"Pandemi Covid-19 menjadi PR bersama. Sayangnya kebijakan pemerintah seringkali mengundang rasa ambigu dimana implementasi suatu kebijakan sering tidak konsisten"
Oleh. Astuti Rahayu Putri, S.PSi
(Pemerhati Sosial)
NarasiPost.Com-Pandemi kian tak terkendali. Sebagai bukti, jumlah kasus dalam sehari mencapai rekor tertinggi. Data terbaru yang dirilis covid19.go.id menunjukkan bahwa pada Kamis (24/6/2021) kasus bertambah 20.574 dalam 24 jam. Sedangkan total kasus positif mencapai 2.053.995, sembuh 1.826.504, dan meninggal 55.949 jiwa.
Kita ketahui bersama, bahwa sistem kesehatan adalah garda terdepan dalam perang melawan virus corona. Sehingga jalan keluar dari pandemi ini bergantung padanya. Namun tiap kali kasus corona membara, nasib sistem kesehatan malah merana. Tenaga kesehatan kelelahan, fasilitas pun mengkhawatirkan. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Lia Gardenia Partakusuma, mengatakan keterisian rumah sakit (RS) Covid-19 di Jakarta dan Jawa Barat misalnya, sudah masuk kategori merah. Tingkat keterisian RS Covid-19 di dua daerah tersebut mencapai 80 persen lebih. (cnnindonesia.com, 20/06/2021)
Sayangnya, tiap kali sistem kesehatan ambruk diterjang badai Covid-19. Perhatian terbesar selalu tertuju pada ketidakpatuhan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Seakan melonjaknya kasus akibat ulah kelalaian masyarakat semata. Padahal ini adalah PR bersama, bukan hanya pada masyarakat, namun juga pemerintah. Bahkan andil pemerintah seharusnya lebih besar karena merekalah yang menentukan kebijakan-kebijakan yang diterapkan terkait Covid. Misalnya terkait kebijakan lockdown maupun PSBB, tentu itu semua ada di tangan pemangku kebijakan, yaitu pemerintah.
Akan tetapi, selama ini kebijakan kerap kali mengundang rasa ambigu. Bagaimana tidak, implementasi suatu kebijakan sering tidak konsisten. Misalnya saja, ketika kebijakan mudik dilarang, akan tetapi wisatawan asing diizinkan masuk. Atau, saat sekolah ditutup, tempat ibadah dibatasi, namun tempat-tempat perbelanjaan malah ramai. Semua dilakukan demi tetap berjalannya roda perekonomian.
Hal ini semakin memperjelas gambaran bagaimana sebuah sistem jika sudah diwarnai unsur-unsur kepentingan. Apalagi kepentingan para kapitalis. Kebijakan yang lurus, bisa menjadi menyimpang hanya karena berbenturan dengan kepentingan para pemilik modal. Kebijakan jadi tak pasti, sehingga bagaimana mau memberikan solusi yang hakiki?
Balik lagi berbicara mengenai penangan pandemi di tanah air. Sebenarnya dengan penerapan solusi 3T (Tes, Telusuri, dan Tindaklanjuti) dan 3M (Menjaga jarak, Memakai masker, Mencuci tangan) adalah solusi yang sudah baik untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Sehingga ketika solusi ini sudah diterapkan, harusnya kita tak perlu lagi khawatir akan datangnya gelombang Covid kedua, ketiga, dan seterusnya. Akan tetapi, bayang-bayang kekhawatiran itu masih saja menghantui.
Ternyata, solusi praktis yang dinilai baik saja tidak cukup tanpa adanya perubahan dalam sistem, terutama di sistem kesehatan. Selama sistem yang menguasai masih sistem yang rusak, maka percuma saja. Sebaik apa pun solusinya, tak akan mampu memberikan performa terbaiknya. Karena akan selalu berbenturan dengan kepentingan yang pihak yang menguasai.
Lain ceritanya, jika solusi terbaik tadi dibarengi juga dengan sistem terbaik, tentu akan sejalan. Kita bisa temukan di literatur sejarah, bagaimana sistem Islam adalah sistem terbaik sepanjang masa. Hingga mampu menguasa 2/3 dunia selama hampir 13 abad lamanya. Melalui sistem terbaik ini kemudian memancarkan solusi terbaik dalam tiap aspek kehidupan, baik itu aspek pendidikan, ekonomi, politik, budaya dan juga kesehatan.
Sistem kesehatan di bawah kepemimpinan Islam, tentu akan memberikan performa terbaiknya dalam mengatasi masalah pandemi. Karena kepemimpinan yang berlandaskan keimanan dan akidah Islam yang kuat, tahu betul tugasnya adalah melayani (ri'ayah) urusan umat. Sehingga kecil kemungkinan akan bergesekan dengan kepentingan-kepentingan yang akan merugikan umat.
Hasilnya tentu sangat berbeda. Solusi praktis yang diterapkan akan memberikan hasil nyata tanpa perlu berlama-lama. Misalnya saja, ketika pandemi melanda sebuah wilayah, sistem kesehatan dalam Islam akan bergerak cepat melakukan tes untuk mengidentifikasi siapa yang sakit dan sehat. Setelah teridentifikasi, maka segera memisahkan keduanya dan memberikan penanganan terbaik bagi yang sakit. Kemudian penguasa akan mengeluarkan kebijakan yang tegas dan akurat agar wabah tak menyebar luas, dengan menutup total akses wilayah yang telah terjangkit wabah. Bukan malah melonggarkan kebijakan karena dalih kepentingan ekonomi yang semakin menyengsarakan rakyat.
Wallahu a’lam bish sawab.[]
Photo : Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
