Kemudian nanti ada jembatan karena menghubungkan dua bukit, di bukit akhir berdiri kujang yang sepasang utama dan sepasang skala kecilnya," kata Kang Emil
Oleh : Destiantini Siti Mardiah.,S.Pd
(Ibu Rumah Tangga, Angkrek-Sumedang)
NarasiPost.Com-Di masa pandemi ini, sektor pariwisata mendapatkan pukulan sangat berat. Kerugian yang tinggi mengakibatkan banyaknya lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan sektor pariwisata gulung tikar. Hal ini tentu saja membuat pemerintah kewalahan, karena sebelumnya sektor pariwisata dinilai sangat potensial dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Dilansir dari howmuch.net selama tahun 2017 saja total GDP (Gross Domestic Product) akibat tingginya belanja pariwisata di Indonesia yaitu mencapai 28,2 miliar dollar atau setara 409 triliun rupiah, menyaingi dua negara tetangganya, Singapura dan Malaysia. Untuk sebab itu pemerintah pusat maupun daerah kembali menggenjot sektor pariwisata agar bisa kembali hidup. Dana yang fantastis pun tak tanggung-tanggung digelontorkan dari APBD untuk membangun titik-titik daerah pariwisata yang potensial, seperti di kawasan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang. Sebagai bendungan terbesar kedua di Asia tenggara, tentu kawasan ini dinilai sangat potensial untuk menarik minat wisatawan lokal maupun international.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, turun langsung dalam proyek pembangunan ini. Baru- baru ini, Kang Emil melakukan tinjauan ke lokasi yang akan dibangun Landmark Jatigede. Di sana rencananya akan dibangun Menara Kujang dan masjid, serta jembatan yang menghubungkan dua bukit yang akan menjadi daya tarik terbaru Jatigede. "Kemudian nanti ada jembatan karena menghubungkan dua bukit, di bukit akhir berdiri kujang yang sepasang utama dan sepasang skala kecilnya," kata Kang Emil dikutip dari Detiknews.com.
Namun, rencana pembangunan Landmark Kujang Kembar ini menuai pro dan kontra. Dilansir dari radarsumedang.id anggota komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, H.Ridwan Sholichin., SIP., M.Si merasa jika proyek pembangunan ini kurang tepat jika dilaksanakan sekarang. Menurutnya, dalam kondisi pandemi ini, jika untuk mendorong pariwisata di tengah pandemi yang tidak pasti kapan akan berakhirnya, tentu adalah kebijakan yang gambling. Momentumnya tidak tepat, situasi pandemi saat ini masih membatasi mobilitas warga sebagai wisatawan. Kalaupun sektor pariwisata ini dipaksakan saat ini dampaknya secara ekonomi pun tidak signifikan, karena secara matematis dampak dalam pertumbuhan ekonominya pun terbilang lama. Sebaiknya pemerintah harus lebih fokus pada kebijakan yang nyata dibutuhkan masyarakat saat ini.
Kang RinSho, panggilan akrabnya, menambahkan jika sebaiknya anggaran 100 M ini dialihkan. Menurutnya, anggaran itu (Rp100 miliar, red) lebih baik untuk membantu permodalan masyarakat yang sedang terpuruk atau peningkatan layanan kesehatan.
Dalam kapitalisme tingginya materi yang dihasilkan adalah tujuan utama dalam kehidupan, aspek-aspek kemanusiaan maupun keagamaan tidak bisa menjegal nafsu duniawinya. Pun dalam kondisi pandemi saat ini, aktivitas pertama yang harus dilakukan adalah memulihkan kembali perekonomian yang ada, tanpa melihat aspek mudharatnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seakan berat sebelah, tentunya para
kapitalis yang selalu diutamakan. Menghidupkan kembali sektor pariwisata dengan dalih memulihkan perekonomian tentu bertolak belakang dengan kebijakan masih ditutupnya sekolah dan dilarangnya mudik saat hari raya Idulfitri kemarin. Tentu bukan berarti menafikan bahaya virus Covid-19, larangan berkerumun dan melakukan mobilitas yang tinggi tentu harus kita hindari, namun pemerintah harus lebih tegas dan konsisten dalam penanganannya bukan tebang pilih dan "cuci tangan" atas aktivitas yang dianggap tidak melibatkan tanggung jawab pemerintah secara langsung. Apa gunanya vaksinasi masal dan upaya-upaya penekanan mobilitas masyarakat selama ini dalam rangka pemutusan rantai penyebaran virus, jika penerbangan internasional tidak ditutup sehingga mengakibatkan warga negara asing berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Tempat wisata pun sudah kembali dibuka di tengah pandemi yang masih belum reda, sedangkan kewajiban lain dalam rangka mengurusi urusan umat seperti memastikan kesejahteraan dan keamanan seluruh masyarakat belum bisa terpenuhi. Hal seperti ini yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah agar secepatnya pandemi berakhir, baru kita mulai memikirkan langkah selanjutnya untuk memulihkan perekonomian masyarakat kita. Karena tugas negara adalah menjaga dan menjamin atas keberlangsungan hidup seluruh rakyatnya, bukan hanya segelintir masyarakat yang memiliki modal saja. Wallahu a'lam bi ash showab.[]
Photo : Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com
