Jemaah Haji Merindu Layanan Terjitu

Ibadah haji bagi kaum muslimin sangat penting, sayangnya negara tidak mampu mengurus kebutuhan dan memfasilitasi rangkaian prosedur ibadah hingga tuntas. Maka, wajar jika kaum muslimin merindu layanan terjitu dari negara agar mereka bisa melaksanakan ibadah haji secara maksimal.

Oleh. Desi Wulan Sari
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Labaikallaahumma labbaik… bulan haji telah tiba, seluruh umat muslim dunia bersiap menjalankan ibadah dari rangkaian rukun Islam ke-5, berhaji jika mampu. Fenomena hari ini sungguh di luar harapan kaum muslimin, di mana daftar tunggu untuk menjalankan ibadah haji setiap negara sudah sampai pada antrian panjang yang tidak masuk di akal. Antrean tunggu yang mencapai belasan tahun bahkan puluhan tahun membuat kaum muslimin saat ini tidak mampu berbuat apa-apa karena terkait kebijakan pemerintah negeri, kuota jemaah haji dan biaya yang semakin melambung.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 tengah menjadi isu hangat terkini. Pelayanan haji yang tidak terlayani secara optimal menjadi masalah krusial dalam pelaksanaan ibadah haji Indonesia tahun ini. Keluhan yang disampaikan oleh para jemaah haji regular membuat sedih para keluarga jemaah yang ada di tanah air. Bukan saja karena kurangnya pelayanan di saat puncak haji, tetapi usia para jemaah haji banyak yang memasuki usia lansia yang justru banyak butuh pendampingan dan perhatian khusus dari para petugas negeri yang ditunjuk sebagai pendamping jemaah haji Indonesia.

Dilansir dari media bbc.com pada 1 Juli 2023, jamaah haji Indonesia banyak mengeluhkan berbagai fasilitas layanan yang semestinya mereka dapatkan dari pemerintah. Hak-hak yang mestinya mereka dapatkan banyak yang diterlantarkan, sehingga menghambat jalannya proses ibadah yang dilakukan.

Terlantarnya para jemaah haji Indonesia membuat Tim Pengawas Haji DPR menyerukan adanya investigasi atas terjadinya insiden tersebut. Adapun persoalan yang dihadapi para jemaah haji Indonesia di saat momen penting dari rangkaian ibadah haji antara lain:

1. Persoalan distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina. Terlambatnya pendistribusian makanan membuat jemaah kelaparan dan letih.
2. Persoalan jumlah kamar mandi di Arafah sangat terbatas bagi jemaah. Hal ini menyebabkan antrean panjang dan kesengsaraan jemaah dalam hal sanitasi di sana.
3. Persoalan terlantarnya jemaah haji di Muzdalifah yang tidak ada mitigasinya. Antrean bus yang mengangkut jemaah tidak kunjung datang.
4. Persoalan pelayanan haji para lansia tidak tertangani dengan optimal. Banyak lansia yang terlantar dan tidak mampu bersaing dengan jemaah lebih muda dalam mendapatkan fasilitas.
5. Persoalan kinerja penyedia layanan haji dari Arab Saudi dianggap tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Amburadulnya manajemen penempatan jemaah saat kedatangan membuat mereka berebutan tenda.

Faktanya, semua persoalan itu menjadi tanda tanya bagi masyarakat kini, mengapa persoalan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara tidak dapat mampu terpenuhi dengan optimal pada penyelenggaran haji kini?

Persoalan semacam ini bukan hanya terjadi kali ini saja, berbagai persoalan jemaah haji reguler kerap kali terjadi di masa tahun haji sebelumnya. Persoalan pendistribusian, kelayakan fasilitas, menu makanan yang tidak maksimal, transportasi dan akomodasi yang melulu ditemui membuat rakyat terpaksa “pasrah” tanpa bisa komplain atau berbuat apa-apa walaupun mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai peserta jemaah haji yaitu membayar ongkos haji yang semakin melambung dan telah ditetapkan oleh pemerintah, hingga menerima daftar tunggu yang sekian lamanya untuk menanti giliran diberangkatkan.

