“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.”
(HR. Nasai 3987, Tirmudzi 1455).
Oleh : Wida Nusaibah
( Penulis dan Pemerhati Kebijakan Publik)
NarasiPost.Com-Pemberian vaksin Sinovac sebagai salah satu upaya mengatasi wabah virus Covid-19 sudah mulai diberikan. Bahkan, orang pertama di Indonesia sudah mendapatkannya. Sebagaimana dilansir dari Galamedianews bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pengalamannya mendapat suntik perdana vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Beliau mengaku tidak merasakan rasa sakit saat disuntik.
Hal itu beliau ungkapkan dalam tayangan video yang disiarkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 13 Januari 2021.
Langkah pemberian vaksin pada presiden terlebih dahulu merupakan langkah yang tepat agar menjadi contoh bagi para petinggi negara dan juga bagi seluruh rakyat agar mau menerima vaksin tersebut. Namun, ternyata hal tersebut belumlah cukup untuk membuka mata rakyat yang masih kontra dengan vaksin. Masih banyak rakyat yang enggan divaksin dengan berbagai alasan. Salah satunya karena merasa tidak yakin akan kehalalan, keamanan, dan keefektifan vaksin tersebut dalam mencegah penularan virus Covid-19. Mereka juga merasa tidak yakin bahwa dengan vaksin ini akan mampu menyelesaikan pandemi yang sedang terjadi saat ini.
Survei WHO, Kemenkes, dan UNICEF menunjukkan bahwa 7,6 persen masyarakat Indonesia menolak untuk divaksin corona. Alasan responden yang menolak vaksinasi beragam, mulai dari mempertanyakan soal keamanan, tak percaya dengan efektivitasnya, serta tak percaya pada vaksin. (Kumparan.com,30/10/20)
Ditambah lagi beredarnya berbagai informasi yang menyesatkan terkait vaksin. Semisal tentang efek samping vaksin, bahan yang belum diyakini kehalalannya, dsb. Bahkan juga beredar informasi terkait denda dan hukuman penjara bagi rakyat yang tidak mau divaksin. Tak ayal, hal tersebut jelas semakin membuat masyarakat bimbang untuk memutuskan bersedia menerima vaksin tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah harus memahami bahwa kebimbangan yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor. Rendahnya literasi masyarakat, peran media, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap langkah yang diambil pemerintah (hal ini dipengaruhi oleh situasi politik selama ini).
Dari sini, negara harus hadir dalam memberikan jaminan akan kehalalan, keamanan, dan keefektifan vaksin tersebut. Sebab, masyarakat hanya butuh kepastian dan jaminan. Dimana, hal tersebut akan diperoleh jika negara memberikan edukasi satu arah yang tepat tentang semua hal terkait vaksin.
Selain itu, peran media harus diarahkan agar memberikan informasi yang tepat dan jujur terkait vaksin tersebut. Media juga harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa dalam hal "science" pemerintah tidak akan bisa memberikan manipulasi informasi. Sebab ada jurnal ilmiah dan ada preview ilmuwan.
Dalam upaya memberikan vaksin bagi masyarakat, pemerintah harus mengutamakan edukasi, bukan ancaman-ancaman apalagi sanksi fisik. Diharapkan dengan diberikannya edukasi yang tepat, maka masyarakat akan melakukan vaksinasi dengan sukarela.
Kemudian, faktor rendahnya kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai situasi politik yang terjadi selama ini. Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat sudah jenuh terhadap karut-marut kondisi politik di negeri ini. Berbagai penyelewengan yang dilakukan para petinggi negeri semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, tak heran jika setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah akan menimbulkan keraguan dan kekhawatiran masyarakat, termasuk dalam hal upaya pemerintah memberikan vaksin. Inilah ketidak-idealan kondisi hidup saat ini di luar sistem Islam. Dimana negara ini mengadopsi sistem kapitalis yang berorientasi pada manfaat dan keuntungan materi, sehingga masyarakat akan selalu berpikir bahwa negara akan mengambil manfaat dari pengambilan kebijakan pemberian vaksin tersebut.
Oleh sebab itu, sudah seharusnya sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam hendaknya meneladani dan menerapkan aturan Islam secara sempurna. Dalam Islam, jika memang negara butuh vaksin, maka langkah politik yang diambil negara akan berbeda dengan yang diambil pemerintah saat ini. Selain melakukan edukasi, negara Islam juga akan melakukan langkah berikut:
- Negara akan memaksimalkan potensi dan ilmuwan dalam negeri dalam pembuatan vaksin. Sehingga efektivitas dan kehalalan akan terjamin.
- Negara tidak akan menjalin kerjasama pembuatan vaksin dengan negara lain yang sudah jelas memerangi Islam.
- Sebelum vaksin bisa beredar, negara akan memberlakukan sistem lockdown, dengan cara memisahkan yang sehat dengan yang sakit. Masyarakat yang sehat dapat beraktivitas seperti biasa. Sementara yang sakit akan diisolasi dengan jaminan kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh negara.
Sekali lagi, yang perlu dimaksimalkan oleh pemerintah adalah memberikan edukasi yang tepat dan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Lalu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh negara dengan paradigma yang benar memandang nyawa manusia, yakni negara yg menerapkan aturan Islam.
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.”
(HR. Nasai 3987, Tirmudzi 1455).
Wallahu a'lam[]
Photo : Pinterest
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
