Negara hanya menjadi fasilitator dalam pengadaan alat GeNose ini. Menjanjikan harga tes murah, tapi tidak memperhatikan jangkauannya di masyarakat. Negara dan rakyat, yang kita lihat seperti hanya menjalin hubungan transaksional
Oleh. Nisa Revolter
NarasiPost.Com-Hampir setahun bersama, pandemi covid-19 masih belum bisa dikendalikan. Berita terakhir dikabarkan kasusnya tembus diangka 1 juta, bahkan lebih dari itu (kemenkes.go.id, 29/1). Data menunjukkan kasus yang terkonfirmasi. Belum terhitung dengan orang tanpa gejala (OTG) serta orang-orang yang belum melakukan tes. Bisa saja mereka terpapar oleh virus covid-19, namun tidak menyadarinya.
Lingkungan kita masih belum aman dari makhluk mikro ini. Hasil pengujian swab atas orang terpapar dan bergejala pun membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk diketahui. Atas dorongan itu, para peneliti Indonesia terus berupaya untuk menemukan alternatif pendeteksi covid-19.
Universitas Gajah Mada telah mengeluarkan terobosan baru dalam rangka mencegah penularan covid-19. Lahirlah GeNose C19 (Gajah Mada Electric Nose), alat deteksi corona virus karya anak bangsa. Alat ini diklaim memiliki tingkat akurasi mencapai 90 persen. Cara pengambilan sampel dari embusan napas dan hasil tes langsung dapat diketahui hanya dalam waktu 3 menit. GeNose C19 ini telah mengantongi izin dari Kementrian Kesehatan dan siap diedarkan.
Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berencana menggunakan produk anak bangsa tersebut secara massal, dengan menargetkan pada fasilitas umum, ruang administrasi masyarakat dan transportasi umum. Luhut memastikan cukup dengan tarif murah Rp.20.000 saja, GeNose sudah dapat digunakan (Kompas.com, 25/1).
Awal Februari, GeNose sudah dapat digunakan. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengamini hal itu. Mulai 5 februari GeNose sudah digunakan di stasiun-stasiun kereta api (merdeka.com, 23/1). Namun sayang, produksi awal hanya 100 unit, sebab kendala kapasitas. Olehnya itu, Budi berharap pihak peneliti dan Bio Farma dapat menggandeng perusahaan negeri dan juga swasta untuk bantuan produksi GeNose (merdeka.co, 14/1).
Sudah lama hidup dalam kubangan pandemi covid-19, kehadiran GeNose menjadi angin segar bagi rakyat. Begitupun harapan bagi para petinggi negara. Dengan tarif Rp20.000 bahkan di bawahnya, diharapkan mampu menjangkau seluruh kalangan. Bagi yang ingin melakukan perjalanan jauh tidak lagi terhalang dengan rapid antigen. Sebab sudahlah biaya mahal, hasilnya pun lama keluar.
Namun mungkinkah akan didapatkan oleh semua kalangan? Faktanya akibat pandemi, banyak pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan. Belum lagi, gaji pegawai ada yang dipangkas atau ditunda untuk diberikan. Tidak salah jika kemiskinan telah menjangkiti negeri. Data menunjukkan 38 juta orang berada di garis kemiskinan (Liputan6.com, 29/9/20). Angka yang fantastis, bukan? Lalu, apakah GeNose ini masih bisa dikatakan dapat diproduksi massal untuk semua kalangan? Bagaimana dengan rakyat miskin? Bahkan untuk sesuap nasi saja tidak ada, apalagi untuk melakukan tes dengan GeNose.
Jika saja negara memang berniat untuk mengurangi risiko penularan covid-19 dengan pemberlakuan tes GeNose, semestinya memberikannya secara gratis kepada rakyat, tanpa perlu dikenai tarif lagi. Serta, sebagai bentuk penghargaan kepada para peneliti, negara semestinya mampu men-support anak bangsa dengan membiayai seluruh produksi GeNose, tanpa dibebankan lagi kepada universitas terkait atau tanpa harus menjalin kerjasama dengan perusahaan. Agar produksi lancar tanpa kendala. Tentu jika ini dilakukan, pandemi ini akan segera berlalu.
Namun apa mau dikata, harapan memang selalu tak sesuai kenyataan. Justru yang kita lihat negara hanya menjadi fasilitator dalam pengadaan alat GeNose ini. Menjanjikan harga tes murah, tapi tidak memperhatikan jangkauannya di masyarakat. Negara dan rakyat, yang kita lihat seperti hanya menjalin hubungan transaksional. Tidak lebih antara penjual dan pembeli. Bukan sebagai pengayom dan juga pelindung rakyat.
Demikianlah wujud sistem sekuler kapitalisme. Alih-alih memberikan jaminan dan keamanan rakyat, justru sebaliknya. Kacamata kapitalisme hanyalah memandang rakyat sebatas untung dan rugi, materi semata. Padahal sejatinya tugas negara adalah sebagai pengurus rakyatnya, pemberi semua kebutuhan rakyatnya.
Dalam Islam, negara tidak hanya memberi semua hak rakyat tapi juga melindungi rakyat. Jangankan terkena penyakit, bahkan ketika sehatpun negara masih memberikan atensi penuh kepada rakyat. Hal ini sebab Rasulullah yang memerintahkan. "Imam (khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Selain itu negara juga memfasilitasi bagi para ilmuwan yang ingin mengembangkan temuannya. Sebut saja, Ibnu Sina, sang polymath jenius di masa keemasan Islam, di zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Dengan support dari negara, sebuah mahakarya, Al Qanun fi al Tibb pun terlahir. Buku itu diterjemahkan ke bahasa Inggris "The Canon of Medicine" dan menjadi pegangan mahasiswa kedokteran di abad-18 hingga saat ini.
Demikianlah jika Islam yang menjadi asas. Pemimpin negara yang dilandasi dengan ketakwaan dan sepenuhnya berorientasi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dengan mewujudkan seluruh kebutuhan dan keamanan rakyat, hakikatnya adalah kunci utama.
Wallahu a'lam bishshowab.[]
