Paspor Singapura Terkuat, Paspor Indonesia Peringkat Berapa?

Pemberian visa juga lebih banyak mempertimbangkan keuntungan ekonomi bagi negara pemberi visa. Di samping itu juga tentunya pertimbangan politik yang lebih banyak merugikan umat Islam. Hal ini tidak lepas dari sistem kapitalis yang diterapkan oleh negara-negara tersebut.

Oleh. Mariyah Zawawi
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Paspor merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan oleh seseorang saat bepergian ke luar negeri. Selain paspor, dokumen lain yang harus dibawa adalah visa. Nah, ternyata paspor juga memiliki kekuatan. Kekuatan paspor ini akan menentukan berapa banyak negara yang dapat dikunjungi oleh pemilik paspor tersebut tanpa menggunakan visa.

Berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh Passport Index (Indeks Paspor), paspor terkuat saat ini dipegang oleh Singapura dengan 192 negara destinasi. Disusul oleh Jerman, Italia, dan Spanyol pada peringkat kedua, dengan 190 destinasi. Jepang yang tahun lalu sempat berada di peringkat pertama, sekarang turun di peringkat ketiga dengan 189 destinasi. Jepang tidak sendiri, tetapi bersama dengan Prancis, Finlandia, Luksemburg, Austria, dan Korea Selatan. Sedangkan paspor Indonesia pada tahun ini berada di peringkat 70. (Cnnindonesia.com, 19/7/2023)

Nah, apa saja yang menjadi syarat agar paspor menjadi kuat? Apa saja upaya yang harus dilakukan untuk menjadikan paspor terkuat? Apakah hal ini juga berlaku dalam sistem Islam?

Mengapa Paspor Indonesia Lemah?

Indeks Paspor disusun oleh Henley and Partners berdasarkan 227 negara destinasi yang dapat dikunjungi tanpa memerlukan visa. Data ini diperoleh secara eksklusif dari International Air Transport Association. Dengan adanya bebas visa, pemilik paspor tidak perlu mengurus visa. Mereka dapat mengurusnya saat kedatangan (on arrival). Bahkan, mereka hanya cukup menggunakan izin perjalanan atau electronic travel authorization.

Menurut Indeks Paspor, pada tahun 2022, paspor Indonesia berada di peringkat 56, dengan skor 83. Peringkat paspor Indonesia sama dengan paspor Tiongkok. Anehnya, Timor Leste yang pernah menjadi bagian dari Indonesia malah berada di peringkat 45 dengan skor 100.

Sebenarnya, apa yang memengaruhi kuat lemahnya paspor suatu negara? Menurut Eric Neumayer, seorang profesor di London School of Economics and Political Science, ada beberapa faktor yang memengaruhi kuat lemahnya paspor. Hal itu diungkapkannya dalam tulisannya yang berjudul Unequal Access to Foreign Spaces: How States Use Visa Restrictions to Regulate Mobility in a Globalized World.

Pertama, faktor ekonomi. Semakin baik kondisi ekonomi suatu negara, semakin besar kemungkinan warga negara tersebut berkunjung ke luar negeri. Kunjungan mereka berarti devisa bagi negara yang dikunjungi.

Kedua, kondisi perpolitikan suatu negara. Negara yang dianggap otoriter seperti Tiongkok, mendapat nilai yang buruk. Akibatnya, paspornya menjadi lemah. Demikian pula dengan Indonesia. Pada tahun 2021, indeks demokrasi Indonesia mendapat skor 6,71 sehingga masuk dalam kategori flawed democracy. Inilah yang menyebabkan lemahnya paspor Indonesia. Hal ini tidak terjadi secara kebetulan. Eric Neumayer beranggapan bahwa ada kesenjangan yang sengaja diciptakan oleh negara-negara maju dengan negara-negara miskin dan otoriter. (Pinterpolitik.com, 22/8/2022)

Sebelumnya, laman Phinemo.com telah mengunggah hasil penelitian yang senada dengan pendapat Neumayer tersebut. Penelitian itu dilakukan oleh Adam Luedtke, Kristian P. Alexander, dan Douglas G. Byrd. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam sebuah jurnal dengan judul The Politics of Visa. Ada enam faktor yang memengaruhi kuat lemahnya paspor.

Pertama, stabilitas politik negara. Negara yang rawan konflik atau sering terjadi ketegangan akan lebih sulit mendapatkan visa kunjungan. Di Indonesia memang tidak sedang terjadi konflik. Namun, demonstrasi yang terjadi sering berakhir ricuh. Hal ini memberi nilai negatif di mata dunia.

