"Negara hari ini tidak memosisikan dirinya sebagai pemelihara urusan masyarakat, tetapi hanya berperan sebagai perpanjangan tangan yang menghubungkan kepentingan swasta dan rakyat. Begitu pula, tujuan pengelolaan BUMN hanya sebagai lahan bisnis para oligarki kekuasaan demi meraup keuntungan. Lihat saja, bagaimana pemerintah seolah setengah hati dalam mengurus Pertamina, fenomena kebakaran tak membuat penguasa sigap dalam membenahi persoalan, yang ada kebakaran terus saja berulang."
Oleh.Renita
(Kontributor Tetap NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Kobaran api kembali melahap kilang minyak di salah satu cabang Pertamina negeri ini. Berulangnya kejadian ini sontak membuat publik tercengang. Bagaimana tidak, terbakarnya kilang minyak seolah telah menjadi agenda ‘langganan’ perusahaan pelat merah ini. Peristiwa ini seakan membuktikan lemahnya peran penguasa dalam menjaga aset negara.
Sebagaimana diwartakan dari kompas.com (14/11/2021), kobaran api telah melahap sebuah kilang minyak Pertamina di Cilacap pada Sabtu (13/11) pukul 20.00 WIB. Semburan api pertama berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.05. Tak lama berselang, terjadi sebuah hambatan yang mengakibatkan form terbuka dan memunculkan api kedua, akhirnya fire fighting ekstra pun dilakukan hingga api berhasil dipadamkan secara total pada pukul 07.45 pagi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa nahas ini, namun 80 warga dievakuasi akibat adanya kebakaran ini. Diduga kebakaran terjadi karena adanya sambaran petir.
Insiden tersebut merupakan peristiwa kebakaran kilang minyak ketiga dalam setahun ini, dari total tujuh kebakaran kilang minyak Pertamina sejak 1995. Sebelumnya, kilang minyak Balongan terbakar pada akhir Maret lalu, disusul kemudian dua kali kebakaran kilang Cilacap pada 11 Juni dan terakhir kejadian pada 13 November ini. Dari ketiga kejadian tersebut, dua di antaranya disinyalir terjadi karena sambaran petir. Lantas, bagaimanakah sebenarnya kondisi pengamanan kilang minyak Pertamina? Benarkah, peristiwa ini hanya diakibatkan kondisi cuaca semata? Bagaimana pula mekanisme Islam dalam mengelola harta kepemilikan umum?
Dampak Kebakaran Kilang Pertamina
Kilang minyak Cilacap merupakan salah satu dari enam kilang minyak milik Pertamina yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni sekitar 348 barel per hari. Sebanyak 34 persen kebutuhan BBM nasional dan 60 persen kebutuhan BBM Pulau Jawa dipasok dari kilang ini. Kilang Cilacap difasilitasi dengan 228 tangki untuk menadahi crude yang akan diproses, menampung gas juga BBM produksi minyak mentah. Selain itu, kilang ini juga satu-satunya kilang yang menghasilkan aspal dan base oil untuk keperluan pembangunan infrastruktur negeri ini.
Berkaitan dengan kebakaran yang melahap tangki 36T-102 berisi sekitar 31.000 kiloliter komponen Pertalite di kilang minyak Cilacap, kerugian materil yang bakal dialami Pertamina ditaksir mencapai Rp237 miliar. Dari sisi infrastruktur, insiden ini berimbas pada beban biaya yang harus ditanggung untuk merenovasi aset yang terbakar. Selain itu, kebakaran ini juga akan menurunkan reputasi dan kredibilitas Pertamina sebagai subholding. Tak ketinggalan, adanya peristiwa ini ternyata juga mengancam keselamatan masyarakat, karena permukiman mereka yang berjarak dekat dengan tangki. (kompas.com,15/11/2021)
Bagaimana Pengamanan Kilang Pertamina?
