"Indonesia harus menjadi negara yang kuat dan tegas menjaga setiap jengkal wilayahnya dari ancaman asing. Kondisi ini tidak akan terwujud selama Indonesia masih menerapkan kapitalisme. Ideologi kapitalisme telah menjadikan politik luar negeri Indonesia oportunistik, hanya mementingkan keuntungan materi yang tidak seberapa, tetapi menggadaikan kedaulatan negara."
Oleh. Ragil Rahayu, S.E.
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Konstelasi politik di kawasan Asia Pasifik makin menghangat. Pada Senin (13-3-2023) lalu, Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese mengadakan pertemuan trilateral AUKUS di San Diego, California, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara mengumumkan kerja sama dalam penyediaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia (kompas.id, 16-3-2023).
Penyediaan kapal selam ini merupakan peningkatan besar bagi militer Australia dan menjadikannya sebagai negara kedua, setelah Inggris, yang menerima teknologi propulsi nuklir elit dari AS. Kapal selam bertenaga nuklir tersebut akan beroperasi lebih jauh dan lebih cepat daripada kapal selam bertenaga diesel yang dimiliki negara Kanguru tersebut. Kapal selam ini juga bisa melakukan serangan jarak jauh terhadap musuh.
Keberadaan kapal selam ini tentu membuat pihak lain di kawasan merasa ketar-ketir. Indonesia telah meminta Australia agar tetap konsisten memenuhi kewajibannya sesuai rezim non-proliferasi senjata nuklir dan IAEA Safeguards dan menyepakati mekanisme verifikasi oleh IAEA.
Sementara itu, Cina mengecam langkah tiga negara tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan berbahaya. Cina menuduh Australia, Inggris,dan AS sengaja memicu eskalasi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Cina bahkan menuding ketiganya telah menghasut perlombaan senjata antarnegara di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin mengatakan, "Penjualan kapal selam memicu risiko proliferasi nuklir yang parah dan melanggar maksud dan tujuan perjanjian non-proliferasi nuklir." (CNN Indonesia, 14-3-2023).
Konstelasi Asia Pasifik
Lantas, apa dampak kesepakatan AUKUS bagi Indonesia? Sebelum membahasnya, kita perlu posisi negara-negara tersebut dalam konstelasi politik internasional. Saat ini, Amerika Serikat adalah negara adidaya satu-satunya, tidak ada negara yang menyamai pengaruhnya.
Sedangkan Inggris adalah negara besar sekutu AS. Sebagaimana AS, Inggris juga adalah negara penjajah yang melakukan berbagai pendekatan (politik, ekonomi, budaya, dll.) untuk menjajah negara lain dan mengeruk keuntungan materi darinya. Adapun Australia adalah negara satelit Amerika Serikat yang selalu beredar bersama garis kebijakan AS.
Pada pihak lain, ada Cina yang merupakan penguasa kawasan Asia. Dengan strategi Belt Road Initiative, Cina berusaha mengamankan kawasan demi kepentingan ekonominya. Adapun Indonesia adalah negara pengikut yang ikut saja ke mana "angin" kebijakan politik luar negeri negara besar bertiup. Satu kaki Indonesia berada si pihak Sekutu, sedangkan satu kaki yang lainnya berada di pihak Cina.
Sedangkan Asia Pasifik merupakan wilayah yang mencakup Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australasia di dekat Laut Pasifik, ditambah negara-negara Oceania. Kawasan ini merupakan pusat pergerakan ekonomi dunia yang berorientasi pada potensi maritim. Ada 25 negara yang berada di kawasan ini. Asia Pasifik juga merupakan kawasan dengan populasi penduduk terbesar di dunia.
Ketika saat ini perekonomian global tengah melemah, kawasan Asia Pasifik justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Walhasil, pertarungan di Asia Pasifik sangat keras, antara Sekutu (AS dan Inggris) dan Cina. Kedua belah pihak memperebutkan pengaruh di kawasan sehingga gesekan-gesekan politik dan militer tidak terhindarkan.
