"Adanya kesalahan penerapan sistem pengurusan rakyat yang diterapkan oleh negara menjadi faktor utama penyebab bansos salah sasaran tidak ada henti."
Oleh. Mimin Diya
(Kontributor NarasiPost.com)
NarasiPost.com-Bansos yang dijamin menjadi jaring pengaman masyarakat di tengah impitan ekonomi lagi-lagi salah sasaran hingga negara rugi triliunan rupiah. Hal ini sebagaimana laporan hasil pemeriksaan semester II BPK tahun 2021, yakni kerugian sebesar Rp6,93 triliun dari penyaluran bansos Program Keluarga Harapan atau PKH, Sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT serta Bantuan Sosial Tunai atau BST yang tidak sesuai ketentuan.
Demikian pula program Kartu Prakerja melalui bantuan program stimulus plus insentif terhadap 119.494 peserta dengan nilai RR289,85 miliar, juga terindikasi tidak tepat sasaran. BPK juga menemukan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi bansos PKH dan Sembako/BPNT dengan nilai saldo yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun. (Kumparan, 25/5/2022)
Permasalahan salah sasaran bukan lagi hal baru, namun adanya masalah klise menahun di pemerintahan terkait integrasi data. Setidaknya ada dua hal pokok masalah yang kerap terjadi antara lain :
Pertama, data tidak terintegrasi dengan nomor induk kependudukan di KTP. Kedua, lemahnya verifikasi dan validasi data akibat kesalahan oknum tertentu yang menyeleweng dari tugas.
Akan tetapi, akar masalah utama yang sebenarnya tidak sekadar pada kesalahan individu semata. Adanya kesalahan penerapan sistem pengurusan rakyat yang diterapkan oleh negara menjadi faktor utama penyebab bansos salah sasaran tidak ada henti.
Sistem kapitalis yang menjadi mercusuar dunia saat ini telah menjadikan hubungan antara rakyat dan penguasa sebatas bisnis untung rugi. Bahkan rakyat dijadikan objek eksploitasi melalui praktik korupsi dana bansos atau batu pijakan penggalangan suara pemilu dengan bantuan minimalis.
Realita ini seharusnya sudah cukup sebagai bukti kerusakan sistem kapitalis demokrasi. Bahkan harus memunculkan kesadaran untuk mengganti sistem saat ini (yang notabennya berasal dari hasil pikir kaum penjajah) dengan sistem ideal yang bersandar pada seruan pencipta alam semesta, yakni sistem Islam yang sempurna dan menyeluruh dalam mengatur segala aspek kehidupan.
Sistem Islam mewajibkan penguasa memberi jaminan kebutuhan dasar kepada rakyat. Penguasa muslim amat besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. Inilah yang akan membuatnya bersikap adil dan amanah dalam memikul tanggung jawab kepemimpinan. Mekanisme yang dapat ditempuh penguasa dalam memenuhi hajat hidup rakyat, baik sandang, papan maupun pangan antara lain :
Pertama, memampukan setiap kepala keluarga untuk bekerja melalui pembekalan keterampilan kerja dan penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya. Semua ini diwujudkan melalui penerapan sistem ekonomi Islam yang akan mengembalikan kepemilikan umum kepada rakyat dan membangun industri-industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam negeri.
Kedua, negara menjamin kebutuhan komunal, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara maksimal. Sehingga rakyat tidak perlu khawatir memikirkan biaya mahal maupun takut terhadap segala hal yang mengancam jiwa dan harta.
Ketiga, terdapat Baitulmal dalam strutur negara yang memungut dan membelanjakan harta milik rakyat. Pemasukan Baitulmal berasal dari pos fa'i dan kharaj, pos kepemilikan umum (kekayaan alam yang melimpah), dan pos zakat. Sedangkan salah satu bagian pembelanjaan adalah pos subsidi dan keperluan dana darurat.
Islam sungguh menyadarkan penguasa bahwa mereka adalah pelayan rakyat. Apabila ada kezaliman yang dilakukan, maka Islam pun memiliki solusi melalui aktivitas amar makruf nahi munkar. Rakyat diberi ruang terbuka dalam mengkoreksi penguasa dan menyampaikan hak-haknya. Sungguh apabila sistem ini diterapkan dalam kehidupan, akan mampu mewujudkan kesejahteraan dan menjadikan baldatun tayyibatun wa rabbun gafur.[]