Berkaitan dengan proteksi dan mitigasi kebakaran yang berasal dari faktor alam seperti petir, sebenarnya Pertamina mengklaim sudah melakukan proses evaluasi dan assesment. Alat penangkal petir yang dimiliki Pertamina telah memenuhi standar internasional dan mampu menilik perkembangan cuaca. Namun, dikarenakan adanya fenomena cuaca ekstrem di berbagai wilayah, maka hasil evaluasi pihak Pertamina serta pakar petir menyatakan perlunya penambahan alat yang sesuai dengan kondisi cuaca, salah satunya pengangkal petir jenis Early Steamer Emission (ESE) dan juga Light Protecting System (LPS) berkaitan dengan kesesuaian desain dan jenis penangkal petir yang bakal dipasang di area rawan tersambar petir. Saat ini, setiap Refinery Unit di Kilang Pertamina internasional memiliki fungsi yang mengatasi keandalan kilang sehingga tidak ada tim atau organisasi baru yang dibentuk.(tirto.id, 16/11/2021)
Abainya Pertamina Hingga Dugaan Peningkatan Kuota Impor
Berulangnya kebakaran kilang minyak Pertamina memunculkan berbagai respons di tengah masyarakat, salah satunya terkait adanya kelalaian dan unsur kesengajaan dalam insiden kebakaran beruntun tersebut. Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, menyatakan bahwa kebakaran berulang ini mengindikasikan abainya Pertamina terhadap pengamanan kilang. Karena dampaknya bukan hanya menghanguskan tangki minyak, tetapi juga membahayakan keselamatan warga. Dirinya juga mengungkapkan rentetan kebakaran ini menguatkan sinyal adanya unsur kesengajaan yang berasal dari pihak tertentu dalam rangka membuka keran impor BBM yang menjadi bancakan para pemburu rente. (tirto.id, 16/11/2021)
Sangat disayangkan, ketika kebakaran kilang minyak Pertamina kembali terjadi di negeri ini. Apalagi, dengan alasan tersambar petir, bagaikan lagu lama yang didengar masyarakat. Jika memang kondisi cuaca adalah penyebabnya, bukankah seharusnya dilakukan upaya mitigasi maksimal terhadap risiko operasional yang bakal merugikan perusahan, masyarakat dan lingkungan? Termasuk di dalamnya terkait kelayakan tangki-tangki yang dipakai selama ini. Sungguh aneh, ketika Pertamina mengklaim telah memiliki alat penangkal petir yang mumpuni, namun tetap saja kebobolan. Apalagi, adanya kebakaran ini dijadikan dalih untuk menambah alat penangkal petir yang lebih mutakhir. Adanya kebakaran akibat kelalaian ini seakan menegaskan abainya pemerintah dalam menjaga aset vital negara, memastikan kompetensi SDM demi mengatasi human error serta keamanan terhadap standar operasi yang digunakan.
Selain itu, banyak pihak yang menilai adanya unsur kesengajaan dalam insiden ini. Bagaimana tidak, adanya kebakaran yang berderet ini, tentu saja akan mengurangi pasokan BBM Pertamina. Walaupun, pemerintah berdalih stok BBM aman pasca kebakaran, namun tetap saja hal ini akan semakin memperlebar celah terbukanya keran impor BBM. Dari mana lagi pemerintah akan menyuplai kekurangan BBM ketika pasokan nasional tak mencukupi? Pada kenyataannya, saat ini impor masih menjadi jurus andalan penguasa ketika terjadi kelangkaan berbagai kebutuhan vital masyarakat. Apalagi, dengan merajalelanya mafia migas, adanya impor migas akan semakin memuluskan hasrat mereka untuk mendulang cuan sebesar-besarnya.
Sengkarut Tata Kelola BUMN dalam Kapitalis
Apa pun penyebab dari adanya kebakaran berantai ini, pada faktanya, kebakaran ‘langganan’ ini menunjukkan pada kita bagaimana buruknya tata kelola BUMN dalam sistem saat ini. Negara hari ini tidak memosisikan dirinya sebagai pemelihara urusan masyarakat, tetapi hanya berperan sebagai perpanjangan tangan yang menghubungkan kepentingan swasta dan rakyat. Begitu pula, tujuan pengelolaan BUMN hanya sebagai lahan bisnis para oligarki kekuasaan demi meraup keuntungan. Lihat saja, bagaimana pemerintah seolah setengah hati dalam mengurus Pertamina, fenomena kebakaran tak membuat penguasa sigap dalam membenahi persoalan, yang ada kebakaran terus saja berulang.
