Keberadaan bus listrik dalam kapitalisme bukanlah untuk kemaslahatan umat, melainkan kemaslahatan segelintir elite saja. 

Oleh: Halizah Hafaz Hts., S.Pd.
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Pemerintah Kota Medan telah meluncurkan empat bus listrik pada Kamis (4/1/2024). Sayangnya, bus listrik yang baru beroperasi selama dua hari tersebut sempat mogok di depan RS Siti Hajar, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, (Medan-Tribunews.com(6/1/2023)

Kemacetan cukup panjang pun terjadi di kawasan tersebut akibat bus listrik yang mogok. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis langsung mengonfirmasi bahwa ada kesalahan teknis pada saat penggunaan fitur dalam bus tersebut, jadi bukan karena mogok. 

Subsidi Bus Listrik

Saat ini, pemerintah tengah mendorong penggunaan kendaraan listrik, termasuk bus listrik. Agar masyarakat tertarik membeli dan menggunakannya, pemerintah telah memberikan subsidi untuk mobil dan bus listrik sejak 1 April 2023. Namun, kebijakan tersebut menuai banyak kritikan.

Kritikan ini mencuat karena Kota Medan dinilai publik belum siap dengan munculnya bus listrik. Hal ini tampak dari infrastruktur dan ketersediaan sarana pengisian bahan bakar listrik yang belum memadai. Selain itu, bus listrik bukanlah program prioritas yang urgen untuk didahulukan oleh pemerintah. 

Medan masih mempunyai banyak permasalahan yang justru tidak mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Misalnya masalah Medan Zoo yang tidak terawat, keamanan yang masih menjadi tugas besar karena kriminalitas yang merajalela, banjir yang tidak kunjung usai, dan sebagainya. Masyarakat akhirnya menganggap bus listrik salah sasaran dan akan makin menambah kemacetan di jalan.

Alasan pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik adalah sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Alasan tersebut tidak masuk akal karena sebenarnya yang paling banyak menghasilkan emisi karbon adalah industri di sektor energi, di samping industri lainnya yang juga masih terus berproduksi. 

Lantas, benarkah pemerintah menjalankan program ini untuk kepentingan rakyat secara umum? Ataukah program ini dijalankan untuk kepentingan bisnis para oligarki semata?

Kebijakan Bus Listrik Tidak untuk Rakyat

Bus listrik ini jelas sangat mengusik rasa keadilan di hati masyarakat, pasalnya rute perjalanan bus listrik hanya menjangkau wilayah elite di kota Medan, yaitu rute J City-Jalan Karya Wisata-Jalan AH Nasution-Simpang Pos-Jalan Jamin Ginting-Jalan Pattimura-Jalan Sudirman-Jalan Diponegoro-Jalan Pengadilan-Jalan Maulana Lubis-Kantor Wali Kota-Jalan Raden Saleh-Jalan Balai Kota-Jalan Guru Patimpus- Jalan Gatot Subroto-Jalan Iskandar Muda-Simpang Jalan Wahid Hasyim-sampai ke titik rute awal. 

Masyarakat telah bersuara untuk menentang pemborosan uang negara pada sesuatu yang tidak urgen, bahkan bisa menciptakan persoalan baru berupa kemacetan yang lebih besar. Namun, pemerintah tetap bersikukuh mengimplementasikannya. Alih-alih mendengar kritikan rakyat, justru semuanya diabaikan. 

Banyak pejabat mendukung adanya bus listrik dan terus bernarasi bahwa ini adalah sebuah keuntungan buat rakyat. Dari sini makin mengonfirmasi bahwa keberpihakan pemerintah bukan pada rakyat, tetapi pada perusahaan. Inilah paradigma sistem kapitalisme yang memiliki kebijakan tidak prorakyat.

Akibat Kapitalisme

Kapitalisme mewujudkan persekongkolan antara pemerintah (sebagai birokrat) dan pengusaha, persekongkolan ini sering disebut korporatokrasi. Kendaraan listrik adalah terobosan baru kecanggihan teknologi, maka patut untuk didukung oleh negara. Namun, keberadaan teknologi (termasuk bus listrik) dalam kapitalisme bukanlah untuk kemaslahatan umat, melainkan kemaslahatan segelintir elite saja. Dengan demikian, seluruh masyarakat merasakan kezalimannya.

Oleh sebab itu, sudah saatnya kita meninggalkan kapitalisme dan tidak menggunakan lagi dalam negara ini serta menggantinya dengan sistem Islam yang akan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini karena pemerintahannya independen dan bebas dari arahan pengusaha. 

Pemasukan dan pengeluaran keuangan negara akan diatur dalam pos baitulmal yang dikelola sesuai syariat Islam. Program bus listrik tidak akan dijalankan jika masih banyak jalanan rusak dan transportasi umum yang masih buruk. 

Sistem Islam akan sangat memperhatikan fasilitas-fasilitas umum yang merupakan kebutuhan hidup manusia, seperti pembangunan jalan-jalan yang berkualitas dan kuat, pembangunan fasilitas yang mampu menahan terjadinya banjir, memperkuat keamanan wilayah, dan sebagainya. Alokasi dana besar akan digelontorkan baitulmal untuk pengelolaan fasilitas umum tersebut agar semua masyarakat dapat menikmatinya secara gratis. Hal ini seperti pada masa Khalifah Utsmaniyah, Khalifah Abdul Hamid II membangun jalan kereta Istambul-Madinah yang dikenal dengan nama “Hijaz”. Khalifah menyediakan transportasi ini secara gratis untuk rakyat.

Teknologi dalam Khilafah

Adapun emisi karbon terjadi karena ulah sistem kapitalisme yang rakus. Amerika Serikat adalah negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia dan enggan untuk menguranginya. 

Sebaliknya, teknologi dalam Islam akan sangat memperhatikan lingkungan sehingga tidak ditemukan perusahaan atau pabrik yang mencemari lingkungan. Dengan demikian, penerapan sistem Islam dalam negara tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan dan transportasi, masyarakat juga akan mendapatkan pemimpin yang sepenuh hati peduli dan melayani rakyatnya. []