”Kemiskinan merupakan salah satu konsekuensi dari diterapkannya sistem kapitalisme. “
Oleh. Mutia Syarif
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Indonesia adalah negeri dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Sejak dahulu, bangsa Eropa sangat menginginkan kekayaan alam Indonesia, yaitu rempah-rempahnya. Hingga pada akhirnya negara ini dieksploitasi oleh mereka. Bukan hanya masa penjajahan Belanda saja negeri ini dijajah. Sejatinya, negeri ini masih dalam kungkungan penjajahan. Neoimperialisme masih mencengkeram negeri kita tercinta.
Namun, banyak masyarakat yang tidak menyadari hal ini. Impitan ekonomi membuat masyarakat sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alih-alih memikirkan cara membebaskan kondisi negara yang sedang terjajah ini, masyarakat disibukkan dengan pemenuhan hidupnya. Pemerintah laksana orang tua yang tidak lagi memedulikan anaknya. Masyarakat dibiarkan berjuang sendirian untuk mencari segala kebutuhannya.
Di era ini, kesulitan semakin terasa di berbagai lini. Sudahlah mencari pekerjaan sulit, harga kebutuhan primer naik, rakyat semakin tercekik. Ditambah lagi biaya pendidikan dan kesehatan yang juga ikut melambung. Rakyat serba salah, tak boleh sakit karena biaya rumah sakit mahal, namun menjaga kesehatan pun sulit karena makanan bergizi tak terjangkau. Ingin mendapatkan kualitas pendidikan terbaik harus merogoh kocek dalam-dalam. Miris, ini terjadi di negeri agraris yang subur dan sumber daya alamnya melimpah. Namun, banyak rakyatnya yang hidup dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Pakar ekonomi menilai target pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 akan sulit karena adanya masa transisi politik. Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic Law Studies (Celios) berpendapat bahwa kemiskinan ekstrem sulit ditekan, karena masalah ini bersifat struktural, seperti akses kesehatan dan pendidikan (cnnindonesia.com, 23/2/2023)
Di samping itu masyarakat tak bisa menikmati hasil sumber daya alam, karena negara melepaskan diri dari peran wajibnya sebagai pengurus rakyat. Negara hanya sebagai regulator bukan penanggung jawab nasib rakyat. Pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada swasta, asing, dan aseng. Hal inilah penyebab utama dari kemiskinan yang melanda masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu konsekuensi dari diterapkannya sistem kapitalisme. Bukan hanya itu, dalam sistem kapitalisme, para penguasa lebih berpihak pada pengusaha. Maka tak mengherankan, kesenjangan sosial semakin menganga. Si kaya semakin kaya dan si miskin semakin terpuruk. Karena dalam hal mendasar saja, yaitu pengelolaan sumber daya alam, negara berlepas diri. Inilah gambaran kapitalisme, di mana penguasa dan pengusaha sebagai penentu kebijakan. Tentunya setiap kebaikan akan disesuaikan dengan kepentingan mereka. Maka, rakyat sebagai pihak "luar", akan dianaktirikan.
Islam bukan sekadar agama ritual. Dalam Islam, terdapat seperangkat aturan kehidupan, maka itulah Islam disebut sebagai sebuah sistem. Islam adalah solusi dari segala problematik umat. Islam mengatur segala lini kehidupan, termasuk perekonomian. Jurang kesenjangan sosial yang semakin dalam tak lain disebabkan karena pemerintah lepas tangan dalam mengurus rakyatnya. Sistem Islam mewajibkan negara untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri.
Islam membagi kepemilikan menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu. Kepemilikan umum mencakup segala hal seperti sungai, laut, hutan, dsb. Juga termasuk fasilitas yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti jalan, masjid, barang tambang, dsb. Untuk harta kepemilikan umum, negara wajib mengelolanya dan mengembalikan hasilnya untuk pemenuhan kebutuhan rakyat. Rasulullah saw. bersabda :
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Kepemilikan negara yakni harta yang pengelolaannya berada di tangan kepala negara seperti fai, kharaj, jizyah, dsb. Adapun kepemilikan individu yaitu harta milik pribadi selain harta milik umum.
Kesejahteraan dalam Islam dipandang per individu, bukan hasil rata-rata. Kepala negara dalam sistem Islam wajib memastikan setiap rakyatnya, terpenuhi kebutuhan pokoknya. Negara wajib menjamin setiap individu rakyatnya dalam hal kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Karena ketiga hal tersebut merupakan pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting bagi rakyat. Hal ini hanya mampu terwujud dalam sebuah sistem mumpuni pengemban syariah Islam secara kaffah yakni Khilafah.
Sudah saatnya masyarakat menyadari sepenuhnya akan kerusakan yang disebabkan oleh sistem kapitalisme. Dan segera beralih fokus untuk turut memperjuangkan tegaknya sistem agung yang akan menerapkan syariat Islam secara kaffah yaitu Khilafah ala minhaj an-nubuwwah.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab.[]
