Al-Qur'an Diangkat di Sidang Majelis Umum PBB, Ada Apa?

Layakkah kita berharap PBB akan menghukum para pembakar Al-Qur'an? Tidak, sekali lagi tidak.

Oleh. Ragil Rahayu, S.E.
(Tim Redaksi NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Bulan September adalah bulannya sidang Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly (UNGA). Setiap tahun, pertemuan Majelis Umum PBB diadakan pada bulan September di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, pertemuan Majelis Umum PBB yang ke-78 dimulai pada 5 September, tetapi mayoritas pemimpin dunia baru hadir pada pertemuan utama tanggal 18 September 2023.

Serangkaian acara berlangsung pada pertemuan ini, yaitu konferensi yang membahas Sustainable Development Goals (SDGs), KTT Ambisi Iklim, konferensi tentang pembiayaan pembangunan ekonomi, penanganan pandemi, dan pelucutan senjata nuklir. (bbc.com, 17-9-2023) Di sela-sela berbagai konferensi tersebut, para delegasi umumnya melakukan diplomasi bilateral. Seperti yang dilakukan Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (voaindonesia.com, 21-9-2023) Setelah berlangsungnya serangkaian pertemuan, Sidang Majelis Umum PBB ke-78 akan berakhir pada 26 September 2023.

Adapun acara puncak adalah debat umum. Pada sesi ini, perwakilan dari setiap negara anggota PBB yang berjumlah 193 negara akan hadir dan berbicara untuk mengangkat permasalahan yang menjadi perhatiannya.

Presiden Jokowi tidak hadir dalam sidang Majelis Umum PBB dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi. Sepanjang pemerintahannya, Presiden Jokowi hampir selalu absen pada pertemuan internasional ini. Hanya pada 2020 dan 2021, Presiden Jokowi menghadiri Sidang Majelis Umum PBB secara daring.

Beberapa kepala negara lain juga akan absen pada Sidang Majelis Umum PBB, di antaranya Presiden Rusia, Vladimir Putin; Presiden Cina, Xi Jinping; Presiden Prancis, Emmanuel Macron; dan Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak. Adapun Presiden AS Joe Biden hadir pada pertemuan tersebut.

Pada sesi debat umum tahun ini, isu internasional yang menjadi fokus pembicaraan para delegasi adalah dampak perang Rusia-Ukraina dan perubahan iklim. Selain itu, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga menjadi isu sentral. Salah satu tujuan SDGs yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan global pada 2030 diprediksi bakal tidak tercapai. Realitasnya, lebih dari setengah miliar penduduk dunia terancam mengalami kelaparan ekstrem pada akhir dasawarsa ini.

Suara Negara-Negara Muslim

Ada yang menarik pada Sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Presiden Iran, Ebrahim Raisi mengangkat Al-Qur'an dalam pertemuan tersebut pada Selasa lalu (19-9-2023). Aksi ini sebagai bagian mengutuk aksi pembakaran Al-Qur'an yang kerap terjadi di beberapa negara Barat, termasuk Swedia dan Denmark. Raisi menyatakan bahwa islamofobia dan apartheid yang terjadi di negara-negara Barat, yang terwujud dalam penodaan Al-Qur'an hingga pelarangan hijab di sekolah, juga berbagai diskriminasi menyedihkan lainnya tidak pantas bagi manusia yang bermartabat.(tempo.co, 20-9-2023)

Tidak hanya Raisi, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan juga mengecam pembakaran Al-Qur'an. Erdogan menyatakan bahwa negara-negara Barat sedang menyaksikan “wabah” rasisme, termasuk islamofobia. Menurutnya, "wabah" ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi.(Republika.co.id, 20-9-2023)

Pemimpin negara muslim lainnya yang mengangkat persoalan ini adalah Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Menurutnya, Barat telah dengan sengaja mengompromikan kesucian orang lain. Penistaan terhadap suatu agama tidak boleh dilihat sebagai kebebasan berekspresi. Emir Qatar menegaskan bahwa Al-Qur'an terlalu suci untuk dinodai oleh orang yang tidak berakal.

Nah, bagaimana dengan Indonesia, apakah juga mengecam aksi pembakaran Al-Qur'an dan maraknya islamofobia di Barat? Sayangnya, tidak. Menlu Retno Marsudi mengangkat persoalan lain, yaitu permintaan dukungan bagi keanggotaan Indonesia di Dewan HAM dan OECD, bantuan kemanusiaan untuk Myanmar, dan solidaritas untuk Afganistan.https://narasipost.com/world-news/02/2023/pbb-alat-invasi-hegemoni-di-palestina/

Bisakah Berharap pada PBB?

Upaya para pemimpin negara-negara muslim untuk membawa persoalan aksi pembakaran Al-Qur'an dan islamofobia di negara-negara Barat menunjukkan bahwa mereka menaruh harapan besar pada PBB bahwa akan ada solusi untuk menghentikan penghinaan terhadap Islam. Apakah harapan tersebut akan terwujud? Untuk bisa mengetahuinya, kita harus mengingat terlebih dahulu asal muasal berdirinya PBB sehingga akan tampak bagi kita sikap PBB terhadap Islam dan umatnya.

PBB berdiri pada 24 Oktober 1945 sebagai ganti Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang gagal mewujudkan perdamaian dunia hingga pecahlah Perang Dunia II pada 1939-1945. Tujuan utama berdirinya PBB ada lima poin yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, penghormatan HAM, kerjasama internasional dalam pembangunan, tindakan terhadap negara yang membahayakan dunia, dan bantuan kemanusiaan.

