Krisis Stabilitas, PNG Memanas

Papua Nugini akan tetap berada dalam kondisi instabilitas politik dan kerapuhan ekonomi jika masih bersandar pada sistem demokrasi kapitalisme.

Oleh. Sartinah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Kerusuhan dan penjarahan menyelimuti negara tetangga RI, Papua Nugini (PNG). Kerusuhan tersebut terjadi saat demonstrasi besar di Port Moresby, PNG, pada Rabu (10/01). Demonstrasi yang semula damai kemudian memanas dan menjadi ricuh. Dalam kejadian tersebut, sejumlah toko dan mobil dibakar massa, supermarket pun dijarah. Celakanya lagi, kerusuhan di ibu kota sekaligus kota tersebar Papua Nugini tersebut telah memakan korban tewas sebanyak 16 orang.

Diwartakan oleh katadata.co.id (12/01/2023), pemerintah Papua Nugini akhirnya mengumumkan darurat nasional selama 14 hari setelah sedikitnya 16 orang meninggal dalam kerusuhan di Port Moresby tersebut. Sebanyak 1.000 tentara pun disiagakan untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan, sebagaimana diungkapkan oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape. Meski sebagian kekerasan telah diredam, James menyebut bahwa situasinya masih tegang.

Lantas apa sejatinya yang menyebabkan masyarakat berdemonstrasi hingga berujung kerusuhan dan penjarahan? Bagaimana sebenarnya stabilitas politik dan ekonomi di dalam negeri Papua Nugini? Bagaimana pula solusi Islam terhadap permasalahan tersebut? 

Akar Masalah Kerusuhan

Tak ada asap jika tidak ada api. Demikian juga dengan demonstrasi yang berujung kericuhan dan penjarahan. Kericuhan berawal saat ratusan polisi, tentara, staf negara, dan pegawai negeri melakukan aksi mogok kerja dan berdemonstrasi di luar parlemen. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas pemotongan gaji mereka sebesar 50%. Bagaimana tak terkejut, gaji mereka yang tertera di nota pembayaran terpotong sekitar US$100 atau Rp1,5 juta.

Menanggapi perihal pemotongan tersebut, Perdana Menteri James Marape menyebut bahwa terjadinya pemotongan gaji merupakan kesalahan komputer. Ia pun berjanji bahwa kesalahan administrasi tersebut akan diperbaiki pada pembayaran bulan selanjutnya. Sayangnya, alasan tersebut tidak dapat diterima oleh para pengunjuk rasa. Beberapa dari mereka kemudian merangsek masuk ke dalam gedung parlemen. Di sisi lain, beberapa video telah beredar di sosial media yang memperlihatkan toko-toko di Port Moresby dijarah dan dibakar oleh para pengunjuk rasa. 

Terjadinya demonstrasi hingga berujung kerusakan tersebut memantik respons Pemimpin Oposisi Papua Nugini, Joseph Lelang. Josep menyebut bahwa protes dan kerusuhan yang terjadi di PNG adalah tanda bahwa rakyat sangat menderita secara ekonomi. Lelang pun menilai bahwa demonstrasi adalah satu-satunya cara menyuarakan rasa frustrasi dan kekecewaan masyarakat atas tingginya biaya hidup dan pengangguran di ibu kota. (cnnindonesia.com, 13/01/2024)

Kerapuhan Ekonomi

Papua Nugini merupakan salah satu negara yang terletak di barat daya Samudra Pasifik. Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi sekitar 40% penduduknya hidup dalam kemiskinan. Negara ini juga dikenal memiliki ekonomi termiskin di dunia. Di mana, Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan paritas daya belinya hanya sebesar US$28,01 miliar, dengan pendapatan per kapita sebesar US$3.500. Pendapatan per kapita tersebut setara dengan negara-negara Afrika, seperti Senegal. (wikipedia)

Memiliki SDA yang melimpah, nyatanya tidak membuat PNG lepas dari kerapuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya eksploitasi SDA terhambat oleh bentuk buminya yang rumit, pembangunan infrastruktur yang berbiaya tinggi, permasalahan perundang-undangan yang serius, dan status pertanahan yang tetap menyisakan permasalahan. Karena itu, untuk menopang perekonomian Papua Nugini, kucuran anggaran dari Australia dan bantuan pembangunan dari Bank Dunia menjadi tumpuan.

