Kapitalisme Mendewakan Investor

Para investor diberi keringanan pajak dalam berinvestasi, tetapi untuk masyarakat biasa malah dibebani pajak yang banyak macamnya.

Oleh. Dwinda Lustikayani, S.Sos.
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Pemkot Medan pertama kalinya menggelar acara Investment Forum & Expo 2023 di Hotel JW Marriot Medan, Jalan Putri Hijau Medan, Jumat (27/10/2023) malam. Acara ini digelar dengan tujuan untuk menarik minat investor agar mau berinvestasi di Kota Medan. (Geosiar.com, 30/10/2023).

Acara ini secara langsung dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution dan para jajarannya. Pada acara tersebut Bobby Nasution menjelaskan bahwa para investor yang berinvestasi di Kota Medan akan diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ataupun retribusi. Hal ini bertujuan untuk menarik minat investor agar mau berinvestasi di Kota Medan. Melalui acara ini juga Bobby Nasution  ingin mewujudkan cita-cita yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Medanbisnisdaily.com, 07/11/23)

Dari kebijakan yang diusungkan oleh Bobby Nasution ini merupakan ketidakadilan untuk masyarakat. Karena para investor diberi keringanan pajak dalam berinvestasi tetapi untuk masyarakat biasa malah dibebani pajak yang banyak macamnya. Mulai dari rumah, kendaraan, makanan, penerangan jalan, parkir, dan lain-lain. Apakah kebijakan ini benar-benar bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat? 

Sehubungan dengan itu, pada tanggal 1 Januari 2023 pemerintah menerapkan ketentuan baru terkait tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi atau karyawan, tertera dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Desember 2022. Dalam PP tersebut, setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berupa penghasilan merupakan objek pajak. Maknanya, dalam hal itu setiap penghasilan yang diterima karyawan baik dalam maupun luar negeri akan dikenakan pajak, kecuali untuk warga negara asing yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tertentu. (Nasional.kontan.co.id)

Kebijakan-kebijakan seperti ini sangat lazim diterapkan di sistem kapitalisme yang berasaskan materi atau keuntungan dalam perbuatan. Karena dalam sistem kapitalisme, pajak kerap menjadi cara termudah untuk mendapatkan dana segar agar mampu menutupi defisit anggaran negara. Inilah alasan kenapa pajak menjadi sumber pendapatan tetap untuk negara kapitalis. Mereka tidak memikirkan seberapa sulitnya masyarakat untuk membayarkan wajib pajaknya, tetapi mereka hanya memikirkan bagaimana bisa mendapatkan dana tambahan untuk terpenuhinya manfaat dan keuntungan bagi diri mereka sendri.

Tentu hal tersebut sangat berbeda jauh dengan sistem Islam pada saat masih diterapkan di muka bumi ini. Sebab pajak dalam Islam disebut dengan dhoribah. Hukum pajak (dhoribah) dalam Islam adalah haram, Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh pemungut cukai berada di dalam neraka.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Hanya saja pungutan pajak di dalam Islam dibolehkan dalam kondisi-kondisi darurat, seperti halnya jika kondisi kas negara (baitulmal) habis atau dananya tidak mencukupi keperluan rakyatnya. Selepas dari itu pungutan pajak (dhoribah) akan dihentikan, jadi sifat pajak (dhoribah) dalam Islam bersifat insidental.

Dengan pungutan pajak (dhoribah) tersebut juga dilakukan secara selektif, yakni hanya diperlakukan untuk kaum muslimin saja, tidak untuk warga Khilafah yang nonmuslim (kafir dzimmi). Dhoribah ini juga dipungut dari pihak yang merasa mampu dan berkecukupan saja. Hal itu dinilai dari harta sisa kebutuhan primer dan sekundernya yang sudah terpenuhi. Dengan itu, Islam sangat mengatur sedemikian rupa pengambilan dhoribah yang tidak menimbulkan kezaliman pada rakyatnya. 

Kemudian, dalam sistem Islam juga sangat diperhatikan aturan investasi. Pertama, investasi ini tidak menjadi alat penjajahan dan penguasaan nonmuslim terhadap kaum muslim, seperti firman Allah Swt., “Sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin" (TQS. An-Nisa':141).

Maka, jika investasi itu menjadi jalan untuk kaum nonmuslim menguasai muslim maka hukumnya haram. 

Kedua, investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan perampasan terhadap tanah-tanah pribadi atau tanah adat (tanah wakaf). 

Ketiga, tidak boleh mengubah notabene status seperti halnya tanah adat menjadi pabrik atau yang lain. 

Keempat, tidak boleh mengubah kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi. Kelima, investasi dalam mendirikan pabrik tidak boleh menyalahi aturan syariat Allah Swt. 

Beginilah sistem Islam dalam mengatur urusan tatanan negara yang tidak menelantarkan rakyatnya. Dan sudah terlihat perbedaan yang sangat jauh dari sistem kapitalisme yang kini sedang diterapkan dengan sistem Islam yang jauh lebih lama berdiri dan berjaya di muka bumi ini. Maka, sudah saatnya masyarakat sadar atas kebobrokan sistem ini yang hanya menyusahkan rakyat dan justru malah mendewakan investor. Saatnya juga kita bergerak dan bersuara atas kebenaran yang ada bahwa hanya sistem Islamlah yang mampu menuntaskan dan mengatasi problematika umat saat ini.

Wallahu a'lam bishawab.[]