwa sebuah masyarakat disebut sejahtera adalah ketika setiap individu masyarakat secara menyeluruh mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara baik.

Dan hal ini menjadi tugas negara yakni Khilafah adalah menjamin bahwa rakyat bisa meraih hal tersebut dengan penerapan sistem ekonomi Islam.

Adapun mekanisme sistem Islam kaffah dalam berupaya untuk memberantas kemiskinan bagi rakyatnya, jika dirangkum secara ringkas adalah:

1. Negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Hal ini tidak berarti negara memberikan bantuan langsung kepada rakyat. Tapi negara melalui penerapan Islam, mengatur mekanisme supaya rakyat bisa memenuhi kebutuhan secara layak dan mudah. Untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, syariat Islam mewajibkan kepada laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi para laki-laki sehingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Negara akan mengatur agar mekanisme pemenuhan kebutuhan berjalan dengan baik dan memberi sanksi bagi orang yang melalaikan tanggung jawabnya. Untuk pendidikan dan kesehatan negara menyediakannya secara gratis untuk rakyat.
   
   
2. Negara mengatur pengelolaan kepemilikan. Syariat Islam telah membagi kepemilikan menjadi: kepemilikan pribadi, kepemilikan masyarakat/umum, dan negara. Syariat juga telah mengatur bagaimana cara pengelolaan dan pembelanjaan dari tiap-tiap jenis kepemilikan. Maka negara memastikan bahwa pengelolaan kepemilikan sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat. Adanya kas negara di baitulmal, akan memberikan kejelasan dalam pengelolaan keuangan negara.
   
   
3. Negara mengatur distribusi kekayaan. Negara memiliki mekanisme khusus supaya harta tidak berputar di kalangan tertentu saja. Memastikan setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama terhadap barang produksi. Negara juga melarang untuk menimbun harta serta mendorong untuk menggunakannya sebagai modal usaha.
   
   
4. Negara menerapkan sistem mata uang emas, dan perak serta melarang riba. Ketahanan mata uang emas dan perak terhadap inflasi akan menimbulkan kestabilan ekonomi dan bebas dari pengaruh asing. Sehingga iklim usaha akan berjalan baik dengan bertumpu pada ekonomi riil.
   

Dari penjelasan ini terlihat bahwa Islam menggunakan indikator kemakmuran yang bisa menggambarkan kondisi masyarakat secara riil. Islam memiliki mekanisme yang rinci untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penerapan syariat Islam secara total dalam kehidupan bernegara.

Khatimah

Saat ini turunnya prosentase penduduk miskin, tidak bisa dianggap sebagai realitas bahwa kemiskinan bisa diatasi. Karena kuantitatif jumlah penduduk miskin tergantung pada garis kemiskinan atau standar kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk melihat apakah kemiskinan berkurang atau tidak harusnya melihat realitas masyarakat. Apakah masyarakat sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak atau tidak. Maka jika ingin menghilangkan kemiskinan secara sempurna dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, satu-satunya cara adalah menerapkan sistem Islam secara kaffah dalam segala lini kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”

Sebuah sistem yang telah diaplikasikan selama 13 abad di dunia, dan terbukti sistem Islam kaffah bisa mendatangkan rahmat ke seluruh alam.

Wallahu a'lam bishawaab.