"Paradigma kekuasaan politik demokrasi sekuler telah mendidik pemimpin untuk memprioritaskan ekonomi daripada keselamatan nyawa rakyat."
Oleh. Fitria Yuniwandari
NarasiPost.Com-Terjadi penambahan kasus Covid di luar Jawa, yakni dari yang sebelumnya berkontribusi sebanyak 34% menjadi 54% ke penambahan kasus nasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ada lima provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 cukup tinggi, yaitu Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut), Papua, Sumatera Barat (Sumbar), dan Kepulauan Riau. Kemudian pada Jumat, 6 Agustus 2021 tiga provinsi mengalami kenaikan kasus baru yaitu Sumut naik menjadi 22.892 kasus, Kepulauan Riau 14.993 kasus, dan Sumbar 14.712 kasus.
Presiden menginstruksikan para mentri, TNI/Polri serta kepala daerah kembali menginjak rem, terutama untuk mengendalikan mobilitas masyarakat, ia meminta seluruh pihak khususnya pemerintah daerah di luar Jawa-Bali untuk menerapkan 3 tiga hal, yaitu penurunan mobilitas masyarakat, testing dan tracing, serta penambahan ruang isolasi terpusat. Hal ini terkesan, pemerintah bergerak ketika terjadi lonjakan kasus.
Kembali fakta ini menunjukkan betapa buruknya penanganan kasus Covid-19. Saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Jawa-Bali, harusnya pemerintah mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi di luar Jawa-Bali. Apalagi, secara fakta ketersediaan fasilitas kesehatan tak selengkap di Jawa-Bali, ditambah kesiapan masyarakat yang sudah dipastikan tidak cukup dalam menghadapi lonjakan kasus baru.
Sejak terjadi lonjakan kasus baru, pemerintah tidak segera mengambil kebijakan lockdown Jawa-Bali, sehingga tidak ada arus keluar masuk Jawa-Bali. Pemerintah justru hanya mengambil kebijakan PPKM darurat yang membatasi mobilitas masyarakat, akibatnya masih ada masyarakat yang keluar masuk Jawa-Bali dan tentu saja hal ini memudahkan tersebarnya virus ke luar Jawa-Bali.
Sepertinya solusi lockdown tidak akan pernah diambil oleh pemerintah saat ini. Hal tersebut disebabkan karena lockdown akan merugikan negara secara ekonomi. Akhirnya, fakta menunjukkan Indonesia berada di peringkat pertama dunia dalam penambahan kasus Covid-19. Lebih parahnya, Indonesia malah dilockdown oleh beberapa negara.
Paradigma kekuasaan politik demokrasi sekuler telah mendidik pemimpin untuk memprioritaskan ekonomi daripada keselamatan nyawa rakyat. Finally, negara ini gagal total dalam menangami pandemi karena memilih solusi sistem kapitalis demokrasi. Fakta ini sekaligus menegaskan lalainya rezim kapitalistik dalam mengurusi urusan rakyat.
Berbeda dengan Islam, Islam memiliki metode baku dalam mengatasi pandemi, yaitu dengan lockdown. Pemimpin dalam negara Islam akan berani mengambil kebijakan lockdown demi menyelamatkan nyawa rakyatnya. Karena dengan lockdown akan efektif memutus rantai penyebaran virus. Islam pun memiliki upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif dilakukan negara untuk mencegah tersebarnya virus, sedangkan upaya kuratif bagi mereka yang terinfeksi penyakit.
Baik upaya preventif maupun kuratif rehabilitatif wajib diselenggarakan negara melalui pembiayaan yang bersumber dari Baitul Maal. Seperti tindakan Khalifah Umar bin Khaththab, beliau mengalokasikan anggaran dari Baitul Maal untuk mengatasi wabah lepra di Syam.
Pelayanan kesehatan yang berkualitas hanya bisa direalisasikan jika didukung sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta SDM yang professional. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab negara (khilafah). Oleh karena itu, negara wajib membangun rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotek, menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan output berupa tenaga medis yang professional.
Negara juga wajib membangun pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan, menyelenggarakan penelitian mendukung inovasi di bidang kesehatan termasuk memproduksi vaksin secara mandiri untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari penyakit. Semua akan hanya bisa terwujud dengan khilafah, yaitu sistem pemerintahan yang berasal dari Allah Swt dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw.[]