Pada 2021 misalnya, Bank Dunia menyetujui operasi sebesar US$100 juta atau setara PGK352 juta untuk mendukung PNG menghadapi Covid-19 dan sebagai landasan bagi pemulihan yang berkelanjutan. Sedangkan pada tahun 2023, Australia yang merupakan donor bantuan dan investasi terbesar bagi PNG, menyediakan dana sekitar AU$479,2 juta. Meski begitu, kucuran dana tersebut dinilai tidaklah cukup menstabilkan ekonomi PNG. 

Ketidakstabilan Politik

Sedangkan di sisi politik, PNG telah lama memiliki instabilitas. Ketidakstabilan politik di PNG disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari komposisi etnis yang beragam, kondisi geografis yang menantang, hingga suasana perpolitikan yang sering diwarnai kekerasan dan tuduhan penipuan. Selain itu, pasukan keamanan juga dihadapkan pada persoalan kekurangan anggaran dalam mempertahankan hukum. Misalnya saja, kelompok suku di sana sering kali memiliki senjata lebih canggih dibandingkan aparat penegak hukum. 

Belum lagi, negara itu harus menghadapi terjadinya kekerasan komunal yang terjadi di sepanjang perbatasan dengan Indonesia, yakni para pemberontak yang ingin memerdekakan Papua. Di sisi lain, korupsi sudah menjadi seperti wabah yang menular dan berdampak pada semua tingkat pemerintahan dan birokrasi di PNG. 

Kondisi ini pula yang membuat Amerika Serikat ikut campur. Pada tahun 2022, pemerintahan Joe Biden mengeluarkan prolog baru untuk mencegah konflik dan mendorong stabilitas di PNG. Strategi tersebut dikenal dengan Strategi Kerapuhan Global (GFS) yang memiliki target 10 tahun untuk menyelesaikan kerapuhan di PNG. Pasalnya, PNG menjadi salah satu dari beberapa negara prioritas yang berada dalam proyek GFS Amerika Serikat, sedangkan beberapa negara lainnya adalah Haiti, Mozambik, dan Libia. 

Hilang Kemandirian

Kerapuhan ekonomi dan instabilitas politik di Papua Nugini meniscayakan terjadinya berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, konflik, korupsi, hingga rawan kerusuhan. Ekonomi PNG yang terus ditopang oleh Bank Dunia dan Australia, menjadikan negara tersebut tidak memiliki kemandirian ekonomi. Alih-alih menstabilkan ekonomi lewat bantuan dan investasi, yang terjadi justru ketergantungan tiada henti terhadap negara lain. 

Demikian pula dengan kondisi politik yang masih berada dalam ketidakstabilan. Semua berakibat pada kacaunya kondisi negara, apalagi ada campur tangan AS di dalamnya. AS selama ini selalu melakukan pendekatan terhadap konflik di berbagai negara dengan dalih untuk mewujudkan perdamaian. Sayangnya, meski sering kali mampu memenangkan pertempuran melawan pihak lain, tetapi nihil mencapai perdamaian yang berkelanjutan. 

Karena itu, di bawah cengkeraman AS atau negara-negara lain yang berideologi kapitalisme, mustahil rasanya PNG akan memiliki stabilitas politik di dalam negeri. Alih-alih menyelesaikan permasalahan suatu negara, AS dan negara-negara lainnya justru makin menancapkan cengkeramannya melalui berbagai investasi dan bantuan terhadap PNG. Jika demikian, adakah solusi bagi PNG untuk keluar dari semua permasalahan tersebut? 

Solusi Islam

Karut-marut pengelolaan negara di bawah sistem kapitalisme telah mengakibatkan berbagai petaka bagi rakyat. Beratnya beban hidup rakyat dan kekecewaan terhadap para penguasa telah nyata melahirkan berbagai reaksi, dari yang damai hingga kekerasan. Karena itu, mewujudkan kestabilan politik dan ketahanan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat harus dilaksanakan. Satu-satunya sistem yang mampu mewujudkannya adalah Islam.

Islam adalah agama sekaligus ideologi yang bersandar pada akidah Islam. Syariatnya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam jika diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Syariat tersebut hanya mungkin terlaksana di bawah naungan Khilafah. Khilafah memiliki visi luar biasa, yakni sebagai negara adidaya yang akan menciptakan kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. 

