Ekonomi Pincang, Rakyat Miskin "Makan" Tabungan

Ketimpangan terjadi karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme di tengah-tengah masyarakat. Ada yang memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi ada pula yang sangat miskin.

Oleh. Mariyah Zawawi
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com dan Penulis Riak Literasi)

NarasiPost.Com-Setelah sebelumnya dilanda kekeringan air karena musim kemarau, Indonesia sekarang dilanda kekeringan uang. Wah, kok bisa ya? Namun, itulah fakta yang terjadi di Indonesia saat ini. Fakta ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Ia mengatakan bahwa terjadi kekeringan peredaran uang di masyarakat. Hal itu terjadi karena bank lebih suka menghabiskan likuiditas untuk membeli surat berharga daripada menyalurkannya ke masyarakat melalui kredit. (cnbcindonesia.com, 01/12/2023)

Rakyat Miskin "Makan" Tabungan

Jokowi menyampaikan hal itu setelah mendapatkan keluhan dari para pengusaha tentang sedikitnya peredaran uang di masyarakat. Data dari Bank Indonesia memang menunjukkan hal tersebut. Pada Oktober 2023, pertumbuhan uang yang beredar dalam arti luas hanya berada pada angka 3,4% (year on year/yoy). Ini merupakan peredaran uang paling rendah yang pernah terjadi di Indonesia.

Menipisnya uang yang beredar diperparah dengan mandeknya pertumbuhan kredit serta Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada Oktober 2023 ini, DPK hanya tumbuh sebesar 3,43%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan bulan September yang mencapai 6,54%. Menipisnya DPK menunjukkan makin berkurangnya dana yang tersedia di bank.

Biasanya, turunnya angka DPK akan diiringi dengan naiknya kredit perbankan atau belanja masyarakat. Namun, pada tahun ini, baik DPK maupun kredit sama-sama berjalan lambat. Pertumbuhan angka konsumsi juga mengalami pelambatan. Jika pada kuartal II-2023 mencapai 5,22% (yoy), pada kuartal III-2023 menjadi 5,06%(yoy).

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan adanya penurunan pada proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi. Pada bulan September berada di angka 76,3%. Sedangkan pada bulan Oktober turun menjadi 75,6%.

Data di Mandiri Spending Index juga menunjukkan hal yang sama. Tabungan para nasabah dari kalangan bawah mengalami penurunan. Indeks tabungan mereka turun menjadi 47,4% pada November 2023 seiring dengan naiknya indeks belanja.

Mandiri Institute dalam laporannya yang berjudul Perkembangan Belanja Masyarakat Terkini menyebutkan bahwa kelompok bawah menggunakan 62% belanjanya untuk kebutuhan sehari-hari. Angka ini lebih tinggi dari bulan Oktober yang mencapai 59,2%. Sedangkan belanja barang kebutuhan rumah tangga mengalami penurunan dari 9,5% pada Oktober menjadi 3,6% pada November.

Kapitalisme Menciptakan Ketimpangan Ekonomi

Berbeda dengan masyarakat miskin, mereka yang termasuk golongan menengah ke atas, masih dapat bersenang-senang. Data dari Bank Indonesia dan Mandiri Spending Index menunjukkan bahwa indeks tabungan mereka relatif stabil. Mereka menghabiskan 61,4% untuk kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran mereka untuk produk elektronik dan bersenang-senang mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara masyarakat kelas bawah dengan menengah ke atas. Mereka yang berada di kelas bawah terpaksa menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara, mereka yang berada di kelas menengah ke atas masih bisa menabung, bahkan bersenang-senang.

Pada tahun 2021, jumlah orang dewasa yang memiliki kekayaan sebesar Rp15 miliar hanya 0,1% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 191 ribu orang. Sementara itu, mayoritas penduduk dewasa Indonesia mempunyai kekayaan kurang dari Rp150 juta. Jumlahnya mencapai 122,8 juta orang atau 66,8% dari total penduduk Indonesia. (katadata.co.id, 26/04/2023)

Ketimpangan ini terjadi karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme di tengah-tengah masyarakat. Ada yang memiliki kekayaan yang sangat besar hingga mampu membeli apa pun yang mereka inginkan. Namun, ada pula yang sangat miskin, hingga tidak mampu membeli sebungkus nasi.

