"Jika dicermati secara mendalam, program yang diwacanakan dalam G20 bukanlah untuk menggenjot ekonomi rakyat kecil, melainkan para ekonom kapitalis dalam skup negara. Karena pada faktanya, para pelaku UMKM selama ini hanya dijadikan alat untuk meraih keuntungan bagi para kapitalis."
Oleh. Ummu Abror
(Pengajar dan Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Indonesia patut berbangga bisa menjadi Presidensi G20 tahun ini. Grup yang dibentuk untuk mengangkat beragam persoalan yang dihadapi dunia dan mencari solusi penanganannya terutama pasca pandemi Covid-19. Perhelatan G20 kali ini mengangkat isu tentang peningkatan pangan dan pengelolaan sumber daya lokal.
Kadisperindag Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah, menyatakan dukungannya dalam ekonomi berkelanjutan yang disampaikan pada perhelatan Forum Group Of Twenty (G20). Pihaknya akan berusaha meningkatkan ekonomi makro melalui sumber lokal, salah satunya yaitu dengan terus menggenjot UMKM. Harapannya, tidak sebatas menjadi pedagang tetapi bisa menjadi pengusaha bahkan eksportirnya. (Kompas.com, 20/9/2022)
Sebenarnya apakah G20 itu? G20 merupakan forum yang membahas tentang krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Negara-negara yang tergabung dalam forum ini meliputi Australia, Argentina, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Indonesia.
Apa yang diinginkan G20 dengan program-programnya haruslah realistis. Sebab program saja tidaklah cukup di saat negara tidak memberi dukungan secara optimal, sedangkan para pelaku usaha UMKM mereka selalu dihadapkan pada situasi yang serba sulit, misalnya keterbatasan modal, lahan yang tidak mencukupi karena adanya konversi lahan, sampai kepada proses pendistribusian.
Belum lagi pemenuhan kebutuhan mendasar mereka juga belum terpenuhi secara maksimal, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga program-program yang akan digulirkan pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan persoalan secara sempurna karena hanya sebatas solusi parsial, seperti perhelatan G20 ini.
Dalam proses distribusi, produk UMKM diduga selalu menggunakan marketplace milik para kapitalis. Terutama mereka dijadikan sasaran objek pajak prospektif. Pengusaha makro hanya dimanfaatkan menjadi tenaga industri demi terwujudnya pendapatan negara, bukan sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan perhatian dan pelayanan dari negara.
Jika dicermati secara mendalam, program yang diwacanakan dalam G20 bukanlah untuk menggenjot ekonomi rakyat kecil, melainkan para ekonom kapitalis dalam skup negara. Karena pada faktanya, para pelaku UMKM selama ini hanya dijadikan alat untuk meraih keuntungan bagi para kapitalis. Di antaranya dengan menjadikan mereka selalu bergantung pada perusahaan penyedia modal/kredit, karena minimnya dukungan negara secara riil sebagai pelayan dan pengurus urusan publik.
Menjadikan UMKM naik kelas secara nasional atau internasional bukanlah untuk kesejahteraan pengusaha mikro itu sendiri, malainkan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara Barat imperialis dan makin mengukuhkan cengkeraman negara asing untuk menguasai sumber daya negeri-negeri muslim. Maka, selama yang diterapkan adalah sistem kapitalis sekuler, program menyejahterakan rakyat melalui UMKM hanya ilusi semata. Karena dalam kebutuhan mendasar rakyat tidak ada jaminan pemenuhannya dari negara seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Sehingga bagaimana mungkin eknomi rakyat akan meningkat sementara akses mendapatkan modal, bahan baku, media distribusi terhalang dengan kebutuhan pokok yang makin melambung akibat kebijakan zalim dari negara itu sendiri.
Hal ini sangat berlawanan dengan sistem Islam, dimana negara hadir sebagai penjamin bagi seluruh kebutuhan rakyat dan kemaslahatannya. Penguasa dalam Islam berfungsi sebagai raa’in pengurus rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)
Islam mempunyai sistem ekonomi yang bersifat solutif dalam memecahkan persoalan kehidupan. Politik ekonominya berlandaskan pada empat dasar. Pertama, memandang setiap individu mempunyai hak yang sama dalam pemenuhan sandang, pangan, dan papannya. Kedua, negara hadir sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan dasar tersebut bahkan menyediakan sarana infrastruktur yang menunjang pemenuhan kebutuhan yang bersifat sekunder dan tersier. Ketiga, menjamin setiap individu bisa mendapatkan kekayaaan sesuai dengan syariat. Keempat, setiap individu masyarakat berinteraksi sesuai denagan syariat. Dengan dasar inilah perekonomian yang kuat akan terwujud dan kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi.
Kesuksesan negara dalam sistem Islam, dalam mengurusi rakyatnya telah terbukti secara riil selama 1.400 tahun. Tidak sekadar memberi dorongan agar masyarakat bertambah maju, tetapi juga upaya nyata dengan menerapkan seluruh syariat Islam secara kaffah, sehingga semua aspek kebutuhan mereka pun terjamin. Negara pun akan berdaulat secara ekonomi dan politik saat akidah Islam menjadi asas setiap kebijakan, bahkan negara akan bersikap tegas dari segala ancaman yang datang dari dunia luar dengan cara mempersempit ruang adanya intervensi Barat untuk menguasai aset kaum muslimin. Allah Swt. Berfirman:
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS. An-Nisa: 141)
Wallahu a’lam bi ashawwab.[]
