Tak sedikit rakyat yang menjadi heran, kecewa dan marah hingga nalar mereka melemah. Ada pula rakyat yang menjadi pesimis, apatis, menyerah dan pasrah. Rakyat jengah melakoni pemenuhan kehidupan yang sedemikian susah akibat terdampak wabah.
Oleh: Dewi Fitratul Hasanah (Pemerhati Sosial dan Pendidik Generasi)
NarasiPost.com -- Sejak Covid-19 resmi dinyatakan masuk ke Indonesia yakni awal maret 2019, hingga hari ini angka korban jiwa yang terpapar virus tersebut belum menunjukkan penurunan. Begitu pun dampak kerugian dari berbagai sektor yang menimpa rakyat masih berlanjut dirasakan.
Mulai dari para pekerja yang di pecat dari pekerjaannya, wiraswasta yang gulung tikar, pedagang yang sepi pembeli hingga para Orangtua yang kesusahan membelikan smartphone dan pulsa data untuk anak-anaknya, karena harus mengikuti PJJ dan seterusnya.
Dikutip dari CNNIndonesia.com, 15 Oktober 2020, Indonesia telah mencatat 344.749 kasus positif dan 12.156 orang meninggal dunia karena Covid-19.
Dengan angka yang fantastis tersebut, tak terbetik keinginan dari para petinggi negeri untuk menghentikan/mengundur agenda Pilkada yang diadakan tahunan ini. Hal ini terlihat dari beberapa kali simulasi Pilkada yang sudah digelar di berbagai daerah.
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, 15 Oktober 2020, KPU telah menggelar enam kali simulasi terkait pilkada. Empat simulasi pemungutan suara dan dua simulasi penerapan sistem rekapitulasi elektronik.
Hal tersebut cukup mengkonfirmasi seakan agenda Pilkada begitu genting dibanding harga nyawa dan keselamatan rakyat.
Lebih-lebih, gelaran simulasi Pilkada ini menghadirkan ratusan orang. Bahkan, sempat dilakukan di dalam sebuah ruangan.
Banyak rakyat yang menilai kebijakan negara dalam menangani terpaan wabah yang diberlakukan selama ini begitu acak-acakan, tumpang tindih, ambigu, tebang pilih, tak sinkron dan tak tepat sasaran.
Terlampau sering himbauan untuk "jaga jarak, tidak berkerumun dan gunakan masker" di gaungkan kepada rakyat. Bahkan, ketika salah satu rakyat kedapatan tak mengenakan masker, aparat pun dengan tegas menyergap pelakunya. Namun sayangnya, kebijakan dan ketegasan ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat kalangan bawah di tuntut agar menurut. Sementara mereka yang berada di atas tak andil turut.
Menggelar simulasi Pilkada sangat tak sesuai dengan himbauan "jaga jarak dan berkerumun". Pun, tidak menunjukkan pengajaran dan percontohan yang baik kepada rakyat.
Tak sedikit rakyat yang menjadi heran, kecewa dan marah hingga nalar mereka melemah. Ada pula rakyat yang menjadi pesimis, apatis, menyerah dan pasrah. Rakyat jengah melakoni pemenuhan kehidupan yang sedemikian susah akibat terdampak wabah.
Menggelar simulasi Pilkada di tengah wabah sejatinya bukanlah memperjuangkan kemaslahatan, sebaliknya justru mengundang kemudharatan. Seyogyanya negara lebih fokus dan berusaha keras mengatasi terpaan wabah hingga tuntas.
Sistem Demokrasi-kapitalisme yang diterapkan di negeri ini adalah akar penyebabnya. Sebab, orientasi dari sistem ini hanyalah mendapatkan materi/keuntungan dan kekuasaan.
Jauh berbeda dalam sistem Islam ketika diterapkan. Dalam Sistem Islam, negara adalah pengayom dan penanggung jawab utama atas hajat hidup dan nyawa rakyat.
Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).
Dalam Islam, pemilihan pemimpin dilaksanakan semudah mungkin, namun tetap menghasilkan output yang berkualitas. Sebab, pemimpin akan di baiat atas keridaan rakyat. Pemilihan pemimpin dibatasi waktu tak lebih dari tiga hari dan bebas dari kampanye-kampanye akbar berbiaya besar.
Islam tak mengenal batasan masa jabatan. Selama pemimpin tersebut tidak melakukan kebijakan yang menyalahi syariat maka pemimpin tersebut tetap akan terus menjabat dengan keridaan rakyat. Namun ketika pemimpin tersebut terbukti melakukan kezaliman dan menyalahi syariat, maka ia akan diberhentikan dari jabatan seketika itu juga, tanpa memandang seberapa lama ia telah menjabat.
Demikianlah pemilihan pemimpin dalam Islam. Sehingga pemilihan tak menjadi agenda rutin yang memakan waktu, tenaga dan biaya mahal, sampai-sampai nyawa rakyat harus menjadi tumbal.
Sudah saatnya negeri ini kembali menerapkan sistem Islam yang perlindungan terhadap keselamatan nyawa rakyatnya dirasakan oleh seluruh kalangan dan tidak akan ada pemilihan pemimpin yang gigih digelar di tengah wabah yang masih memapar. Wallahu a'lam bishshawaab.[]
Picture Source by Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected].