Kedua, jumlah penduduk. Negara-negara yang memiliki jumlah penduduk besar juga sulit mendapatkan visa kunjungan. Pemberian visa itu dikhawatirkan akan memudahkan penduduk melakukan migrasi besar-besaran ke negara yang memberikan visa. Karena itu, tidak mengherankan jika Tiongkok, India, dan Indonesia mendapat peringkat rendah.

Ketiga, kekayaan negara. Kesejahteraan dan pendapatan penduduk juga menjadi bahan pertimbangan. Negara yang pendapatan per kapita penduduknya rendah, biasanya juga sulit mendapatkan visa kunjungan, contohnya adalah India.

Keempat, negara demokrasi. Selain kekayaan, kebebasan demokrasi ternyata juga menjadi faktor penentu. Negara-negara yang menjamin kemerdekaan dan hak politik warga negaranya akan mendapat kemudahan dalam mendapatkan visa. Sebaliknya, negara yang dianggap tidak demokratis, mendapatkan skor yang buruk. Hal itu dibuktikan dengan paspor Korea Utara yang berada di peringkat 98, dengan 39 negara yang dapat dikunjungi.

Kelima, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang diperhatikan secara serius. Negara-negara dengan tingkat kemampuan bahasa Inggris yang baik akan lebih mudah mendapatkan visa. Demikian pula dengan negara yang bagus tingkat kesehatannya. Hal ini karena adanya kekhawatiran terjadinya penyebaran virus maupun penyakit berbahaya lainnya.

Keenam, terorisme dan kekerasan. Jika dalam suatu negara terjadi serangan terorisme sebanyak tiga kali dalam setahun, akan mengurangi satu hak kunjungan bebas visa. Demikian pula dengan demonstrasi yang berakhir ricuh.

Sayangnya, terorisme yang mereka maksud lebih sering dikaitkan dengan kaum muslimin. Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, seperti Afganistan, Pakistan, bahkan juga Indonesia pasti terkena imbasnya. Terbukti, dari lima paspor terlemah dari 104 negara, semuanya merupakan negeri-negeri Islam. Peringkat terbawah (peringkat 104) diberikan kepada Afganistan yang penduduknya hanya dapat berkunjung ke 27 negara. Disusul Irak (peringkat 103) dengan 29 negara, Suriah (peringkat 102) dengan 30 negara, Pakistan (peringkat 101) dengan 33 negara, dan Yaman (peringkat 100), dengan 35 negara. (Databoks.katadata.co.id, 25/7/2023)

Hubungan Luar Negeri dalam Sistem Islam

Menurut Henley and Partners, visa merupakan cerminan dari status suatu negara di dunia internasional. Jadi, status negara di dunia internasional akan memengaruhi banyaknya negara yang memberikan bebas visa. Hal ini tentu bertentangan dengan HAM dalam konsep mereka. Sebab, dalam Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia pasal 13 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk keluar dari suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak untuk kembali ke negerinya.

Namun, visa telah membatasi hak ini. Pemberian visa juga lebih banyak mempertimbangkan keuntungan ekonomi bagi negara pemberi visa. Di samping itu juga tentunya pertimbangan politik yang lebih banyak merugikan umat Islam. Hal ini tidak lepas dari sistem kapitalis yang diterapkan oleh negara-negara tersebut.

Dalam Islam, hubungan luar negeri tidak dilandaskan pada keuntungan ekonomi semata. Namun, akidah Islamlah yang menjadi asasnya. Karena itu, hubungan luar negeri yang dibangun juga dilakukan untuk menjaga keberlangsungan akidah Islam.

Inilah yang mengharuskan negara untuk menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Penyebaran Islam ini menjadi prinsip negara dalam melakukan hubungan di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Hal inilah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Beliau senantiasa mengajak para pemimpin di Jazirah Arab dan sekitarnya untuk beriman kepada Allah Swt. Beliau mengirimkan surat melalui para utusan ke Heraklius, Kisra, dan sebagainya. Tujuannya sama, yaitu mendakwahkan Islam.

Para khalifah pengganti beliau pun melakukan hal yang sama. Semua ini dilakukan untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Hal ini dilakukan untuk menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Anbiya : 107,

وَمآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

Artinya: "Dan tidaklah Aku mengutusmu (Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."

Jika rahmat Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, kezaliman akan sirna. Berbagai penderitaan yang dirasakan oleh umat manusia akibat penerapan sistem kapitalis akan lenyap, berganti dengan kebahagiaan. Yang lebih penting dari semua itu adalah diraihnya rida Allah Swt.

Wallahu a'lam bi ash-shawab.