Kerja sama antara Indonesia dan Cina memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hal perekonomian. Indonesia pun memiliki keuntungan dalam kerja sama ini. Kemungkinan besar Indonesia tidak berani bertindak tegas dalam kondisi ini.
Oleh. Sri Maya, Ummu Nabila
NarasiPost.Com-Laut Natuna Utara menjadi incaran Cina dalam sistem saat ini. Pasalnya, Cina mengirim surat kepada pihak yang bersangkutan (Indonesia) untuk menghentikan drilling minyak dan gas.
Kapal Cina yang bernama Hai Yang Di Zhi Shi Hao berlabuh di pantai lepas Laut Natuna. Diduga Cina melakukan survei penelitian ilmiah di wilayah ZEE disertai dengan pengawalan kapal coast guard. Anehnya, Cina meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran atau drilling migas. Padahal menurut Konvensi Hukum Laut PBB, wilayah laut lepas pantai di Natuna Utara berada dalam hak kedaulatan Indonesia. Artinya, Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengeksploitasi pangan sumber daya alam di wilayah tersebut.
Protes Cina ini pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Reuters yang menghentikan pengeboran minyak dan gas di wilayah Natuna dikarenakan Beijing mengklaim bahwa eksplorasi sepenuhnya dilakukan Cina. Menurut Komisi I dari Partai Nasdem, Muhammad Farhan menanggapi laporan itu, bahwa Cina mengirim surat tersebut dalam rentang bulan Agustus sampai awal September (BBC News, 3/12/ 2021).
Dalam kondisi ini, Indonesia memiliki dua persoalan. Pertama, kehadiran kapal ilegal yang menangkap ikan. Kedua, adanya aktivitas penelitian ilmiah kapal survei milik Cina di wilayah ZEE Natuna Utara. Kapal itu diperkirakan berlabuh semenjak bulan Agustus lalu.
Tidak hanya itu saja, negara tirai bambu itu pun mengamankan aktivitasnya dengan pengawalan sangat ketat yang membuat Indonesia tidak bisa bertindak dengan seharusnya. Bahkan, kemungkinan besar apabila Indonesia menentang aktivitas tersebut, maka bukan sebuah keniscayaan apabila terjadi peperangan. Dilihat Cina merupakan negara yang cukup dalam bidang keamanan dan militer.
Cina juga merupakan negara yang memiliki the great power dalam perekonomian dunia. Kerja sama antara Indonesia dan Cina memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hal perekonomian. Indonesia pun memiliki keuntungan dalam kerja sama ini. Kemungkinan besar Indonesia tidak berani bertindak tegas dalam kondisi ini.
Sistem kapitalisme hanya akan mementingkan diri sendiri. Sebab, landasan berpikir kapitalisme itu sendiri adalah materi. Cina, meski sistem politiknya beraroma sosialisme, namun sistem ekonominya mengadopsi kapitalisme. Inilah mengapa Cina dijuluki kapitalisme timur.
Sedangkan, landasan berpikiran Islam adalah akidah Islam (halal haram) sesuai perintah Allah dalam Al-Qur'an. Jadi, seorang muslim wajib memiliki tingkah laku sesuai dengan Al-Qur'an. Khususnya untuk pemimpin suatu negara yang harus memiliki sikap tegas dalam menerapkan suatu hukum.
Dalam Islam, sumber daya alam tidak boleh diperjualbelikan dengan dalih materialistis untuk pemulihan perbaikan ekonomi dengan mengorbankan aset publik. Apalagi dimiliki negara asing yang sangat jelas memusuhi Islam. Sebab, aset publik merupakan milik umat yang harus dikelola oleh negara itu sendiri dan hasilnya dinikmati oleh umat. Bukan malah diekspor kepada asing, sedangkan rakyat di dalam negeri kekurangan gizi. Sungguh perbuatan zalim.
Sudah semestinya sistem kapitalisme dibuang pada tempatnya dan menjadikan Islam kaffah sebagai asas negara dalam naungan Khilafah Islamiyah yang berlandaskan akidah Islam. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pembuat hukum. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44 dan 45 Allah berfirman yang artinya "Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itulah para pelaku kekafiran. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itulah pelaku kezaliman."
Ayat tersebut menjelaskan bahwa pelaku kezaliman sesungguhnya adalah mereka yang menyengsarakan dan menyulitkan urusan rakyatnya. Sudah semestinya umat butuh junnah atau kepemimpinan yang bisa menyejahterakan rakyatnya dengan sistem Islam. Sebab, Islam itu sendiri merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Khususnya dalam aspek politik. Politik dalam Islam memiliki arti riayah su'unil ummah (mengurus urusan umat). []