Namun, sejak berdirinya PBB hingga kini, berbagai perang antarnegara terus terjadi. Penjajahan Israel atas Palestina, pendudukan Amerika Serikat atas Irak, dan serangannya ke Afganistan menjadi bukti nyata kegagalan PBB. Masih banyak konflik lain yang menunjukkan kegagalan PBB. Yang terbaru adalah perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung hingga kini. Dengan catatan kegagalan PBB yang demikian panjang itu, atas dasar apa negara-negara muslim memasrahkan kasus penghinaan terhadap Al-Qur'an pada PBB?

Selama ini, PBB juga diam ketika umat Islam dibantai. Mulut PBB yang fasih bicara HAM dan demokrasi nyatanya mendadak kelu dan bahkan bisu ketika dihadapkan pada masalah Rohingya, Uighur, Palestina, dan pembantaian muslim lainnya. Lantas, atas dasar apa kita yakin PBB akan lantang membela Al-Qur'an?https://narasipost.com/opini/02/2023/menyoal-peran-pbb-terhadap-kebiadaban-israel/

Kalaupun pejabat PBB, misalnya, pernah mengecam tindakan Israel atas Palestina dan mengeluarkan resolusi untuk kesekian kalinya, pernahkah satu kali saja PBB menghukum pembantai kaum muslim secara adil? Tidak, tidak pernah. Lalu, layakkah kita berharap PBB akan menghukum para pembakar Al-Qur'an? Tidak, sekali lagi tidak.

Melawan Umat Islam

Dalam sejarahnya, PBB tidak pernah membela Islam dan umat Islam. Bahkan berdirinya PBB adalah dalam rangka melawan umat Islam. Ya, asal muasal PBB adalah dari perkumpulan negara-negara Kristen Barat seperti Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, Spanyol, Italia, dll. yang bernama "Keluarga Kristen Internasional" pada abad ke-16 untuk mengadang laju pembebasan (futuhat) yang dilakukan Khilafah Utsmaniyah.

Mereka menggelar Konferensi Westphalia pada 1648 M dan menyepakati prinsip-prinsip undang-undang internasional. Nama "Keluarga Kristen Internasional" pun berubah menjadi "Keluarga Internasional". Mirisnya, Khilafah Utsmaniyah yang tengah mengalami kemunduran justru bergabung dalam "Keluarga Internasional", padahal tujuannya untuk mengadang Khilafah.

Meski menyepakati tentang perdamaian, kenyataannya negara-negara Barat anggota "Keluarga Internasional" justru melakukan penjajahan. Mereka melakukan invasi ke Timur Tengah, Afrika, dan bahkan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Persaingan memperebutkan daerah jajahan terjadi di antara mereka sehingga pecahlah Perang Dunia I. Hasilnya adalah perjanjian Sykes Picot yang mengerat-erat wilayah Khilafah Utsmaniyah sebagai negara yang kalah perang dan menjadikannya daerah jajahan.

Agar tidak lagi terjadi perang di antara negara-negara penjajah, dibentuklah LBB. Namun, ternyata LBB gagal, lalu digantikan PBB. Sejak berdirinya hingga kini, bisa dikatakan bahwa PBB adalah perpanjangan tangan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Setiap keputusan, kebijakan, dan pernyataan politik PBB nyatanya berasal dari AS.

Demikianlah sejarah PBB yang ternyata berdiri untuk melawan umat Islam. Oleh karenanya, berharap bahwa PBB akan membela Islam merupakan kemustahilan. Bahkan yang ada justru PBB membela para pembakar Al-Qur'an dengan dalih HAM dan kebebasan berpendapat. Oleh karenanya, umat Islam tidak boleh bergantung pada kekuatan asing, termasuk lembaga internasional. Umat justru harus berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri.

Bangkitlah Wahai Umat Islam

Umat Islam saat ini memang lemah dan terpuruk, tetapi jika bersatu dan mengemban ideologi Islam dalam wadah Daulah Khilafah, umat Islam akan bangkit dan menjadi kuat. Umat Islam bahkan bisa menjadi negara terkuat di dunia sebagaimana dahulu Daulah Utsmaniyah menjadi negara adidaya.

Ketika ada Khilafah, tidak akan ada lagi orang yang berani menghina Al-Qur'an. Juga tidak akan ada lagi pelarangan hijab, penyerangan pada muslim, dan pencaplokan wilayah umat Islam. Hal ini sebagaimana dahulu Khalifah Abdul Hamid II melarang Prancis menggelar teater Nabi Muhammad saw. Juga sebagaimana Khalifah Al-Mu'tashim Billah mengirimkan puluhan ribu tentara untuk menyelamatkan seorang muslimah yang dilecehkan oleh orang Romawi. Saat itu, ketika ada Khilafah, tidak ada negeri muslim yang terjajah. Semuanya merdeka dalam arti yang sebenarnya.

Terkait keanggotaan di PBB, kita patut mendasarkan diri pada sabda Rasulullah,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. (HR. Al-Baihaqi)

Dengan melihat bahaya yang timbul jika bergabung dengan organisasi internasional, maka haram bagi Khilafah untuk menjadi anggota organisasi internasional seperti PBB, IMF, Bank Dunia, dll. Khilafah justru harus mempersatukan umat Islam sedunia untuk bersama-sama membela Islam, Al-Qur'an, umat Islam, dan mewujudkan izzul Islam wal muslimin (kemuliaan Islam dan kaum muslim). Dengan bersatunya umat Islam sedunia di bawah Khilafah, itu sudah cukup untuk mewujudkan negara yang kuat yang akan membungkam musuh-musuh Islam.

Wallahu a'lam bishawab. []