Demikian pula, adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran, tak pelak lagi semakin menguatkan ceruk asing untuk berperan lebih dominan, entah itu dalam suplai BBM dari lewat jalan impor maupun pengambilalihan pengurusan ketika BUMN makin compang-camping akibat kerugian yang kian menggunung. Lebih parah lagi, adanya kebakaran ini bisa membuat aset negara lambat laun terperosok ke dalam menumpuknya problem keuangan. Alhasil, negara harus kembali mengasongkan BUMN ke tangan asing. Pada akhirnya, rakyatlah yang selalu dirugikan. Ironis!
Maka dari itu, jangan heran ketika pengelolaan BUMN hari ini tak membuat rakyat sejahtera, justru malah semakin melipatgandakan kerugian negara, sebab inilah watak tata kelola aset negara dalam sistem ekonomi kapitalis liberal. Buruknya pengelolaan serta berbagai permasalahan yang mendera adalah dampak nyata dari abainya penguasa dalam menjaga aset negara. Selamanya BUMN akan terus mengalami kerugian ketika pengurusannya masih berada dalam paradigma kapitalis liberal. Kehadiran BUMN bukannya mendapat perhatian penuh demi kemaslahatan rakyat, yang ada semakin hari kondisinya semakin memprihatinkan akibat amburadulnya pengelolaan.
Pengelolaan Aset Negara dalam Peri'ayahan Islam
Buruknya pengelolaan serta berbagai permasalahan tak akan terjadi ketika pengelolaan aset negara didasarkan pada paradigma sahih, yakni sistem Islam. Islam memiliki aturan terperinci mengenai pengaturan harta kepemilikan umum, termasuk pengelolaan BUMN berupa barang tambang minyak.
Dalam Islam, BUMN merupakan harta kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara. Hal ini sesuai dengan peran Khalifah sebagai pemelihara dan pengurus seluruh kebutuhan umat. Islam beserta seperangkat aturannya akan mengelola semua aset negara dengan baik dan profesional. Syariat Islam tidak akan membiarkan semua peluang yang akan berdampak buruk bagi pengelolaan BUMN, seperti adanya kelalaian yang berimbas pada kebakaran atau pun unsur kesengajaan yang ada di balik sebuah insiden kebakaran.
Mengenai manajemen harta kepemilikan, Islam memiliki aturan yang sangat komprehensif. Dalam Islam, harta kepemilikan diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yakni harta kepemilikan individu, negara dan umum. Kepemilikan umum merupakan semua kekayaan yang ditetapkan kepemilikannya oleh Asy-Syari’ untuk seluruh umat Islam, sehingga harta tersebut menjadi milik bersama. Individu tidak diperbolehkan untuk mengelolanya demi kepentingan pribadi, namun diperbolehkan mengambil manfaat dari hasil pengelolaannya. Adapun kepemilikan umum terbagi menjadi tiga jenis, yakni fasilitas umum yang dibutuhkan seluruh masyarakat, kekayaan yang terlarang dimiliki oleh individu serta barang tambang yang melimpah. Dalam HR Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi saw. bersabda, “Kaum muslimin sama-sama membutuhkan tiga perkara : padang, air dan api.”
Adapun minyak merupakan barang tambang yang melimpah, sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh negara, individu diharamkan untuk menguasainya. Negara tidak boleh menjajakan BUMN kepada pihak asing bagaimana pun keadaannya. Sebab, semua itu merupakan harta milik umat, umatlah pemilik yang sah secara syar’i. Selain itu, penguasa dalam Islam merupakan pemimpin yang sangat memahami perannya sebagai pelayan umat. Sehingga, ia akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanahnya dalam rangka mendapatkan pahala di sisi Allah Swt. Keberadaan mereka menjadi punggawa negara adalah untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk kepentingan pribadi demi mengumpulkan kekayaan atau pun mencapai kekuasaan.
Dengan demikian, para petinggi negara dalam Islam akan memiliki kompetensi yang mumpuni. Sehingga dapat mengelola aset negara dengan penuh tanggungjawab. Mengantisipasi semua peluang terjadinya kebakaran dengan pemeliharaan tangki-tangki yang didukung teknologi yang modern serta keahlian SDMnya. Semua ini hanya akan terlaksana ketika negara menyerahkan kepemimpinannya pada syariat Islam, yakni Khilafah. Marilah kita perjuangkan tegaknya institusi yang akan mengelola seluruh kepemilikan umum dengan amanah dan profesional, sehingga umat dapat menikmatinya dengan mudah dan kesejahteraan pun dapat direguk di dalamnya.
Wa’allahu A’lam Bish Shawwab[]
