”Pada dasarnya, sistem demokrasi saat ini sangat adaptif terhadap pemikiran, ajaran, dan paham apa pun. Namun, tidak pada Islam. Ajarannya kerap kali diwaspadai, bahkan dikriminalisasi. Sehingga, tak ada peluang sedikit pun penerapan ajaran Islam kaffah oleh institusi negara.”
Oleh. Mariam
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Irak kembali memanas, negara kian kacau setelah pendukung ulama kenamaan Irak ini kembali menduduki parlemen pada Minggu(31/7). Di tengah kekosongan kursi perdana menteri sejak pemilu 10 bulan lalu, kini para aksi demonstrasi membuat Irak makin larut dalam konflik politik yang berkepanjangan.
Koalisi pendukung Moqtada Sadr berhasil meraup suara paling banyak di parlemen dengan memenangkan 73 kursi menjadikan fraksi Sadr terbesar di parlemen. Namun, perundingan pembentukan pemerintah kini masih mandek sejak pemilu berlangsung. Setelah mencoba berulang kali, akhirnya parlemen mengajukan sejumlah nama dan koalisi untuk mengisi kekosongan pemerintahan tersebut.
Gelombang unjuk rasa kian membara. Akibat keputusan Kerangka Kerja Koordinasi di parlemen untuk mencalonkan mantan menteri kabinet yakni Mohammed Shia Al-Sudani sebagai PM. Hal ini memicu Sadr untuk memberontak, karena fraksi dari Sudani merupakan musuh bebuyutan Sadr selama ini.
Hingga kini, gejolak ambisi dalam parlemen pemerintahan terus berkoar, belum ada jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang semakin meruncing tajam. Hingga Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutteres mendesak agar pihak-pihak di Irak bisa segera menggelar dialog damai dan inklusif. (CNNIndonesia.com, 1/8/2022)
Demokrasi Tak Pernah Berpihak terhadap Syariat
Pada dasarnya, sistem demokrasi saat ini sangat adaptif terhadap pemikiran, ajaran, dan paham apa pun. Namun, tidak pada Islam. Ajarannya kerap kali diwaspadai, bahkan dikriminalisasi. Sehingga, tak ada peluang sedikit pun penerapan ajaran Islam kaffah oleh institusi negara.
Pemisahan agama dari kehidupan terlebih urusan perpolitikan merupakan tujuan yang diambil dalam sistem demokrasi yang dinaungi kapitalisme ini. Mereka menghasilkan ide yang disebut dengan ”Vox populi, vox dei” yang artinya suara rakyat itu sejatinya adalah suara tuhan, karena rakyat pasti ingin memberikan kebaikan pada diri mereka.
Fatalnya, sistem buatan para pemikir Eropa ini dieksplorasi oleh negeri-negeri kaum muslim, dan sayangnya umat Islam mengambil pemikiran tersebut karena dianggap mirip dengan Islam. Karena menilai prinsip musyawarah dalam demokrasi sejalan dengan anjuran umat Islam yang sangat menjunjung tinggi musyawarah. Bahkan, mereka mengatakan bahwa demokrasi itu berasal dari Islam.
Padahal, di dalam demokrasi kedaulatan itu ada di tangan rakyat, artinya rakyatlah yang berhak mengangkat dan menurunkan penguasa. Bahkan, rakyat berhak membuat undang-undang bagi penguasa untuk mengatur dirinya, ini jelas selalu berlandaskan pada asas kepentingan.
Sedangkan dalam Islam, kedaulatan dan pembuatan hukum mutlak di tangan Allah, bahkan Allah berfirman dalam TQS. Al-An’am : 57 “Menetapkan hukum itu adalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.” Maka sangat berbeda dengan sistem demokrasi yang sedang diterapkan pada saat ini.
Demokrasi sesungguhnya merupakan produk yang berasal dari akal manusia yang serba terbatas, dan sistem ini telah terbukti cacat serta mengalami kegagalan dalam mengatur kehidupan manusia. Nyatanya, musyawarah yang mereka sering gaungkan selalu menghasilkan keputusan sendiri berdasarkan kepentingan pribadi. Demokrasi ini adalah ide usang yang berkedok kebohongan semata, demi kepentingan para elite penguasa agar mereka tetap langgeng berkuasa.