Keunggulan Sistem Politik dan Ekonomi Islam

Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Islam adalah keunggulan sistem politik dan ekonominya. Sistem politik dapat digambarkan sebagai pandangan yang berkaitan dengan cara pengurusan umat yang diatur dengan hukum tertentu. Dengan demikian, menerapkan sistem politik Islam berarti menjalankan pengaturan berbagai urusan rakyat dengan berdasarkan syariat Islam. Islam menerapkan empat pilar bagi sistem politiknya, yaitu kedaulatan di tangan syarak, kekuasaan di tangan umat, kewajiban mengangkat satu khalifah bagi seluruh kaum muslim, dan hanya khalifah yang berhak mengadopsi hukum syarak. 

Ini artinya, khalifah adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk melegalisasi undang-undang yang bersumber dari hukum Islam. Hukum-hukum syariat tersebut mencakup semua aspek baik ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta lainnya sebagai politik dalam negeri. Sedangkan politik luar negerinya yakni dengan menyebarkan Islam ke luar negeri melalui dakwah dan jihad.

Sistem politik Islam tersebut juga ditopang oleh sistem ekonomi yang tangguh. Politik ekonomi Islam memberikan jaminan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar setiap individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Mekanisme pemenuhannya adalah dengan mewajibkan bekerja bagi laki-laki dewasa yang mampu. Ia wajib menafkahi istri, anak, dan keluarga yang berada di bawah tanggungannya. Untuk memudahkan para lelaki bekerja, maka negara akan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya.

Sekali lagi, kewajiban tersebut berlaku bagi laki-laki yang mampu. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu (misalnya mengalami cacat fisik dan mental), maka mekanisme pemenuhan kebutuhannya akan dilakukan melalui distribusi zakat ataupun bantuan secara cuma-cuma. Dengan mekanisme seperti ini, kemiskinan permanen dapat diminimalisasi.

Berikutnya, Khilafah tidak akan menopang pemasukan anggaran negara dari utang luar negeri. Pasalnya utang luar negeri adalah alat penjajahan yang akan menyebabkan negara terjerat dan hilang kewibawaan. Meski tanpa utang, sumber pemasukan Khilafah sudah sangat besar, yakni berasal dari ganimah, kharaj, jizyah, fai, dan zakat. Negara juga akan memperoleh pemasukan dari pengelolaan SDA milik umum jika harta milik negara belum mencukupi. Harta-harta tersebut digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, menyediakan kebutuhan rakyat yang sifatnya mendesak, dan kebutuhan lainnya yang serupa.

Karena itu, Islam memandang bahwa aset-aset SDA seperti hutan, air, dan tambang, ditetapkan sebagai milik umum sehingga haram diprivatisasi. SDA tersebut hanya boleh dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Penetapan SDA tersebut berdasarkan hadis Rasulullah saw. Dalam riwayat Ibnu Majah:

اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمنَهُ حَرَامٌ

Artinya: “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api; dan harganya adalah haram.”

Selain kebijakan tersebut, Khilafah juga menerapkan kebijakan lainnya, yakni menghapus pungutan pajak secara permanen. Pajak (dharibah) hanya dipungut dalam kondisi tertentu saja. Jika terdapat satu kebutuhan mendesak, sedangkan kas negara dalam keadaan kosong maka pajak akan dipungut dari rakyat. Pungutan tersebut juga hanya diperuntukkan bagi orang kaya saja. Setelah kebutuhan tersebut dapat diselesaikan, maka pajak pun dihentikan. 

Khatimah

Papua Nugini akan tetap berada dalam kondisi instabilitas politik dan kerapuhan ekonomi jika masih bersandar pada sistem demokrasi kapitalisme. Satu-satunya solusi bagi PNG untuk keluar dari problematika tak berujung tersebut adalah mengambil Islam dan seluruh hukum-hukumnya sebagai landasan bernegara. Pasalnya, hanya Islam satu-satunya sistem yang mampu memberi jaminan kestabilan politik dan ekonomi serta kesejahteraan. Sistem Islam jelas memiliki keunggulan yang tidak mampu ditandingi oleh sistem lainnya, baik sosialisme maupun kapitalisme. 

Dengan penerapan sistem ekonomi dan politik Islam, stabilitas ekonomi dan politik negara akan tetap terjaga. Pada saat yang sama kesejahteraan rakyat pun terwujud. Keamanan dan kesejahteraan yang diberikan oleh Khilafah akan meminimalisasi bahkan menghilangkan potensi konflik di tengah masyarakat. 

Wallahu a’lam bishawab. []