"Ketegangan antara Cina-Taiwan akan sangat memengaruhi posisi Indonesia yang notabene menjadi mitra dua negara tersebut, mungkin bisa diperkirakan berdampak lebih buruk dibanding konflik Ukraina-Rusia. Hal ini disebabkan karena Cina dan Taiwan merupakan dua negara mitra dagang utama Indonesia."
Oleh. Siti Amelia Q. A
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com- Dari berita yang dilansir melalui CNN Indonesia, Taiwan diberitakan menuding militer Cina menggelar simulasi untuk menyerang wilayah mereka dalam latihan besar-besaran yang digelar angkatan udara dan laut oleh Negeri Tirai Bambu tersebut pada Sabtu (6/8). Menurut pantauan Kemhan Taiwan, Cina mengerahkan "beberapa kloter" pesawat dan kapal di selat Taiwan. Dikabarkan Cina mengirimkan 20 pesawat dan 14 kapal di sekitar Taiwan untuk melakukan latihan gabungan udara dan laut. Setidaknya 14 armada Cina menerobos garis wilayah Taiwan. Cina menggelar latihan besar-besaran ini beberapa hari setelah kunjungan kontroversial ketua Dewan Perwakilan AS, Nancy Pelosi ke Taiwan.
Cina memang sudah memberikan peringatan berulang kali, bakal merespons dengan tegas jika Pelosi menginjakkan kaki ke Taiwan, karena Cina menganggap Taiwan adalah bagian dari negaranya, namun berbanding terbalik dengan Taiwan yang terus menyerukan kemerdekaannya dari wilayah Cina. Kepentingan AS di Taiwan
AS yang saat ini masih merajai dunia internasional, merasa memiliki pesaing yakni Cina. AS selalu hadir dalam masalah internal negara lain, tak lain adalah untuk mengamankan kepentingan nasionalnya, tak terkecuali dengan kasus Cina-Taiwan ini. Dulunya AS tidak secara terang-terangan membela Taiwan, namun sekarang AS mulai terbuka memasang badan untuk Taiwan.
AS dan Taiwan sudah lama memiliki hubungan kerja sama yakni yang tertuang dalam Undang-Undang Relasi Taiwan (TRA). Berdasarkan UU TRA tersebut, AS dapat menjalin hubungan dengan "rakyat Taiwan" dan pemerintahannya, tanpa menjelaskan secara spesifik pemerintahan yang dimaksud.
Meskipun Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan AS, namun hubungan kerja sama AS-Taiwan dari tahun 1979-saat ini masih berlanjut. Hubungan tersebut terutama dalam bidang pertahanan keamanan, khususnya persenjataan militer.
Bagi AS, kebijakan kerja sama militer AS-Taiwan merupakan usaha mencapai kepentingan nasional AS menuju Unilateralis dengan melanjutkan nilai-nilai inti AS, yakni tetap menunjukkan kekuatan adidayanya di berbagai kebijakan. Dampak perekonomian AS dari adanya kerja sama militer dengan Taiwan sangat memberikan efek segar untuk AS, karena penjualan senjata ke Taiwan menunjukkan nilai yang fantastis, selain itu AS mampu menyeimbangi kekuatan Cina di kawasan Asia Timur, sehingga pengaruh AS di wilayah tersebut tetap ada.
Dengan terbukanya hubungan AS dengan Taiwan, membuka catatan akan relasi AS-Cina yang diambang konflik. AS selalu menunjukkan eksistensinya di berbagai negara, terlebih lagi saat Cina menjadi pesaing AS dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi dan militer. AS terus menancapkan eksistensinya di berbagai negara, namun AS terkategori hipokrit, satu sisi berhubungan baik dengan Cina, namun satu sisi mendukung Taiwan dalam berbagai kesempatan.
Ketegangan Cina-Taiwan, Bagaimana Posisi Indonesia?