Sistem demokrasi yang dinaungi kapitalisme ini menjauhkan ajaran agama dari kehidupan dan menjadikan para penguasa bertindak sesuka hati. Pantas jika ulama ataupun tokoh agama yang masuk dalam sistem yang rusak menjadi terbawa arus dan lupa akan misinya untuk menyiarkan agama. Karena sejatinya, demokrasi ini tidak akan pernah berpihak pada Islam.
Sistem demokrasi ini tidak akan membiarkan umat Islam bersatu dan menyadari kerusakan sistem yang di buat oleh orang-orang berkepentingan, mereka takut umat Islam akan kembali menegakkan sebuah institusi negara yang berlandaskan pada aturan syariat. Mereka sengaja membuat siasat agar umat Islam tidak menyadari berbagai kerusakaan yang menimpa dan mencukupi label Islam hanya dengan beribadah dan memperbaiki akhlak semata, namun malah takut dengan syariatnya sendiri.
Padahal, Allah berfirman dalam ayatnya yang berbunyi: “Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.” ( TQS. Al-An’am: 153)
Perlu Adanya Pergantian Sistem Baru
Jika telah diketahui bahwa sistem ini telah membuat kerusakan dan mengalami kegagalan dalam berbagai aspek untuk mengatur kehidupan manusia. Perlu ada perombakan sistem yang baru bukan berasal dari akal manusia sebagai pembuat hukum, namun dari Sang Maha Pencipta kehidupan alam semesta, yakni Allah Swt.
Sistem pemerintahan dalam negara Islam yang disebut Khilafah mempunyai ciri khas yang akan berdiri tegak di atas empat pilar utama. Pertama, kedaulatan ada ditangan syarak. Bahwa legislasi dalam Islam mutlak hak Allah Swt. semata. Kedua, kekuasaan ada di tangan umat. Bahwa kelak umat yang memilih Khalifah yang akan menerapkan hukum-hukum Islam. Ketiga, memilih satu orang khalifah wajib bagi kaum muslimin. Artinya haram jika kaum muslim memiliki lebih dari satu orang khalifah. Dan terakhir khalifah menerapkan hukum syarak sesuai Al-Qur’an, As-Sunah, Ijmak sahabat dan Qiyas.
Sistem Khilafah yang saat ini dianggap ancaman bagi kedaulatan negara, membuat para pengembannya dijegal dan dilabeli dengan istilah-istilah yang seolah menyeramkan seperti teroris, radikal, ekstremis, dan sebagainya. Padahal, ketiadaan Khilafah inilah yang menjadikan penderitaan semakin merajalela.
Tanpa Khilafah umat Islam kehilangan perisai, ketiadaan negara dalam naungan Islam ini membuat nyawa umat Islam menjadi amat murah dibawah negara-negara imperialis. Mudah sekali umat Islam dipecah belah, dipropaganda, dan dijadikan saling bermusuhan hingga mencurigai dan membunuh satu sama lain.
Terbukti apa yang dipaparkan oleh Imam Ahmad r.a. yang mengatakan: “Adalah fitnah (bencana) jika sampai tidak ada seorang imam (khalifah) yang mengatur urusan rakyat. Imam Al-Ghazali pun pernah mengatakan: ”Bahwa agama dan kekuasaan merupakan dua saudara kembar. Agama adalah dasar dan kekuasaan adalah penjaganya.”_
Dalam Islam fungsi pentingnya ada khalifah adalah untuk melindungi umatnya. Rasulullah saw. pernah bersabda: “Sesungguhnya imam/khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR.Muslim)
Maka, kini satu-satunya solusi untuk mengatasi problematik umat saat ini adalah menjadikan Islam sebagai ideologi atau mabda menjadi poros kehidupan. Sehingga, kaum muslim bisa bangkit untuk berjuang menegakkan Khilafah di muka bumi ini. Karena hanya dengan Khilafah syariat Islam bisa diterapkan, keadilan bisa tercipta dan kesejahteraan selalu terjaga. Wallahu a’lam bi ash-shawwab.[]