Sistem kapitalisme memang membuat mereka yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Para pengusaha bermodal besar mendapatkan kemudahan dalam menguasai sumber daya alam dengan bantuan penguasa. Yakni melalui aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, padahal sumber daya alam itu merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dikelola individu.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang-orang terkaya di Indonesia adalah para pengusaha tambang. Misalnya, Low Tuck Kwong yang dinobatkan oleh Forbes Real Time Billionaires sebagai orang terkaya nomor dua di Indonesia. Kekayaan yang dimilikinya mencapai Rp385,86 triliun (24,7 miliar USD). Ia memperoleh kekayaannya dari tambang batu bara. (katadata.co.id, 05/10/2023)

Penguasaan milik umum oleh segelintir orang ini menyebabkan rakyat tidak dapat memanfaatkannya. Jika rakyat membutuhkan barang tersebut, mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Misalnya, rakyat harus membeli bahan bakar minyak, padahal negeri ini memiliki sumber minyak bumi yang sangat besar.

Di samping itu, mereka yang memiliki kekayaan berlimpah lebih suka menyimpan dana mereka di bank dalam bentuk deposito atau tabungan. Hal ini merupakan cacat lain dari sistem kapitalisme yang berbasis pada ekonomi nonriil. Akibatnya, uang hanya beredar di sekitar mereka.

Islam Menciptakan Kesejahteraan

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme yang hanya menyejahterakan segelintir rakyat, sistem Islam akan menyejahterakan orang per orang. Hal ini dapat diwujudkan dengan kebijakan ekonomi, baik melalui mekanisme ekonomi maupun non-ekonomi. Ada beberapa kebijakan yang akan diambil oleh penguasa.

Pertama, negara akan mewajibkan setiap laki-laki yang balig dan berakal untuk bekerja. Jika hasil pekerjaan yang dilakukannya belum mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, ia harus meningkatkan upayanya.

Kedua, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki yang mempunyai kewajiban untuk bekerja. Hal ini bisa berupa pemberian modal usaha, pemberian tanah pertanian untuk digarap, atau memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan dunia industri.

Upaya pertama dan kedua ini merupakan mekanisme ekonomi. Jika mekanisme ekonomi ini tidak dapat dilakukan karena kondisi tertentu, negara akan menerapkan mekanisme non-ekonomi.

Pertama, bagi perempuan yang tidak memiliki keluarga, anak-anak terlantar, orang tua renta, atau orang cacat, negara akan mendorong orang-orang kaya di sekitar mereka untuk bersedekah atau menyalurkan zakat kepada mereka.

Kedua, memberikan sanksi takzir kepada laki-laki balig yang berakal tetapi tidak mau atau malas bekerja. Sedangkan orang kaya yang tidak mau membantu akan diberi peringatan oleh negara. Demikian pula, penguasa yang lalai dalam memenuhi kewajiban terhadap rakyatnya harus diingatkan. Hal itu karena penguasa harus bertanggung jawab atas rakyatnya sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim,

فَالْإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Maka, seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya.”

Di samping itu, negara juga akan melakukan pengelolaan terhadap harta milik umum. Harta milik umum adalah semua harta yang menjadi milik bersama kaum muslim. Harta milik umum boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi tidak boleh dimiliki oleh pribadi, baik individu maupun kelompok.

Yang termasuk harta milik umum ini adalah sarana umum, harta yang asalnya tidak mungkin dimiliki individu, serta bahan tambang yang tidak terbatas. Negara akan melakukan pengelolaan terhadap semua harta ini sebagai wakil dari rakyat. Negara tidak akan mengambil keuntungan seperti yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Dengan demikian, rakyat dapat menikmati listrik, air bersih, bahan bakar, serta harta milik umum lainnya tanpa harus membayar mahal.

Di samping itu, negara akan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan cara seperti ini, beban rakyat pun banyak berkurang sehingga mereka tidak membutuhkan banyak dana untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, kesejahteraan tiap orang akan terjamin sehingga tidak terjadi ketimpangan yang dalam antara mereka yang kaya dengan yang miskin.

Wallahu a'lam bishawab.[]