Indeks kemiskinan multidimensi memberikan perspektif tentang kemiskinan yang tidak hanya mencakup pendapatan, sehingga solusi dari pemerintah yang hanya fokus pada peningkatan pendapatan per kapita tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kondisi ini diperparah dengan diterapkannya sistem kapitalisme sekuler yang merupakan biang keladi dari semua permasalahan ini.
Oleh. Diyani Aqorib S.Si.
(Pegiat Literasi)
NarasiPost.Com-Ironi, itulah kata yang pantas disematkan ketika melihat kondisi negeri ini. Negeri subur dengan limpahan kekayaan alam di sana sini. Namun, rakyatnya justru mengalami kemiskinan tak bertepi. Ditambah kebutuhan hidup yang semakin tinggi, seakan tidak mau berkompromi. Terutama ketika pandemi, yang efeknya masih terasa sampai saat ini.
Kemiskinan merupakan masalah serius negeri ini. Seperti yang dilansir kompas.com (15/7/2021) bahwa berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta jiwa dan 10 juta di antaranya mengalami kemiskinan ekstrem. Jumlah penduduk miskin tersebut tersebar di 35 kabupaten/kota dari tujuh provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Papua Barat. Terdapat sekitar 39.357 penduduk miskin ekstrem yang tersebar di lima kabupaten. Yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Tembrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan. (republika.co.id, 18/10/2021)
Arti dari kemiskinan ekstrem menurut wikipedia.org adalah suatu kondisi yang langka akan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Serta merujuk pada standar Bank Dunia bahwa ukuran kemiskinan ekstrem yaitu mereka yang penghasilannya di bawah parity purchasing power (ppp) US$ 1,99/kapita/hari.
Adapun dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah menjalankan dua program, yaitu perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, uang, maupun sembako dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, upaya tersebut tidak efektif. Terbukti jumlah penduduk miskin justru meningkat sebanyak 1,12 juta jiwa bila dibandingkan dengan data Maret 2020.
Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan
Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan di negeri ini. Di antaranya adalah faktor pendidikan yang rendah, minimnya lapangan kerja, gelombang PHK besar-besaran, dan tingginya harga pangan. Keadaan inilah yang membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya saja dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan khusus, mereka akan sulit bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA) yang berpendidikan lebih tinggi, sehingga keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tinggallah mimpi.
Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura seperti yang dilansir tribunnews.com(9/10/2021) bahwa indeks kemiskinan multidimensi memberikan perspektif tentang kemiskinan yang tidak hanya mencakup pendapatan, sehingga solusi dari pemerintah yang hanya fokus pada peningkatan pendapatan per kapita tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kondisi ini diperparah dengan diterapkannya sistem kapitalisme sekuler yang merupakan biang keladi dari semua permasalahan ini. Bagaimana tidak? Sistem ini membolehkan individu atau swasta untuk menguasai sumber daya alam atas nama kebebasan kepemilikan, sehingga rakyat tidak bisa menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri.
Sistem ini juga membolehkan penguasaan sektor-sektor strategis, misalnya dengan mempermudah perizinan kepemilikan jalan raya dan transportasi beserta izin TKA-nya. Demikian juga terhadap kepemilikan sarana-sarana pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya hanya berorientasi keuntungan semata.
Solusi Pengentasan Kemiskinan dalam Islam
Permasalahan kemiskinan merupakan masalah serius yang membutuhkan solusi tuntas. Solusi ini harus berasal dari Zat Yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Swt, berupa syariah Islam yang diterapkan secara kaffah dalam institusi khilafah.
Salah satu sistem yang mendukung tegaknya syariah Islam, yaitu sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam dikenal istilah politik ekonomi Islam. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya yang berjudul Nizhamul Iqtishadi, politik ekonomi Islam adalah menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya.
Berdasarkan politik ekonomi Islam ini, Khalifah akan mengurusi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya tanpa terkecuali. Seperti pemenuhan kebutuhan pokok yang memang dijamin per individu rakyat. Rakyat juga akan diberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dalam berbagai bentuk, misal dengan memberikan hak pengelolaan tanah atau diberikan pendidikan keterampilan. Sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Khalifah juga akan mengatur mekanisme distribusi bahan pangan dan kebutuhan lainnya agar bisa tersebar merata ke wilayah yang membutuhkan. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai bentuk layanan gratis dari fasilitas-fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah sakit. Dengan begitu, rakyat dapat mencapai jenjang pendidikan setinggi mungkin. Serta tidak perlu khawatir tidak bisa berobat karena ketiadaan biaya.
Alhasil kebutuhan hidup rakyat terpenuhi dan masalah kemiskinan pun teratasi. Inilah solusi tuntas yang ditawarkan Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Sungguh Islam adalah solusi yang paripurna dalam menyelesaikan problematika kehidupan, sehingga seluruh rakyat dapat merasakan kesejahteraan dalam naungan Khilafah.[]
Photo : Pinterest
