Tarif PDAM Naik, Beban Hidup Makin Pelik

"Kenaikan tarif kebutuhan mendasar yang simultan ini semakin menambah beban hidup rakyat. Liberalisasi tata kelola berbagai sumber daya alam milik negara terbukti membuat rakyat semakin terjepit di tengah sistem hidup kapitalis."

Oleh. Hesti Andyra
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Seolah tak mau kalah dengan wacana kenaikan (penyesuaian tarif) TDL untuk pelanggan 3000 Volt-Ampere (VA), tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ikut disesuaikan. Di bulan April 2022, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman mengajukan kenaikan sebesar 6% dari tarif awal. PDAM Tirta Kencana Samarinda di bulan yang sama mengajukan kenaikan sebesar 9%. Di bulan Juni, giliran PDAM Tanahlaut Kalimantan Selatan menaikkan tarif sebesar 20%.

Terkini, melansir republika.co.id, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, mengumumkan tarif air bersih yang disalurkan oleh PDAM Tirta Musi diperkirakan naik sebesar 15 persen per Agustus 2022.
Ada dua alasan mendasar yang ditengarai memicu kenaikan ini. Yang pertama adalah tarif air bersih yang berlaku saat ini masih di bawah biaya produksi dan operasional, sedangkan alasan lainnya adalah tidak ada kenaikan tarif selama beberapa tahun. PDAM Tirta Musi misalnya, konon belum pernah menaikkan tarif sejak 11 tahun yang lalu. Alhasil, para pemangku kebijakan merasa wajar untuk mengadakan penyesuaian tarif sebagai upaya mengatasi kerugian, pengembangan usaha atau investasi dengan menafikkan daya beli masyarakat yang menurun, kurs rupiah yang melemah, serta kenaikan berbagai jenis bahan pokok.

Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM adalah salah satu usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang pendistribusian air bersih bagi masyarakat umum. PDAM ini ada di setiap provinsi di Indonesia dan dimonitori serta diawasi aparat eksekutif dan legislatif daerah. (liputan6.com)

Sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang menguasai hajat hidup orang banyak, pendapatan PDAM diharapkan menjadi pengisi pundi-pundi pendapatan daerah. Sebut misalnya PDAM Giri Tirta Gresik yang diwajibkan menyetor deviden sebesar Rp5 miliar kepada pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Gresik. (sindonews.com)

Ironisnya, kenaikan tarif PDAM nyatanya tidak menjamin perusahaan tersebut bebas dari utang dan kerugian. PDAM Kabupaten Wajo Sulsel mengalami kerugian cukup besar mencapai Rp24 Milliar meskipun pernah mendapat suntikan anggaran sebesar Rp27 M sampai dengan 2020. Bahkan mendiang Mendagri, Tjahjo Kumolo, menyatakan selama lima tahun terakhir hampir 70% PDAM di seluruh Indonesia kompak merugi. Dan satu-satunya cara yang diyakini dapat menambal kerugian ini adalah dengan menaikkan tarif secara bertahap dan periodik. (sulsel.fajar.co.id)

Tak pelak lagi, kenaikan tarif kebutuhan mendasar yang simultan ini semakin menambah beban hidup rakyat. Liberalisasi tata kelola berbagai sumber daya alam milik negara terbukti membuat rakyat semakin terjepit di tengah sistem hidup kapitalis. Negara yang seharusnya meri'ayah, seolah tak peduli dengan berbagai kesulitan ekonomi yang membelit rakyatnya sendiri.

Berdasarkan syariat Islam, sumber air adalah salah satu dari tiga hal yang tidak boleh diprivatisasi. Cadangan sumber daya alam yang besar menjadikan statusnya sebagai milik umum, dan tidak diizinkan diubah menjadi kepemilikan individu berdasarkan sabda Rasulullah, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Harta milik umum adalah harta yang ditetapkan kepemilikannya bagi kaum muslim. Individu diizinkan mengambil manfaat dari harta tersebut, namun tidak diizinkan untuk memilikinya secara pribadi. Dengan demikian, sudah selayaknya negara harus bertanggung jawab mengelola sendiri dengan baik, dengan tidak menyerahkan pada pihak swasta, dan memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau, tidak membebani rakyat, bahkan gratis jika memungkinkan.

Kepemilikan umum merupakan kekayaan negara yang harus dieksplorasi dan dikelola demi menciptakan kemajuan taraf perekonomian umat. Rakyat adalah pemilik dan negara memiliki otoritas untuk mengelolanya. Negara mengelola sumber-sumber energi dengan mengambil peran riayah (pengurus) bukan sebagai jibayah (pemalak). Negara diharamkan mengeruk keuntungan dari hasil usaha kepemilikan umum. Negara adalah pelayan rakyat, dan bukan sebaliknya. Sudah saatnya sistem kapitalis yang “sakit” ini diamputasi, kembali kepada syariat Islam yang terbukti mampu mengatur umat dengan adil dan sejahtera selama ratusan abad sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw, “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat. Dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya” (HR al-Bukhari)[]

Photo : Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya.  NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]