”Oleh karena itu, pemberian modal bantuan bukanlah solusi hakiki untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab, faktanya kemiskinan yang terjadi saat ini adalah kemiskinan sistemis, yakni hilangnya peran negara sebagai pihak yang mengurusi urusan umat.”
Oleh. Deny Setyoko Wati, S.H.
(Kontributor NarasiPost.Com dan Pemerhati Sosial Masyarakat)
NarasiPost.Com-Direktur utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi menyatakan optimis dapat membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Karena sebanyak 47% masyarakat miskin di Indonesia telah mendapat bantuan modal usaha dari PNM. Adapun upaya PNM untuk menekan angka kemiskinan ekstrem adalah dengan mengintegrasikan data dengan Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sehingga dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha. Berdasarkan integrasi tersebut, diketahui sebanyak 12 juta masyarakat miskin dan beberapa merupakan nasabah PNM. Oleh karena itulah PT PNM optimis akan mendorong nasabah tersebut untuk lebih sejahtera dan keluar dari kemiskinan. (money.kompas.com, 27/05/2023)
Adapun pemerintah Indonesia memang telah mencanangkan program untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di akhir masa jabatannya di tahun 2024. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memastikan anggaran program pengentasan kemiskinan ekstrem benar-benar difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan multiprogram, berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dana desa, bansos dari pemerintahan daerah. Pemerintah juga membolehkan masyarakat menerima bantuan lebih dari satu jenis. Pemerintah juga akan memberikan memudahkan akses pembiayaan murah kepada masyarakat miskin ekstrem.
Memberikan bantuan dana untuk masyarakat dan UMKM sejatinya hanyalah klaim membantu mengentaskan kemiskinan. Sebab realitasnya, UMKM menghadapi banyak persoalan untuk dapat bertahan dalam situasi seperti ini. Terlebih lagi dalam masa pasar bebas hari ini. Adanya pasar bebas sekarang ini mempersempit peluang pemasaran UMKM karena harus bersaing dengan perusahaan besar. Perihal pemberian bantuan PKH dan bantuan tunai pada faktanya juga tidak signifikan mengurangi angka kemiskinan. Pasalnya, walaupun pemerintah memberikan bantuan PKH ataupun bantuan tunai namun diikuti juga dengan kenaikan harga BBM, yang pada akhirnya harga kebutuhan pokok juga otomatis melonjak. Sehingga, rakyat terus dalam kondisi yang sulit. Akhirnya bantuan dana yang diberikan tidak berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan.
Di lain sisi, PT PNM bukan lagi milik BUMN. PT PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Ini artinya pemberian bantuan modal ini bukanlah murni membantu masyarakat miskin. Namun, justru semakin menjerat masyarakat. Sebab, masyarakat maupun UMKM yang diberi modal dari PT PNM, tidaklah cuma-cuma melainkan diberi pinjaman berbunga yang berarti harus membayar cicilan. Dari hal ini saja, terlihat, pihak mana yang lebih diuntungkan? Selain itu, pemberian modal dalam bentuk pinjaman dari swasta ini juga menunjukkan lepas tangannya pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat. Semestinya tanggung jawab negara yang memberikan modal bantuan usaha kepada rakyat secara cuma-cuma.
Oleh karena itu, pemberian modal bantuan bukanlah solusi hakiki untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab, faktanya kemiskinan yang terjadi saat ini adalah kemiskinan sistemis, yakni hilangnya peran negara sebagai pihak yang mengurusi urusan umat. Perlu disadari ini semua dampak dari penerapan sistem kapitalisme sekuler liberal. Sistem ini mengutamakan kebebasan kepemilikan. Hanya dari kalangan kapitalislah yang mudah mengakses kekayaan sumber daya alam bahkan diakui menjadi hak milik oleh mereka. Dalam sistem kapitalisme siapa yang kuat modalnya, dialah yang mampu mengembangkan bisnisnya dan mampu berkuasa. Sedangkan, bagi yang lemah akan tertindas dan kalah. Adapun negara hanya berperan sebagai regulator yang selalu membantu memuluskan kepentingan mereka karena tidak bertaring melawan para kapitalis. Alhasil para kapitalis lebih berkuasa dibanding negara.
Dengan demikian, persoalan kemiskinan hanya bisa diatasi jika negara kembali menjalankan peran sentralnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Imam (pemimpin) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya". (HR. Bukhari).
Hadis tersebut mengemukakan tentang amanah penguasa yakni pihak yang mengurusi urusan rakyatnya seperti menjamin kebutuhan asasi (pangan, sandang, papan) setiap warga, menjamin pendidikan, kesehatan, dan keamanan termasuk juga melindungi rakyatnya dari gangguan dan ancaman. Imam An Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim pun menjelaskan bahwa pengurusan yang baik adalah menjalankan hukum-hukum syariat dan mengutamakan kemaslahatan serta kepentingan rakyat. Perlu diketahui, mengembalikan peran sentral negara hanya bisa diwujudkan dengan mencampakkan sistem kapitalisme. Lalu menggantinya dengan sistem kehidupan yang berasaskan Islam. Karena hanya pemimpin dalam naungan sistem Islamlah yang mampu menjalankan amanah kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab.
Wallahu a'lam bishshowab.[]
Yah memang benar bantuan itu tak menjamin rakyat untuk mengatasi kemiskinan yang melanda, karena banyak orang asing yang mengambil keuntungan dari itu pemotongan yang banyak Hana hini nya.
Yups Benar banget, Bansos itu bukan solusi mengatasi kemiskinan karena yang saya lihat tak sedikit yang mendapatkan bansos malahan hidupnya lebih terjamin. Memang begitulah pemerintahan saat ini sistem Islam lah yang seharusnya diterapkan agar semua aman terkendali pasti
Bansos itu bukan solusi kemiskinan. Nyatanya banyak para asing yang mengambil sumber alam di negeri ini. Terus bagaimana dengan rakyatnya?
Solusi dari permasalahan ini hanyalah islam
Sesungguhnya bansos itu bukan bantuan, tapi itu memang hak rakyat.
Malah jika sistem yang di pakai di negeri ini adalah sistem Islam maka yang di dapatkan jauh lebih banyak da tidak akan ada pemotongan dari hulu sampai hilir.
Nah, tuh. Bansos bukan solusi atasi kemiskinan. Terus apa dong? Baca yuk
Dan share.