Sistem kapitalis yang diterapkan, yang menjadikan sistem buatan manusia hingga hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan sipembuatnya
By : Susi Ummu Ameera
(Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik)
Narasipost.Com-Ibarat pepatah mengatakan sepandai-pandanya menututpi bangkai pasti tercium baunya. Keburukan atau kejahatan yang ditutupi serapat mungkin pasti terungkap juga. Seperti kasus korupsi benur lobster yang dilakukan Mentri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Mentri Kalautan dan Perikanan Edhy Prabowo dicokok tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepulang dari perjalanan dins di Honolulu, Hawai. (Tirto.id/25/112020)
Usai diperiksa tim penyidik KPK, politikus Partai Gerindra itu langsung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi berkenaan dengan pengaturan jasa angkut dalam proses ekspor benih lobster. Penetapan Edhy sebagai tersangka terkait suap ekspor benur atau benih lobster ternyata angkanya tidak tanggung-tanggung, diperkirakan mencapai Rp.11 miliar. Angka yang fantastis!
Agaknya negeri ini sudah seperti benang kusut yang sulit untuk diurai. Penuh dengan permasalahan yang tak kunjung usai, kebijakan dibuat dan direvisi berharap ada perubahan baik. Alih-alih menyelesaikan masalah ternyata makin menambah masalah. Rakyat sering bertanya-tanya siapa yang salah? Apa yang bersalah? Sudah berulang kali pemimpin dan jajarannya diganti, kebijakannya direvisi kok gini-gini aja.
Ternyata yang salah adalah sistem kapitalis yang diterapkan, yang menjadikan sistem buatan manusia hingga hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan sipembuatnya. Jika menguntungkan maka akan diberlakukan, tapi jika sudah tidak menguntungkan maka akan diubah sekehendaknya tanpa melihat kerugian negara dan rakyatnya. Sungguh sistem kapitalis ini melahirkan kawanan pandir yang sombong dan sok benar.
Sudah sepantasnya kita mencari solusi yang solutif untuk permasalahan negeri ini. Rakyat sudah bosan dipertontonkan dengan kelakuan-kelakuan para penguasa dan elit politik yang zalim dan tega. Rakyat dibiarkan mengurusi hidupnya sendiri, beban ditanggung sendiri tanpa ada pengayoman dari penguasa.
Islamlah satu-satunya sistem yang mampu menjadikan penguasa mengayomin rakyatnya dan mensejahterakan rakyat dengan memenuhi semua kebutuhannya, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sumber daya alam yang melimpah tidak akan diberikan kepada asing apalagi dikelola oleh mereka.
Negara Islam akan membagi kepemilikan menjadi tiga bagian, kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu dimana negara akan mengelola SDA semata-mata untuk kepentingan rakyat bukan untuk segelintir orang. Semua aktivitas dilakukan dengan penuh kesadaran kepada Allah, sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan kejahatan apalagi korupsi. Wallahu’alam.[]