Dalam sistem kapitalisme, berbagai urusan telah disangkutpautkan pada kemampuan individu untuk bisa membayar materi sebanyak-banyaknya. Keuntungan yang diharapkan oleh para pengusaha nasional dan global dimanfaatkan sebagai agenda yang diselenggarakan layaknya bisnis jual beli bagi siapa pun. Padahal, layanan haji merupakan tanggung jawab penuh pemerintah dalam mengurus rakyatnya hingga memudahkan kaum muslimin dalam melaksan
akan prosesi ibadah hajinya hingga tuntas.

Padahal, ibadah haji bagi kaum muslimin sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan jika mampu. Namun, apalah jadinya jika negara tidak mampu mengurus kebutuhan rakyatnya dalam memfasilitasi keamanan, kenyamanan, kelancaran, proses ibadah hingga tuntas menjadi salah satu perhatian penting yang dilakukan oleh negara. Sehingga, kerinduan kaum muslimin akan layanan terjitu dari pemimpin negeri bisa terwujud kelak. Pertanyaannya adalah, adakah sistem negara yang mampu melindungi kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah haji secara optimal dan maksimal?

Penyelenggaraan Haji dalam Islam Kaffah

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ali-Imran ayat 97,

فِيۡهِ اٰيٰتٌ ۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبۡرٰهِيۡمَۚ  وَمَنۡ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الۡبَيۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَيۡهِ سَبِيۡلًا ؕ وَمَنۡ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ

“Ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Siapa saja yang mengingkari, sungguh Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Dalam Islam, penyelenggaraan ibadah haji menjadi prioritas utama bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Rakyat Daulah Islam yang ada di dalam naungannya akan mendapatkan pelayanan terbaik dalam setiap tahun penyelenggraan haji. Berbagai fasilitas bagi para calon jemaah haji akan dipersiapkan secara optimal, sehingga tidak akan ada lagi persoalan teknis yang sangat buruk hingga menyengsarakan para calon jemaah haji.

Lihatlah, bagaimana sejarah mencatat besarnya perhatian dan kepengurusan yang diberikan oleh pemimpin kaum muslimin dalam melayani para tamu Allah Swt. Para petugas muslim yang ditunjuk dan diamanahi oleh khalifah akan bertanggung jawab dalam mengelola urusan penyelenggraan haji, baik dari penyediaan fasilitas, akomodasi, transportasi, distribusi dengan teratur dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jemaah. Kaum muslimin akan diatur dalam kuota haji setidaknya satu kali kewajiban, jika ada kelebihan kuota maka barulah dibolehkan untuk berhaji atau berumroh lebih dari satu kali. Dalam sistem Islam kaffah, tidak mengenal yang dinamakan visa haji, karena seluruh wilayah kaum muslimin adalah satu kesatuan.

Begitu pun dalam penetapan ongkos haji, dalam Islam, ongkos haji akan ditentukan oleh khalifah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan diperlukan oleh para calon haji tersebut. Dan yang menjadi catatan penting berbagai biaya urusan haji menjadi kewajiban negara dalam melayani urusan para jemaah haji dan umrahnya. Negara tidak akan mengambil keuntungan dari setiap penyelenggraan haji, karena hal ini bukan bagian dari bisnis untung rugi khalifah, dan dana haji bukan menjadi bagian dari investasi ataupun dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur manapun.

Karena pemimpin yang amanah akan selalu mengurus umatnya semaksimal mungkin, agar haknya dapat terpenuhi dengan baik. Terlebih dalam pelaksanaan ibadah haji yang menjadi simbol sakralilasi kaum muslimin di seluruh dunia. Maka, sejatinya hanya sistem Islam yang mampu membawa solusi tuntas dari persoalan penyelenggaraan ibadah haji kaum muslimin. Karena Islam adalah aturan yang telah Allah berikan melalui Rasulullah, agar manusia dapat menjalani kehidupannya sesuai koridor syariat yang Allah tetapkan. Semua itu agar manusia hidup dalam keselamatan dunia dan akhirat, sehingga Islam sebagai satu-satunya sistem yang penuh rahmat bagi seluruh alam. Wallahu’alam bishawab.