Cina memiliki pengaruh yang kuat di Asia Pasifik. Ekonomi Cina jelas menempatkannya pada posisi yang patut diperhitungkan. Selain itu, Cina memiliki kekuatan militer terkuat ketiga di dunia. Sedangkan armada militer Cina, termasuk kapal selamnya, menempati urutan pertama di dunia. Cina memiliki 79 kapal selam, 123 kapal patroli, dan 36 penyapu ranjau laut. Cina juga memiliki skuadron pesawat tempur yang dapat mendarat dan lepas landas di atas kapal induk (Media Muslim Timur Tengah, 7-11-2021).
Amerika dan sekutunya ketakutan terhadap kebangkitan kekuatan ekonomi dan militer Cina sehingga selalu agresif menentang Cina. Pengadaan kapal selam nuklir untuk Australia diharapkan bisa memperkuat kekuatan aliansi Amerika dalam menghadapi Cina.
Bahaya untuk Indonesia
Gajah bertarung melawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Peribahasa ini cocok menggambarkan posisi Indonesia di antara pertarungan negara-negara besar. Indonesia laksana pelanduk yang terjepit di antara "gajah" AS dan "gajah" Cina. Selama ini garis politik luar negeri Indonesia selalu oportunis. Di satu sisi Indonesia welcome terhadap AS, di sisi lain Indonesia juga welcome pada Cina. Pihak yang memberi tawaran finansial yang menarik akan diikuti.
Politik oportunis ini akhirnya menjadikan Indonesia dalam posisi yang lemah, karena selalu ikut arus yang diciptakan oleh negara besar. Sementara itu, Indonesia tidak punya taji untuk melawan dominasi dua pihak tersebut di kawasan maritim Indonesia. Sudah sering terjadi, pencurian ikan oleh nelayan asing, klaim wilayah oleh negara lain, penguasaan tambang strategis oleh asing, juga kapal patroli yang memergoki kapal asing, tetapi lolos karena armadanya kalah canggih.
Kondisi ini sungguh miris. Indonesia yang sejak dulu merupakan negara maritim, ternyata gagal melindungi wilayah lautnya. Padahal dahulu orang-orang Indonesia dikenal sebagai pelaut ulung. Pada zaman dahulu, pelaut Makasar pernah sampai ke Australia dan mendakwahkan Islam hingga membangun masjid di sana.
Namun, hari ini kekuatan Indonesia dan negara-negara muslim yang ada di kawasan Asia Pasifik amatlah lemah. Mereka tidak sanggup melawan dominasi kekuatan negara besar. Akibatnya, mereka selalu dalam posisi terjajah. Kekayaan alam mereka akan dikuasai asing, begitu pula dengan wilayah lautnya.
Solusi Ideologi Islam
Lantas, apa yang dibutuhkan Indonesia untuk mengubah kondisi ini? Indonesia harus menjadi negara yang kuat dan tegas menjaga setiap jengkal wilayahnya dari ancaman asing. Kondisi ini tidak akan terwujud selama Indonesia masih menerapkan kapitalisme. Ideologi kapitalisme telah menjadikan politik luar negeri Indonesia oportunistik, hanya mementingkan keuntungan materi yang tidak seberapa, tetapi menggadaikan kedaulatan negara.
Oleh karenanya, ideologi kapitalisme ini harus ditinggalkan untuk kemudian menerapkan ideologi Islam. Di dalam Islam, kaum muslim diwajibkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya untuk menjaga perbatasan negara.
Sabda Rasulullah ﷺ,
"Menambatkan (kuda dalam rangka menjaga perbatasan muslim) sehari di jalan Allah itu lebih baik dari pada dunia dan segala isinya. Tempat bagi satu cambuk milik kalian (penjaga perbatasan) di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan perginya hamba pada sore di jalan Allah atau perginya pada pagi di jalan Allah itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya."(HR. Bukhari dan Muslim).
Berdasarkan hadis ini, sistem Islam (Khilafah) akan membuat benteng yang kokoh di perbatasannya. Khilafah juga akan menempatkan para prajurit penjaga perbatasan dan membekali mereka dengan senjata dan armada yang canggih dalam jumlah yang mencukupi. Termasuk di dalamnya adalah menyediakan armada kapal selam yang tercanggih.
Politik luar negeri khilafah konsisten dalam mewujudkan dua hal, yaitu dakwah dan jihad. Dengan demikian, tidak ada satu jengkal pun wilayah Khilafah yang dibiarkan diklaim oleh negara lain. Justru Khilafah akan membebaskan berbagai negeri sehingga semuanya mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.[]