Ketegangan antara Cina-Taiwan akan sangat memengaruhi posisi Indonesia yang notabene menjadi mitra dua negara tersebut, mungkin bisa diperkirakan berdampak lebih buruk dibanding konflik Ukraina-Rusia. Hal ini disebabkan karena Cina dan Taiwan merupakan dua negara mitra dagang utama Indonesia. Jika kedua negara tersebut bersiteru, maka akan memengaruhi investasi domestik di Indonesia. Cina merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, Cina banyak melakukan investasi dan pembangunan proyek-proyek di Indonesia, begitu pula dengan Taiwan yang terlibat ekspor-impor dengan Indonesia.
Namun, dalam percaturan internasional, Indonesia harus peka. Indonesia sebagai "mitra" dari negara-negara besar, harus menyadari posisi mitra yang sesungguhnya. Negara mitra dalam konstelasi politik internasional, terlebih lagi bermitra dengan negara-negara besar, bukanlah bermakna negara mitra dalam posisi bekerja sama secara sejajar, memiliki posisi tawar yang sama dan mempunyai peluang saling memengaruhi, namun sebaliknya mitra dianggap sebagai “sapi perahan” negara-negara besar tersebut. Terlebih lagi posisi Indonesia yang notabene lebih banyak dipengaruhi negara-negara mitranya, sehingga tidak salah jika Indonesia lebih dominan dikatakan negara pengikut. Karena faktanya posisi Indonesia sangat sulit jika negara-negara mitranya tersebut terancam berperang.
Indonesia Berdaulat dengan Islam
Memahami politik luar negeri adalah perkara penting untuk menjaga institusi negara dan umat. Memahami politik luar negeri juga merupakan perkara mendasar agar mampu mengemban dakwah Islam ke penjuru dunia.
Untuk itu, Indonesia harus mengetahui potensinya sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, terutama jumlah muslim di Indonesia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), Indonesia memiliki 231,05 juta penduduk muslim. Jumlah itu masuk daftar negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
Potensi lainnya yang dimiliki Indonesia adalah wilayahnya yang sangat strategis dengan hasil bumi dan laut yang melimpah dan sangat menunjang dari segi kemiliteran dan kedaulatan sebuah negara, kekayaan SDA inilah yang membuat negara-negara penjajah melirik Indonesia, dengan berbagai dalih untuk menguasai. Namun, mengapa Indonesia belum berdaulat penuh, dalam artian kebijakan Indonesia masih sangat dipengaruhi asing? Tak lain karena Indonesia menerapkan ideologi yang sama dengan ideologi para penjajahnya.
Dengan segala potensi yang dimiliki Indonesia, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang mandiri, berdaulat penuh dan berdaya di kancah internasional. Potensi sebagai negeri muslim terbesar ditambah dengan SDA yang melimpah, jika tidak diwujudkan dalam sistem kenegaraan yang kokoh, maka Indonesia hanya akan menjadi negara pembebek saja. Kewajiban kita sebagai seorang muslim tentu saja terikat dengan hukumssyarak, menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek adalah satu-satunya jalan untuk menjadi sebuah negara yang mampu menandingi negara-negara kapital. Sebagaimana Allah Swt berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”
(QS. Al Baqarah: 208)
Dari ayat tersebut Allah mewajibkan penerapan hukum Islam secara keseluruhan baik berkaitan dengan akidah, syariat, ibadah, muamalah, ekonomi, sosial, politik hingga pemerintahan (Khilafah), tidak tebang pilih terkait hukum-hukum yang telah Allah Swt turunkan dan perintahkan.
Saat ini, umat Islam hanya menjadi buih di lautan, kaum muslimin banyak namun gampang terempas oleh ombak. Untuk itu, sudah seharusnya, kaum muslimin bersatu dalam kesatuan institusi dan ideologi negara, sehingga negeri-negeri Islam yang terpecah menjadi satu kekuatan yang mampu menandingi ideologi yang diemban oleh negara-negara super power, seperti AS dan Cina. Setiap diri yang mengaku muslim, maka sudah selayaknya memperjuangkan Islam sebagai satu-satunya solusi problematika kehidupan dan tidak ragu mendakwakan Islam sebagai sebuah institusi negara.
Wallahu a'lam bishawab.[]
